Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Praperadilan

 Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Praperadilan

 Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Praperadilan

Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan praperadilan sangat erat hubungannya dengan jenis pemeriksaan yang ingin diminta kepada praperadilan itu sendiri. Dengan demikian maka pihak yang berhak mengajukan permohonan praperadilan dikelompokkan menurut alasan yang menjadi dasar diajukannya permintaan pemeriksaan praperadilan dan sekaligus dikaitkan dengan pihak yang berhak mengajukan permintaan.

  1. Tersangka, keluarganya, atau kuasanya Berdasarkan ketentuan Pasal 79 KUHAP, pihak Tersangka, keluarganya, atau kuasanya (orang yang diberi kuasa oleh tersangka) berhak mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan.
  2. Penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan Pasal 80 KUHAP memberikan hak kepada penuntut umum dan pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan pemeriksaan kepada praperadilan mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.
  3. Penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan Penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan, berdasarkan Pasal 80 KUHAP dapat mengajukan permintaan pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum. Bila dibandingkan dengan penghentian penyidikan, maka disini terjadi pengawasan secara timbal balik. Pada penghentian penyidikan, penuntut umum diberikan hak untuk mengawasi penyidik, sedangkan dalam penghentian penuntutan, penyidik yang diberi hak untuk mengawasi penuntut umum. Di dalam KUHAP, telah diatur pengawasn berlapis dengan jalan memberikan hak kepada pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan permintaan pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum. Dengan demikian, jikalau sekiranya penyidik tidak menanggapi penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum, maka pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan permintaan pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum kepada praperadilan.
  4. Tersangka, ahli warisnya atau kuasanya Pasal 95 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa tersangka, ahli warisnya atau kuasanya dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada praperadilan atas alasan:
  5. Penangkapan atau penahanan tidak sah;
  6. Penggeladahan atau penyitaan tanpa alasan yang sah;
  7. Karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yangditerpkan, yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
  8. Tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan Berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (2) KUHAP, tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi karena sahnya penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum.
  9. Tersangka Pasal 97 ayat (3) KUHAP memberikan hak kepada tersangka untuk mengajukan rehabilitasi kepada praperadilan atas alasan sebagai berikut:

1)      Penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang;

2)      Kekeliruan mengenai orang atau badan hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diteruskan ke pengadilan.

  1. Ruang Lingkup Praperadilan Menurut Kuhap

Ruang lingkup kompetensi lembaga Praperadilan berdasarkan Pasal 77 KUHAP adalah pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP, yaitu tentang:

  1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;

bca juga