Ciri-Ciri Sistem Pemerintahan Parlementer

Ciri-Ciri Sistem Pemerintahan Parlementer

Ciri-Ciri Sistem Pemerintahan Parlementer

Ciri-Ciri Sistem Pemerintahan Parlementer
Ciri-Ciri Sistem Pemerintahan Parlementer

Sistem pemerintahan parlementer adalah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh perdana menteri dan pertanggung jawaban menteri-menteri kepada parlemen (DPR). Negara yang menerapkan sistem pemerintahan parlementer adalah Inggris, Jepang, Singapura, dan Malaysia. Dilihat dari sejarahnya sistem pemerintahan parlementer pertama kali di praktekkan di Inggris yang tersirat dari ungkapan “raja tidak dapat dipersalahkan atau digugat (the king can do wrong)”. Dari Inggris sistem pemerintahan ini tersebar kenegara-negara Eropa lainnya serta beberapa negara di Asia. Indonesia pernah menganut sistem pemerintahan parlementer pada masa Konstitusi RIS 1948 dan UUD 1950.

Sistem pemerintahan parlementer cenderung labil (tidak mantap), terutama bila dalam negara tersebut diterapkan sistem multipartai. Tetapi apabila menganut dwi partai, dimana satu partai pendukung pemerintah (mayoritas) yang berkuasa (posisi), diimbangi dengan partai oposisi (minoritas), maka kecenderungan kelabilan dapat dikurangi.

Sistem pemerintahan parlementer mempunyai dua lembaga tinggi negara, yaitu eksekutif dan legislatif. Hubungan lembaga eksekutif dan legislatif sangat erat, timbal balik dan saling memengaruhi satu sama lain. Lembaga eksekutif adalah adalah kabinet yang terdiri dari sejumlah anggota kabinet dan dibawah pimpinan seorang perdana menteri. Presiden dapat membubarkan parlemen, apabila kabinet meminta presiden untuk membubarkan parlemen karena parlemen tidak lagi mewakili kehendak rakyat. Setelah terjadi pembubaran parlemen maka dilaksanakan pemilu untuk memilih anggota baru, dan jika parlemen yang baru ini tidak dapat menerima pertanggungjawaban pemerintah maka yang harus bubar adalah kabinet. Presiden sebagai kepala negara tidak dapat diganggu gugat artinya tidak dapat diminta bertanggung jawab atas jalannya pemerintahan, karena yang menjalankan pemerintahan adalah para menteri di bawah pimpinan perdana menteri.

Ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer, adalah sebagai berikut.

  • Kedudukan kepala negara (raja, ratu, pangeran, atau kaisar) hanya lambang atau simbol yang tidak dapat diganggu gugat.
  • Kekuasaan legislatif (DPR) lebih kuat daripada kekuasaan eksekutif (pemerintah, perdana menteri).
  • Menteri-menteri (kabinet) harus mempertanggungjawabkan semua tindakannya kepada DPR. Artinya, kabinet harus mendapat kepercayaan (mosi) dari parlemen.
  • Kabinet bertanggung jawab pada parlemen, program-program kebijaksanaan kabinet harus disesuaikan dengan tujuan politik sebagian besar anggota parlemen. Apabila kabinet melakukan penyimpangan terhadap program-program kebijaksanaan yang dibuat, maka parlemen dapat menjatuhkan kabinet dengan memberikan mosi tidak percaya kepada pemerintah.

Kelebihan sistem pemerintahan parlementer

  1. Dalam menjalankan tugasnya menteri-menteri akan berhati-hati karena sewaktu-waktu bisa dijatuhkan parlemen.
  2. Mudah tercapai kesesuaian pendapat yang sesuai antara badan eksekutif dengan badan legislatif.
  3. Menteri-menteri yang diangkat merupakan kehendak dari suara terbanyak di parlemen dan merupakan kehendak rakyat.

Kelemahan sistem pemerintahan parlementer

  1. Kedudukan badan eksekutif tidak stabil, karena sewaktu-waktu bisa dihentikan oleh parlemen dengan mosi tidak percaya.
  2. Pergantian eksekutif yang mendadak, menyebabkan eksekutif tidak dapat menyesuaikan program kerja yang telah disusun.
  3. Pergantian kabinet sering terjadi, menyebabkan labilnya kebijaksanaan politik negara.

Perbandingan teori sistem pemerintahan presidensial dan parlementer dapat dijelaskan dengan berikut ini.

Presidensial

  • Kepala pemerintahan dipimpin oleh Raja/Presiden/Kaisar.
  • Presiden/Raja memiliki kekuasaan sebagai kepala negara dan pemerintahan.
  • Presiden/Raja sebagai kepala pemerintahan membentuk kabinet tanpa memperhatikan aspirasi parlemen
  • Kabinet mempertanggungjawabkan tugasnya kepada presiden selaku kepala pemerintahan.
  • Para menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
  • Kabinet yang bertanggungjawab kepada presiden tidak bisa di bubarkan oleh badan legislatif.
  • Badan legislatif dipilih/melalui pemilihan umum, serta memiliki masa jabatan yang pasti.
  • Presiden mempertanggungjawabkan semua tugas pemerintahan pada akhir jabatannya kepada badan legislatif.

Parlementer

  • Kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana menteri.
  • Presiden/Raja memiliki kekuasaan sebagai kepala negara.
  • Kepala negara menunjuk formatur untuk membentuk kabinet, dalam membentuk kabinet memperhatikan aspirasi parlemen.
  • Kabinet mempertanggungjawabkan tugasnya kepada parlemen, baik perorangan atau bersama-sama.
  • Parlemen dapat mengeluarkan mosi tidak percaya untuk membubarkan kabinet, apabila dipertanggungjawaban kabinet tidak dapat diterima.
  • Kabinet yang sudah dibubarkan masih terus melaksanakan tugasnya sampai kabinet baru terbentuk (kabinet demisionar).
  • Presiden dapat membubarkan parlemen apabila parlemen tidak lagi mencerminkan kehendak rakyat. Pembentukan parlemen baru dilakukan dengan pemilu.
Demikianlah pembahasan sistem pemerintahan, baik dalam sistem pemerintahan presidensial maupun sistem pemerintahan parlementer. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga bermanfaat. Amin.