Pelindung HAM dan Hak-hak Warga Negara

Pelindung HAM dan Hak-hak Warga Negara

Pelindung HAM dan Hak-hak Warga Negara
Pelindung HAM dan Hak-hak Warga Negara

Konstitusi pada hakekatnya disusun guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan Negara yang dapat berakibat pada adanya pelanggaran HAM dan hak warga negara. Hal ini berdasarkan kilasan sejarah yang menunjukkan banyaknya jenis-jenis pelanggaran hak-hak asasi manusia yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan penguasa.

Bentuk atau jenis pelanggaran HAM tidak hanya berupa penghilangan hak hidup manusia saja. Namun, dapat juga karena akibat adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh penyelenggara Negara. Korupsi adalah contohnya. Doktrin International Covenant Economic and Social Right menyatakan bahwa tindak pidana korupsi yang dapat digolongkan sebagai pelanggaran HAM berat. Hal ini karena korupsi menghilangkan hak warga Negara untuk dapat menikmati pembangunan.

Untuk mencegah selalu berulangnya masalah pelanggaran hak-hak asasi manusia yang dilakukan oleh Negara maka diperlukan pembatasan kekuasaan Negara melalui konstitusi. Pembatasan ini diperlukan guna melindungi hak-hak asasi manusia seperti hak untuk hidup, kesejahteraan hidup, dan hak kebebasan.

Disebutkan sebelumnya bahwa unsur penting bagi Negara demokrasi adalah konstitusi yang demokratis dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan hak-hak warga negara. Sebagai negara yang menganut paham demokrasi, Indonesia juga tidak terlepas dari dua unsur tadi. Hubungan demokrasi dan hak-hak asasi manusia di Indonesia tersurat dengan jelas dalam UUD 1945. Dalam Dalam UUD 1945 ketentuan mengenai hak-hak asasi manusia serta hak dan kewajiban warga Negara telah diatur dengan begitu jelas terutama setelah dilakukannya Perubahan UUD 1945. Diaturnya hak-hak asasi manusia serta hak dan kewajiban warga Negara dalam UUD 1945 sebagai bukti bahwa sebagai Negara demokrasi, Indonesia menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia serta hak dan kewajiban warga Negara.

Sumber :