TIGA PILAR BANK SENTRAL

TIGA PILAR BANK SENTRAL

TIGA PILAR BANK SENTRAL

TIGA PILAR BANK SENTRAL

Berikut ini tiga tugas dan fungsi Bank Indonesia

1. MENETAPKAN DAN MELAKSANAKAN KEBIJAKAN MONETER

Bank Indonesia sebagai Bank Sentral bertugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dalam upaya menstabilkan nilai rupiah, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter ini didasarkan pada target laju inflasi setiap tahunnya. Selain itu, BI juga mempertimbangkan faktor ekonomi makro lainnya dalam pembuatan kebijakan moneter ini.

Penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter ini dilakukan dengan menentukan terlebih dahulu suku bunga atau BI rate Bank Indonesia. Pengendaliannya dilakukan dengan berbagai cara yaitu piranti moneter yang bersifat tidak langsung. Piranti moneter tidak langsung yang dimaksud antara lain operasi pasar terbuka, penentuan cadangan wajib perbankan, dan penentuan tingkat diskonto.

Piranti moneter ini telah digunakan sejak tahun 1983. Pelaksanaannya sesuai dengan operasional yang disesuaikan dengan perkembangan dinamika keuangan di dalam negeri.

Tugas Bank Sentral yang pertama ini juga terkait dengan tugas pengendalian jumlah uang yang beredar di masyarakat, baik itu yang berkaitan dengan barang ataupun dengan jasa, Tujuannya adalah untuk mendorong peningkatan perekonomian nasional secara berkesinambungan.

Pelaksanaan kebijakan  moneter juga perlu dikoordinasikan dengan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini dilakukan agar kebijakan moneter dari Bank Indonesia selalu selaras dengan kebijakan-kebijakan yang bersifat fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sehingga kebijakan moneter berdampak maksimal.

2. MENGATUR DAN MENJAGA KELANCARAN SISTEM PEMBAYARAN

Tugas Bank Indonesia yang kedua adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Hal ini tertuang dalam Undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Target dari tugas ini salah satunya adalah terwujudnya aturan, standar, kesepakatan, dan prosedur yang digunakan dalam rangka peredaran uang secara luas di masyarakat. Sistem pembayaran ini melingkupi sistem pembayaran yang bersifat tunai maupun sistem pembayaran non tunai.

Terkait dengan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia menjadi satu-satunya Bank yang berhak mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah secara legal. Wewenang ini termasuk wewenang untuk menarik, mencabut, dan memusnahkan uang rupiah dari peredaran.

Wewenang lain yang berhubungan dengan tugas kedua adalah Bank Indonesia berhak melaksanakan pemberian persetujuan dan izin untuk lembaga yang mengajukan jasa penyelenggaraan sistem pembayaran, baik itu transfer dana secara real time, kliring, maupun sistem pembayaran yang lainnya.

Tugas lain yang berkaitan adalah tugas pengawasan sistem pembayaran. Target dari tugas ini adalah masyarakat mendapatkan pelayanan sistem pembayaran yang cepat, tepat, efektif, efisien, dan aman untuk segala macam kebutuhan masyarakat.

Bank Indonesia berhak memutuskan akan memberikan izin atau tidak pada lembaga atau institusi yang mengajukan sistem pembayaran yang akan digunakan oleh masyarakat. Setelah itu, Bank Indonesia juga bertugas mengawasi sistem pembayaran yang sudah ada di masyarakat, sehingga masyarakat terhindar dari sistem pembayaran abal-abal atau bahkan menipu penggunanya.

3. MENGATUR DAN MENGAWASI BANK

Dalam upaya menjalankan tugasnya mengatur dan mengawasi bank, Bank Indonesia bertugas menentukan dan menetapkan peraturan, memberikan dan atau mencabut izin kelembagaan atau kegiatan usaha dan bank tertentu, melaksanakan pengawasan, dan mengenakan sanksi terhadap bank yang terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Bank Indonesia selaku Bank Sentral berwenang membuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perbankan. Pembuatan ketentuan ini tentunya disertai prinsip kehatia-hatian agar tujuan Bank Indonesia untuk menstabilkan keuangan di Indonesia dapat terwujud dan terjaga dengan baik.

Pengawasan terhadap lembaga perbankan saat ini dibantu oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pembagian tugas antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan adalah berdasarkan bidang garapnya yang terdiri dari makroprudensial dan mikroprudensial.

Pengawasan makroprudensial dilaksanakan oleh Bank Indonesia, sedangkan pengawasan mikroprudensial dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengawasan kebijakan makroprudensial berbeda dengan pengawasan kebijakan mikroprudensial.

Kebijakan makroprudensial adalah seluruh upaya yang dilakukan untuk menjaga stabilitas keuangan nasional. Stabilitas keuangan nasional yang dimaksud berpijak pada laju inflasi dan volatilitas nilai tukar rupiah. Maka dari itu, pengawasan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia selalu mengarah kepada dua hal tersebut.

Adapun yang dimaksud dengan stabilitas keuangan nasional adalah kondisi dimana lembaga keuangan, pasar, dan semua sarana pendukungnya memiliki ketahanan sehingga mampu mengatasi ketidakseimbangan keuanagn dalam skala nasional.

Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap kebijakan makrodprudensial ini bersifat menyeluruh, mulai dari tahap awal yakni pemetaan dan pemantauan resiko, hingga sampai pada tahap pemilihan instrumen kebijakan yang diperlukan. Kebijakan mikroprudensial adalah kebijakan yang diambil berkaitan dengan seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Bank Indonesia dan OJK harus bekerja sama untuk menyeimbangkan stabilitas keuangan nasional. BI bertanggungjawab dalam kebijakan makroprudensial, sedangkan OJK bertanggungjawab dalam kebijakan mikroprudensial. Keduanya menopang tercapainya tujuan bersama yaitu kestabilan keuangan negara Republik Indonesia.

Tugas Bank Indonesia selaku Bank Sentral juga dapat kita kategorikan berdasarkan objeknya. Objek yang pertama adalah pemerintah dan objek kedua adalah perbankan. Berikut ini pembagian tugas Bank Sentralterhadap pemerintah dan terhadap perbankan.


Sumber: https://www.inntrance.net/patchwork-apk/