Pers Masa Demokrasi Liberal Masa

Pers Masa Demokrasi Liberal Masa

Dernokrasi Liberal adalah masa antara tahun 1950 sampai dengan 1959. Pada waktu itu, Indonesia menganut sistem parlementer yang berpaham liberal. Pers easional saat itu sesuai dengan alam liberal yang sangat  menikmati adanya kebebasan pers. Selain itu, pers dapat leluasa memuat berita-berita. Pada masa ini koordinasi pembredelan pers Belanda (1931-1932) disebut, tetapi pengawasan pers masih tetap ada, yaitu UU negara dalam keadaan bahaya (808) yang dituangkan dalam UU No, 74 Tahun 1957. Secara umum, pada masa demokrasi liberal ini kebebasan pers jauh lebih baik dari sebelutnnya.

 

  1. Pers Masa Demokrasi Terpimpin

Masa Demokrasi Terpimpin adalah masa kepemimpinan Presiden Soekarno (1959-1965). Masa ini berawal dari keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 untuk mengakhiri masa demokrasi liberal yang dianggap tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Sejak itu mulailah masa demokrasi terpimpin dergan mendasarkan kembali pada UUD 1945.Namun dalam kenyataannya, priftsip-prinsip demokrasi menyimpang dari palaksanaannya. Konsentrasi kekuasaan dalam satu tangan melalui dijalankan dan demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan hanyalah merupakan semboyan belaka. Demokrasi yang dicanangkan ternyata menuju pada kekuasaan diktator otoriter.

Sejalan dengan Demokrasi Terpimpin, pers nasional dikatakan menganut konsep otoriter. Pers nasional saat itu merupakan terompet penguasa dan bertugas mengagung-agungkan pribadi presiden dan mengindoktrinasikan manipol.

Pers diberi tugas menggerakkan aksi-aksi  massa yang revolusioner dengan jalan memberikan penerangan, membangkitkan jiwa dan kehendak massa agar mendukung pelaksanaan manipol dan ketetapan pemerintah lainnya. Meskipun sistem Parlementer telah terkubur sejak keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD 1945 pola pertentangan partai-partai masih bertahan.

Bahwa pada masa demokrasi terpimpin, wartawan Indonesia umumnya, PWI (didirikan pada 9 Februari 1946) khususnya, tetap berpegang teguh pada dasar negara Pancasila, tidak terlepas dari latar belakang dan landasan lahirnya gerakan kembali UUD 1945. Gerakan tersebut mengenal, pertentangan dan pelawanan terhadap golongan yang ingin menciptakan undang-undang dasar berdasarkan asas dan dasar negara yang lain.

Akan tetapi, karena kepentingan Manipolisasi dan Nasakomisasi yang semakin menonjol, terutama akibat agitasi dan propaganda golongan PKI yang ingin memperbesar pengaruhnya dalam rangka merebut kekuasaan. maka ideologi Pancasila semakin terde:.ak oleh konsep-konsep revolusi..

sumber :