UUD KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

UUD KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

UUD KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

UUD KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
UUD KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

Sistem perpajakan di Indonesia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Sistem perpajakan yang lama dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia.
Undang – Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah mengalami perubahan sebanyak tiga kali.
Perubahan tersebut dimaksudkan untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak. Dan juga dimaksudkan untuk lebih memberikan kepastian hukum serta mengantisipasi perkembangan di bidang teknologi informasi dan perkembangan yang terjadi dalam ketentuan-ketentuan material di bidang perpajakan.
Sistem perpajakan di Indonesia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Sistem perpajakan yang lama dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia.
Undang – Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah mengalami perubahan sebanyak tiga kali.
Perubahan tersebut dimaksudkan untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak. Dan juga dimaksudkan untuk lebih memberikan kepastian hukum serta mengantisipasi perkembangan di bidang teknologi informasi dan perkembangan yang terjadi dalam ketentuan-ketentuan material di bidang perpajakan.

PERMASALAHAN

Tahapan perubahan Undang-Undang KUP
Perubahan yang terjadi dalam Undang-Undang KUP yang baru?
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di Indonesia sesuai dengan UU No.28 Tahun 2007?

DEFINISI (PASAL 1)

Penambahan beberapa definisi, yaitu:
Pajak;
Bukti permulaan;
Pemeriksaan bukti permulaan;
Penyidik;
Putusan Gugatan;
Putusan Peninjauan Kembali;
Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga;
Tanggal dikirim; dan
Tanggal diterima.
Perubahan beberapa definisi, yaitu:
Wajib Pajak;
Badan;
Pengusaha Kena Pajak;
Masa Pajak;
Surat Setoran Pajak;
Pemeriksaan; dan
Surat Keputusan Pembetulan.

Baca Juga :