KEBIJAKAN ANTI KEMISKINAN

KEBIJAKAN ANTI KEMISKINAN

KEBIJAKAN ANTI KEMISKINAN
KEBIJAKAN ANTI KEMISKINAN

 Kebijakan anti kemiskinan dan distribusi pendapatan mulai muncul sebagai salah satu kebijakan yang sangat penting dari lembaga-lembaga dunia, seperti Bank Dunia, ADB,ILO, UNDP, dan lain sebagainya.

Tahun 1990, Bank Dunia lewat laporannya World Developent Report on Proverty mendeklarasikan bahwa suatu peperangan yang berhasil melawan kemiskinan perlu dilakukan secara serentak pada tiga front : (i) pertumbuhan ekonomi yang luas dan padat karya yang menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan bagi kelompok miskin, (ii) pengembangan SDM (pendidikan, kesehatan, dan gizi), yang memberi mereka kemampuan yang lebih baik untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang diciptakan oleh pertumbuhan ekonomi, (iii) membuat suatu jaringan pengaman sosial untuk mereka yang diantara penduduk miskin yang sama sekali tidak mamu untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan dari pertumbuhan ekonomi dan perkembangan SDM akibat ketidakmampuan fisik dan mental, bencana alam, konflik sosial, dan terisolasi secara fisik.

Untuk mendukung strategi yang tepat dalam memerangi kemiskinan diperlukan intervensi-intervensi pemerintah yang sesuai dengan sasaran atau tujuan perantaranya dapat dibagi menurut waktu, yaitu :

Intervensi jangka pendek, berupa :

Pembangunan sektor pertanian, usaha kecil, dan ekonomi pedesaan

Manajemen lingkungan dan SDA

Pembangunan transportasi, komunikasi, energi dan keuangan

Peningkatan keikutsertaan masyarakat sepenuhnya dalam pembangunan

Peningkatan proteksi sosial (termasuk pembangunan sistem jaminan sosial)

Intervensi jangka menengah dan panjang, berupa :

Pembangunan/penguatan sektor usaha

Kerjsama regiona

Manajemen pengeluaran pemerintah (APBN) dan administrasi

Desentralisasi

Pendidikan dan kesehatan

Penyediaan air bersih dan pembangunan perkotaan

Pembagian tanah pertanian yang merata

Sumber : https://nisachoi.blog.uns.ac.id/seva-mobil-bekas/