Konstitusi berperan sebagai Hukum Dasar

Konstitusi berperan sebagai Hukum Dasar

Konstitusi berperan sebagai Hukum Dasar
Konstitusi berperan sebagai Hukum Dasar

Konstitusi dalam Negara demokrasi hanya memuat hal-hal atau aturan-aturan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersifat prinsip atau mendasar. Konstitusi merupakan hukum dasar yang disusun untuk mengatur kedudukan dan fungsi lembaga pemerintahan dan hubungan kerjasama antara Negara dengan rakyat.

UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis bagi Negara Indonesia. Di dalamnya mengatur hal-hal mendasar mengenai tata cara penyelenggaraan Negara, mekanisme pemberian kekuasaan serta tata cara penggunaan kekuasaan itu oleh lembaga Negara.

4. Konstitusi berperan sebagai Hukum Paling Tinggi

Konstitusi disebut sebagai sumber hukum tertinggi dalam tata hukum suatu Negara. Konstitusi merupakan acuan awal atau rujukan disusunnya peraturan perundangan yang berada di bawah konstitusi. Dengan demikian, tidak boleh ada satu pun peraturan perundangan yang bertentangan dengan konstitusi.

UUD 1945 adalah sumber hukum tertulis yang paling tinggi di Indonesia. Hal ini berarti, sesuai dengan pernyataan di atas, UUD 1945 merupakan sumber hukum tertulis tertinggi dan dasar bagi setiap pembentukan peraturan perundangan di bawahnya agar tidak bertentangan dengan UUD 1945.

5. Konstitusi berperan sebagai Perangkat Kehidupan Yang Demokratis

Konstitusi dalam Negara demokrasi mengatur kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Melalui konstitusi yang demokratis, suatu kekuasaan dan pemerintahan yang demokratis dapat terwujud dengan menerapkan nilai-nilai demokratis yang tersirat dalam konstitusi oleh setiap anak bangsa secara konsisten.

6. Konstitusi sebagai Penjaga Demokrasi

Melihat kembali perjalanan sejarah, cara-cara demokrasi yang diterapkan Negara-negara pada masa lalu tidak serta merta melahirkan pemerintahan yang kekuasaannya terbatas. Bahkan dalam beberapa kasus, kekuasaan yang otoriter justru tumbuh dan berkembang melalui cara-cara demokrasi. Untuk itu, suatu Negara yang menganut demokrasi sejatinya memaknai demokrasi tidak hanya sebagai suatu proses pemilihan umum (wakil rakyat dan pemerintahan) semata. Demokrasi hendaknya dimaknai secara substansial yaitu penghargaan dan perlindungan HAM, pemerintahan yang terbatas, dan penyelenggaraan pemerintahan berkedaulatan rakyat yang telah ditetapkan dalam konstitusi. Jika ada aturan hukum atau kebijakan yang bertentangan dengan inti demokrasi maka harus dibatalkan.

Dalam Negara demokrasi, demokrasi diatur dan dibatasi oleh aturan hukum. Dengan demikian, konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam Negara demokrasi mengatur prosedur demokrasi serta substansi pemerintahan yang demokratis. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk menjaga demokrasi dari penggunaan kekuasaan yang membahayakan demokrasi itu sendiri.

Sumber : https://tribunbatam.co.id/zipper-apk/