Pengertian Hukum Acara Pidana

Pengertian Hukum Acara Pidana

Pengertian Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana yang dalam bahasa belanda disebut Strafprocesrecht, bahasa jerman disebut DeutschStrafprozessodnung, bahasa inggris disebut Criminal Procedure Rules, sering disebut hukum pidana formiil/formal sebagai pembeda dengan istilah hokum pidana materiil.

Hukum acara pidana merupakan hukum yang mengatur bagaimana Negara melalui organ-organnya melaksanakan fungsi dan kewenangannya untuk memproses, dan menjatuhkan pidana kepada siapa yang terbukti melakukan tindak pidana. Dengan kata lain hokum acara pidana adalah hokum yang mengatur tentang proses peradilan pidana atau dapat pula disebut aturan hokum pidana yang dibentuk untuk mempertahankan hokum pidana materiil.

Adapun pengertian hokum acara pidana menurut para ahli adalah sebagai berikut :

  1. Pengertian Hukum Acara Pidana Menurut R. Soesilo adalah Hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materil, sehingga dapat memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan.
  2. Menurut J.C.T. Simorangkir, Pengertian Hukum Acara Pidana ialah hukum acara yang melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana materil.
  3. Van Bemmelen mengemukakan Pengertian Hukum Acara Pidana yaitu mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara, karena diduga terjadi pelanggaran undang-undang pidana.
  4. Pengertian Hukum Acara Pidana Menurut Pramadyaa Puspa adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana tertib hukum pidana harus di tegakkan atau dilaksanakan dengan baik, seandainya terjadi pelanggaran dan dengan cara bagaimanakah negara harus menunaikan hak pidana atau hak menghukumnya kepada si pelanggar hukum (terdakwa) seandainya terjadi sesuatu pelanggaran hukum pidana pihak negara diwakili oleh penuntut umum atau jaksa di mana jaksa harus menuntut (mengajukan) tuntutan perkara itu di muka pengadilan.
  5. Menurut Soesilo Yuwono, Pengerian Hukum Acara Pidana ialah Ketentuan-ketentuan hukum yang memuat tentang hak dan kewajiban dari mereka yang tersangkut dalam proses pidana serta tata cara dari suatu proses pidana.
  1. Pengertian Praperadilan

Pra artinya sebelum, atau mendahulii, berarti “praperadilan” sama dengan sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan. Di Eropa dikenal lembaga semacam itu, tetapi fungsinya memang benar-benar melakukan pemeriksaan pendahuluan. Jadi, fungsi hakim komisaris (Rechter commissaris) di negeri Belanda dan Judge d’ Instruction di Prancis benar-benar dapat disebut praperadilan, karena selain menentukan sah tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, juga melakukan pemeriksaan pendahuluan atas suatu perkara.

            Menurut Oemar Seno Adji, lembaga rechter commissris (hakim yang memimpin pemeriksaan pendahuluan) muncul sebagai perwujudan keaktifan hakim, yang di Eropa Tengah mempunyai posisi penting yang mempunyai kewenangan untuk menangani upaya paksa (dwang mid-delen)¸ penahanan, penyitaan, penggeledahan badan, rumah, dan pemeriksaan surat-surat. Menurut KUHAP Indonesia, praperadilan tidak mempunyai wewenang seluas itu. Hakim komisaris selain misalnya berwenang untuk menilai sah tidaknya suatu penangkapan, penahan seperti praperadilan, juga sah atau tidaknya suatu penyitaan yang dilakukan oleh jaksa.

 

sumber :

Head Soccer Russia Cup 2018: World Football League 4.1.1 Apk

https://tbp.co.id/head-soccer-russia-cup-apk/