Pengertian Ijma’m Dasar Hukum & Rukunnya

Jun 19, 2020 by rumahbagus

Pengertian Ijma’m Dasar Hukum & Rukunnya

Pengertian Ijma’m Dasar Hukum & Rukunnya

Pengertian Ijma’

1. Menurut bahasa
Ijma’ menurut bahasa artinya sepakat, setuju atau sependapat.
2. Menurut istilah
Menurut istilah ijma’ ialah kesepakatan mujtahid ummat Islam tentang hukum syara’ dari peristiwa yang terjadi setelah Rasulullah SAW wafat.

Dasar Hukum Ijma’

Dasar hukum ijma’ ialah aI-Qur’an, al-Hadits dan akal pikiran.
1. Al-Qur’an
Firman Allah dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 59 yang artinya :
“ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu”.
Perkataan ulil amri yang terdapat pada ayat di atas berarti hal, keadaan yang bersifat umum meliputi urusan dunia dan urusan agama. Ulil amri dalam urusan dunia ialah raja, kepala negara, pemimpin atau penguasa, sedang ulil amri dalam urusan agama ialah para mujtahid.
Dari ayat di atas dipahami bahwa jika para ulil amri itu telah sepakat tentang sesuatu ketentuan atau hukum dari suatu peristiwa, maka kesepakatan itu hendaklah dilaksanakan dan dipatuhi oleh kaum muslimin.
2. Hadist
Bila para mujtahid telah melakukan ijma’ tentang hukum syara’ dari suatu peristiwa atau kejadian, maka ijma’ itu hendaklah diikuti, karena mereka tidak mungkin melakukan kesepakatan untuk melakukan kesalahan apalagi kemaksiatan dan dusta, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:
Artinya: “umatku tidak akan bersepakat untuk melakukan kesalahan.” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi)

Baca Juga: https://www.pendidik.co.id/sholat-rawatib/

Rukun-rukun Ijma’

Ulama-ulama ushul fiqh menetapkan rukun-rukun ijma’ sebagai berikut:
1. ada beberapa orang mujtahid dikala terjadinya peristiwa dan para mujtahid itulah yang melakukan kesepakatan.
2. Yang melakukan kesepakatan itu hendaklah semua mujtahid yang ada dalam dunia Islam. Jika kesepakatan itu hanya dilakukan oleh para mujtahid yang ada pada suatu negara saja, maka kesepakatan yang demikian belum bisa dikatakan suatu ijma’.
3. Kesepakatan itu harus dinyatakan secara tegas oleh setiap mujtahid bahwa ia sependapat dengan mujtahid-mujtahid yang lain tentang hukum (syara’) dari suatu peristiwa (permasalahan) yang terjadi pada masa itu.
4. Kesepakatan itu hendaklah merupakan kesepakatan yang bulat dari seluruh mujtahid. jika terjadi suatu kesepakatan oleh sebahagian besar mujtahid yang ada, maka keputusan yang demikian belum pasti ke taraf ijma’.