Istishlah Menurut Para Ulama & Ruang Lingkupnya

Istishlah Menurut Para Ulama & Ruang Lingkupnya

Istishlah Menurut Para Ulama & Ruang Lingkupnya

Istishlah Menurut Para Ulama & Ruang Lingkupnya
Istishlah Menurut Para Ulama & Ruang Lingkupnya

 

Pandangan Para Ulama Mengenai Istishlah

Dalam kitab al Ihkam, al Amidi mengatakan bahwa para ulama dari golongan Syafi’I, Hanafi dan lain-lain telah sepakat untuk tidak berpegang kepada istishlah, kecuali Imam Malik, dan diapun tidak sependapat dengan pengikutnya. Para ulama tersebut sepakat untuk tidak memakai istishlah dalam setiap kemaslahatan, kecuali dalam kemaslahatan penting dan khusus secara qath’i. Mereka tidak menggunakannya dalam kemaslahatan yang tidak penting, tidak berlaku umum, serta tidak kuat.

Adapun al Syathibi mengatakan bahwa pendapat tentang adanya perbedabatan dikalangan ulama perihal mashlahah mursalah dapat dibagi menjadi empat pendapat, yaitu :
1. al Qadhi dan beberapa ahli menolaknya dan menganggap sebagai sesuatu yang tidak ada dasarnya.
2. Imam Malik menganggapnya ada dan memakainya secara mutlak.
3. Imam al Syafi’I dan para pembesar golongan Hanafiyah memakai mashlahah mursalah dalam permasalahan yang tidak dijumpai dasar hukumnya yang sahih.
4. Sedangkan al Ghazali dalam al Musytasyfa menolaknya namun dalam syafa’ul Ghalil menerimanya.

Persyaratan dan Ruang Lingkup Istishlah

Agar maslahah-mursalah dapat diterima sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam maka para ImamMujtahid, di antaranya Imam al-Ghazali, asy-Syatibi fan at-Tufi membuat rersyaratan dan ruang lingkup operasional maslahah-mursalah. Persyaratan yang mereka buat berbeda satu sama lain, namun ruang lingkup operasionalnya mereka mempunyai pendapat yang sama sebagaimana terlihat dalam bahasan di bawah ini.

Al-Ghazali membuat batasan operasional maslalah-mursalah untuk dapat diterima sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam :
Pertama, maslahat tersebut harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan atau kehormatan.
Kedua, maslahat tersebut tidak boleh bertentangan dengan al-Qur’an, as-Sunnah dan ijma’.
Ketiga, maslahat tersebut menempati level daruriyah (primer) atau hajiyah (sekunder) yang setingkat dengan daruriyah.
Keempat, kemaslahatannya harus berstatus qat’i atau zann yang mendekati qat’i.
Kelima, dalam kasus-kasus tertentu diperlukan persyaratan, harus bersifat qat’iyah, daruriyah, dan kulliyah

Baca Juga: