SMP Yayasan Tarbiyatul Muslimi (YTM) menerima sebanyak 159 siswa baru
di masa ajaran tahun 2018/2019. Jumlah ini diklaim meningkat dari penerimaan siswa pada tahun ajaran sebelumnya. Hal itu pun dibenarkan Kepala SMP YTM, Tetik Purwati. “Iya jumlahnya meningkat. Kami hanya sanggup terima 159 siswa,” kata Tetik.
Menurutnya, bukan tanpa alasan ia hanya menerima 159 siswa baru
. Sebab, sekolah mengalami keterbatasan ruang belajar mengajar. “Kami juga kewalahan menerimanya. Kami hanya menerima 4 kelas,” ucapnya.
Meski Demikian, pihaknya mengaku bersyukur atas banyaknya minat warga
yang ingin menyekolahkan anaknya di SMP YTM. Sebab, memang selama ini para guru di SMP YTM selalu menerapkan sikap disiplin dan mendidik siswa agar memiliki karakter yang baik dan berakhlak ukhuwah. “Kami sangat berterimakasih atas kepercayaan orangtua siswa yang mempercayakan anaknya untuk belajar di sekolah ini,” ungkapnya.
6.1.1 Berdasarkan permintaan pemohon, LSP harus memberikan uraian rinci yang mutakhir mengenai proses sertifikasi untuk setiap skema sertifikasi yang sesuai (termasuk biaya). Di samping itu LSP memberikan dokumen yang memuat persyaratan sertifikasi, hak pemohon, serta kewajiban profesi yang disertifikasi
6.1.2 LSP harus mensyaratkan kelengkapan permohonan, yang ditandatangi oleh pemohon yang meminta sertifikasi dan mencakup:
a) lingkup sertifikasi yang diajukan;
b) pernyataan bahwa profesi yang bersangkutan setuju memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk evaluasi;
c) rincian kualifikasi yang relevan didukung dengan bukti dan rekomendasi;
d) informasi umum pemohon, seperti nama, alamat dan informasi lain yang disyaratkan untuk identifikasi Profesi.
6.2.1 LSP harus mengkaji ulang permohonan sertifikasi untuk menjamin bahwa:
LSP mempunyai kemampuan untuk memberikan sertifikasi sesuai ruang lingkup yang diajukan;
LSP menyadari kemungkinan adanya kekhususan kondisi pemohon dan dengan alasan yang tepat dapat mengakomodasikan keperluan khusus pemohon seperti bahasa dan/atau ketidakmampuan (disabilities) lainnya;
pemohon mempunyai pendidikan, pengalaman dan pelatihan yang disyaratkan dalam skema.
6.2.2 LSP harus menguji kompetensi profesi berdasarkan persyaratan skema melalui satu atau lebih metode seperti tertulis, lisan, praktek, pengamatan atau cara lain.
6.2.3 Ujian harus direncanakan dan disusun sedemikian rupa sehingga dapat menjamin bahwa semua persyaratan skema diverifikasi secara objektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi sehingga memadai untuk menegaskan kompetensi calon.
6.2.4 LSP harus membuat prosedur pelaporan yang menjamin kinerja dan hasil evaluasi termasuk kinerja dan hasil ujian, yang didokumentasikan secara tepat dan dimengerti.
6.3 Keputusan sertifikasi
6.3.1 Keputusan sertifikasi yang ditetapkan untuk seorang calon oleh LSP harus berdasarkan informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi. Personel yang membuat keputusan sertifikasi tidak boleh berperan serta dalam pelaksanaan ujian atau pelatihan calon.
6.3.2 LSP harus memberikan sertifikasi kepada semua Profesi yang disertifikasi. LSP harus memelihara kepemilikan sertifikat. Sertifikat tersebut dapat dalam bentuk surat, kartu atau media lainnya, yang ditandatangi atau disahkan oleh Personel LSP yang bertanggung jawab.
6.3.3 Sertifikat tersebut minimal harus memuat informasi berikut:
a) nama Personel yang disertifikasi dan nomor sertifikat;
b) nama lembaga sertifikasi;
acuan persyaratan kompetensi atau dokumen relevan lain, termasuk hal-hal yang menjadi dasar dalam
– sertifikasi;
– ruang lingkup sertifikasi termasuk batasannya;
– tanggal efektif sertifikasi dan masa berlaku;
6.4.1 LSP harus menetapkan proses survailen untuk memantau pemenuhan profesi yang disertifikasi dengan persyaratan skema sertifikasi yang relevan.
6.4.2 LSP harus memiliki prosedur dan aturan untuk pemeliharaan sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
Aturan tersebut termasuk frekuensi dan cakupan kegiatan survailen harus disahkan oleh komite skema. Aturan tersebut harus cukup menjamin adanya evaluasi yang jujur untuk mengkonfirmasikan kompetensi Personel yang disertifikasi.
6.5 Sertifikasi ulang
6.5.1 LSP harus menetapkan persyaratan sertifikasi ulang sesuai dengan persyaratan kompetensi dan dokumen relevan lain untuk menjamin bahwa profesi yang disertifikasi selalu memenuhi sertifikasi yang mutakhir.
6.5.2 LSP harus memiliki prosedur dan aturan untuk pemeliharaan sertifikat sesuai dengan skema sertifikasi. Aturan tersebut termasuk frekuensi dan cakupan kegiatan sertifikasi ulang harus disahkan oleh komite skema. Aturan tersebut harus cukup menjamin adanya evaluasi yang jujur untuk mengkonfirmasikan kompetensi profesi yang disertifikasi.
6.6 Penggunaan sertifikat
6.6.1 LSP harus mensyaratkan bahwa profesi yang disertifikasi menandatangani persetujuan untuk:
a) memenuhi ketentuan skema sertifikasi yang relevan;
b) menyatakan bahwa sertifikasinya hanya berlaku untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan;
c) tidak menyalahgunakan sertifikasi yang dapat merugikan LSP dan tidak memberikan persyaratan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut LSP dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah;
d) menghentikan penggunaan semua pernyataan yang berhubungan dengan sertifikasi yang memuat acuan LSP setelah dibekukan atau dicabut sertifikasinya serta mengembalikan sertifikat kepada LSP yang menerbitkannya, dan
e) tidak menyalahgunakan sertifikat.
6.6.2 Acuan sertifikasi yang tidak sesuai atau penyalahgunaan sertifikat dalam publikasi, katalog, dll, harus ditangani oleh LSP dengan tindakan perbaikan seperti penundaan atau pencabutan sertifikasi, pengumuman pelanggaran dan, jika perlu tindakan hukum lainnya.
5.2.1 Asesor kompetensi harus memenuhi persyaratan LSP berdasarkan persyaratan kompetensi yang berlaku dan dokumen relevan lainnya.
Dalam proses pemilihan asesor yang ditugaskan untuk suatu ujian atau bagian dari suatu ujian harus dijamin bahwa asesor kompetensi tersebut minimal:
a) mengerti skema sertifikasi yang relevan;
b) memiliki pengetahuan yang cukup mengenai metode ujian dan dokumen ujian yang relevan;
c) memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang yang akan diuji;
d) mampu berkomunikasi dengan efektif baik secara lisan maupun tulisan dalam bahasa yang digunakan dalam ujian, dan
e) bebas dari kepentingan apapun sehingga dapat melakukan penilaian (asesmen) dengan tidak memihak dan tidak diskriminatif.
5.2.2 Jika seseorang asesor kompetensi mempunyai potensi konflik kepentingan dalam ujian dengan calon, LSP harus mengambil langkah-langkah untuk menjamin bahwa kerahasiaan dan kenetralan ujian tidak dikompromikan.
4.4.1 LSP harus menggunakan sistem manajemen yang didokumentasikan dan mencakup semua persyaratan pedoman ini serta menjamin efektifitas penerapan persyaratan tersebut.
4.4.2 LSP harus menjamin bahwa:
a) sistem manajemen ditetapkan dan dipelihara sesuai dengan pedoman ini, dan
b) sistem manajemennya dimengerti dan diterapkan pada semua tingkat organisasi.
4.4.3 LSP harus mempunyai sistem pengendalian dokumen dan audit internal serta kaji ulang manajemen yang sudah diterapkan termasuk ketentuan untuk perbaikan berkelanjutan, tindakan koreksi dan pencegahan.
4.5 Subkontrak
4.5.1 Jika LSP memutuskan untuk mensubkontrakkan pekerjaan yang berkaitan dengan asesmen kepada asesor subkontrak, maka perjanjian terdokumentasi yang mencakup pengaturan, termasuk kerahasiaan dan pencegahan konflik kepentingan harus dituliskan. Keputusan sertifikat tidak boleh disubkontrakkan.
4.5.2 LSP harus:
a) bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaan yang disubkontrakkan dan tetap bertanggung jawab atas pemberian, pemeliharaan, perpanjangan, perluasan dan pengurangan ruang lingkup, penundaan atau pencabutan sertifikasi.
b) menjamin bahwa subkontraktor tersebut kompeten dan memenuhi ketentuan yang berlaku dalam pedoman ini, dan tidak terlibat baik secara langsung atau melalui atasannya dengan pelatihan atau pemeliharaan sertifikasi personel sedemikian rupa sehingga kerahasiaan dan kenetralan dapat dikompromikan. memelihara daftar subkontraknya dan menilai serta memantau kinerjanya sesuai prosedur yang didokumentasikan.
4.6.1 LSP harus memelihara sistem rekaman sesuai dengan kondisi dan peraturan perundang-undangan, termasuk cara-cara untuk mengkonfirmasikan status profesi yang disertifikasi. Rekaman harus membuktikan bahwa proses sertifikasi telah dipenuhi secara efektif, khususnya yang berkaitan dengan formulir permohonan, laporan evaluasi, kegiatan survailen, dan dokumen lain yang terkait dengan pemberian, pemeliharaan, perpanjangan, perluasan, pengurangan, penundaan dan pencabutan sertifikasi.
4.6.2 Rekaman harus diidentifikasi, diatur dan dimusnahkan dengan cara yang sesuai untuk menjamin integritas proses dan kerahasiaan informasi tersebut. Rekaman harus disimpan selama periode waktu tertentu untuk memberikan jaminan kepercayaan berkelanjutan, minimal satu siklus sertifikasi penuh, atau sebagaimana yang dipersyaratkan dalam perjanjian pengakuan, kontrak, hukum dan kewajiban lainnya.
4.7 Kerahasiaan
LSP harus menjaga kerahasiaan semua informasi yang diperoleh selama proses kegiatannya, melalui komitmen terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komitmen tersebut harus dilaksanakan oleh semua individu/personil yang bekerja di lembaga sertifikasi, termasuk anggota komite dan lembaga atau individu dari luar yang bekerja atas namanya. Informasi tersebut tidak boleh diberikan kepada pihak yang tidak berwenang tanpa persetujuan tertulis dari organisasi atau individu dari mana informasi diperoleh, kecuali bila perundang-undangan mensyaratkan informasi tersebut harus diungkapkan. Bila lembaga sertifikasi disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan untuk mengumumkan informasi tersebut, organisasi atau individu yang bersangkutan harus diberitahu sebelumnya tentang informasi yang diberikan.
4.8 Keamanan
Seluruh soal-soal ujian dan bahan-bahan yang terkait harus dipelihara dalam suatu lingkungan yang aman oleh LSP, atau subkontraktornya untuk melindungi kerahasiaan bahan-bahan tersebut selama masa pakainya.
Persyaratan untuk personil permanen atau yang dikontrak oleh lembaga sertifikasi
5.1.1 LSP harus menetapkan persyaratan kompetensi bagi personil permanen atau yang dikontrak yang terlibat dalam proses sertifikasi.
5.1.2 LSP mewajibkan personil permanen atau yang dikontrak untuk menandatangai dokumen yang menyatakan komitmennya untuk memenuhi peraturan yang ditetapkan oleh lembaga sertifikasi, termasuk hal- hal yang berkaitan dengan kerahasiaan dan kebebasan dari pengaruh komersial dan pengaruh lainnya dari setiap hubungan sebelum dan/atau saat ini dengan profesi yang diuji yang dapat mengkompromikan kenetralannya.
5.1.3 Uraian tugas dan tanggung jawab yang terdokumentasi dengan jelas harus tersedia bagi setiap Profesi permanen atau yang dikontrak. Mereka harus dilatih sesuai dengan bidang tugasnya, sehingga yang bersangkutan menyadari pentingnya sertifikasi yang ditawarkan. Semua personil yang terlibat dalam setiap aspek kegiatan sertifikasi harus memiliki kualifikasi pendidikan, pengalaman dan keahlian teknis yang sesuai dengan kriteria kompetensi untuk tugas yang ditetapkan.
5.1.4 LSP harus membuat dan memelihara dokumentasi mutakhir mengenai kualifikasi setiap personil.
Informasi tersebut harus mudah diakses oleh personil permanen atau yang dikontrak dan harus mencakup:
a) nama dan alamat;
b) organisasi dan jabatannya;
c) pendidikan, jenis dan status personil;
d) pengalaman dan pelatihan yang relevan dengan bidang tugasnya;
e) tanggung jawab dan kewajibannya dalam lembaga sertifikasi;
f) penilaian kinerja;
g) tanggal pemuktakhiran rekaman
h) tanggal pemutakhiran rekaman
– SMPN 14 Bogor, Kelurahan Situgede, Kecamatan Bogor Barat, menjadi juara umum Pasanggiri
Seni Sunda. Acara yang berlangsung di aula SMPN 12 Bogor, Tanahsareal beberapa waktu lalu itu diikuti para siswa, mulai dari tingkat SD hingga SMP se-Kota Bogor.
Kepala SMPN 14, Ajat Sudrajat, mengatakan, seni Sunda yang dilombakan meliputi pupuh, dongeng, aksara Sunda, sajak, biantara, borangan sama kawih. Pasanggiri ini bertujuan untuk mendapatkan japres buat melanjutkan SMA maupun SMK, menumbuhkan pelestarian supaya tidak punah dan menciptakan regenerasi Sunda.
Pasanggiri sekarang ini, tambah Adjat, untuk mengembangkan dan melestarikan kesenian Sunda
. Selain itu mewujudkan remaja Sunda yang berani tampil, meningkatkan rasa kesenian terhadap seni Sunda, sebagai media pengembangan minat dan bakat remaja. “Acara ini juga untuk mewujudkan eksistensi budaya tradisi di tengah budaya modern,” katanya.
Sejumlah siswa berprestasi yang ikuti lomba pasanggiri antara lain juara 1 Pupuh Annisa kelas IX
,juara 1 Borangan Denita kelas VIII, juara 1 Ngadongeng putra Lutfi kelas IX, juara 3 Ngadongeng putri Nurina, juara 1 Aksara Sunda Fauziah kelas IX, juara 3 Aksara Sunda Bayu, juara 1 Biantara Nashwa kelas IX, juara 2 Biantara Putra Rafli kelas XIII, Juara 3 Maca Sajak Zifa kelas IX, juara harapan 1 Kawih Putra Ikhsan kelas IX. “Saat ini mereka punya tabloid prestasi siswa-siswi SMPN 14 Bogor dan kegiatan sekolah setiap bulannya,” katanya.
Kelompok Kerja Kepala Sekolah Dasar (K3SD) se-Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor
mengadakan pertemuan sekaligus pembinaan terhadap para kepala oleh pengawas dari Dinas Pendidikan Kota Bogor, Asep Dadan, di SDN Katulampa 5.
Menurut Pengawas Disdik, Asep Dadan, pembinaan tersebut untuk mengevaluasi kepala sekolah
dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Selain itu, pihaknya juga membahas Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) untuk pengisian rapor pada Desember 2018.
Sementara itu, menurut Ketua K3SD Kecamatan Bogor Timur, Dede Ilyas, pembinaan tersebut
sangat membantu kepala sekolah dalam melaksanakan proses pendidikan terhadap peserta didik serta kepala sekolah di Kecamatan Bogor.
Taman Heulang yang berada di tengah kota, nampaknya banyak bermanfaat untuk warga
, termasuk untuk sarana olahraga sekolah, diantaranya SMPN 12, yang memanfaatkan taman Heulang sebagai sarana untuk olahraga bulutangkis.
Guru Olahraga SMPN 12 Eson Warsono menjelaskan, bahwa pihaknya sengaja berolahraga di taman Heulang, agar siswa bisa leluasa beraktivitas, termasuk berolahraga bulutangkis. ”Karena lapangan sekolah sedang dipakai, maka saya ajak siswa untuk berolahraga di taman Heulang,”ungkpanya.
Siswa sangat antusias saat diajak berolahraga di taman Heulang, bahkan salah satu dari siswa
merupakan atlit yang pernah berprestasi dalam beberapa event bulu tangkis di Kota Bogor, siswa tersebut bernama Alya kelas 9D.
“Kami sangat bangga dan mengapresiasi prestasi yang telah diraih Alya,” ungkap Eson
,Alya sendiri mengatakan bahwa dirinya sangat bersyukur akan prestasi yang telah diraih, terakhir alhasil dirinya meraih juara 3 dalam event bulutangkis di salah satu SMAN di Kota Bogor.
“Saya tidak akan pernah merasa puas dengan prestasi yang telah diraih tersebut, bahkan akan terus giat berlatih agar bisa berprestasi lebih baik lagi, karena niat saya ingin membanggakan kedua orangtua serta mengharumkan nama sekolah,” pungkasnya
SMKN 1 Bogor fokus memberikan pelajaran di sekolahan yang membangun karakter bagi para peserta didiknya
. Hal ini dilakukan sekolah untuk meningkatkan kualitas para pelajar dalam menghadapi masa depan yang syarat dan penuh dengan persaingan. “Terutama di jaman serba digital saat ini, dimana gadget menjadi media utama dalam berkomunikasi. Maka dari itu, kita fokus memberikan pelajaran pendidikan karakter dan keagamaan,” kata Wakahubinmas SMKN 1 Bogor, Nani Maryani
Lebih lanjut, Nani menerangkan, bahwa sesungguhnya membangun karakter peserta didik
sebenarnya bukan hanya merupakan tanggung pihak sekolah saja. Namun peran serta orang tua pun sangat diperlukan, sehingga dapat terjalin sinergitas antara guru dengan orang tua secara aktif. “Makanya, kita juga mengajak para orang tua murid aktif mengawasi anak-anaknya,” ucapnya.
Dengan begitu, Nani berharap, penerapan disiplin dan bekal ilmu agama serta pendidikan karakter
yang diimplementasikan melalui kegiatan belajar disekolah, dapat menjadi bekal siswa dalam kehidupan sehari harinya, baik itu di sekolah maupun saat berada lingkungan keluarga dan masyarakat, sehingga bisa menjadi pondasi siswa untuk bisa berperilaku arif dan bijaksana, sopan santun dan toleransi terhadap sesama
Sebanyak lima mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) berhasil menginisiasi pembentukan sistem
pertanian terpadu di Kalimantan Barat (Kalbar). Kegiatan tersebut dilaksanakan saat mereka melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T) IPB 2018. Kelimanya yakni Muhamad Febri Ramdani, M. Hasanul Haqq, Rido Agusman, Fara dan Nadia Fikrunnisa.
Menurut Febri, sistem pertanian terpadu yang dimaksud adalah integrasi antarsektor
pertanian yaitu pertanian dengan perikanan (Agrofisheris), pertanian dengan peternakan (Agropostura), pertanian dengan kehutanan yaitu (Agroforestry). “Kami memanfaatan kotoran ternak menjadi pupuk kompos, membuat pakan ternak alternatif (silase) dan mengenalkan minapadi. Kegiatan tersebut berlangsung secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat,” katanya.
Apresiasi pun diberikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkayang. Sebab, para mahasiswa
telah cermat dalam melihat potensi wilayah dalam pengembangan pertanian terpadu dan pengolahan produk unggulan desa.
“Harapannya ke depan lulusan IPB mampu mengembangkan langsung inovasi pertanian di Indonesia dan mampu meningkatkan ekonomi keluarga petani dari hasil pengolahan hasil taninya,” kata asisten II Bupati Bengkayang, Supriadi.
Sekadar diketahui, selain berhasil menginisiasi pembentukan sistem pertanian terpadu, kelima mahasiswa IPB ini juga berhasil mengangkat produk lokal sektor pertanian di Kabupaten Bengkayang, menjadi produk unggulan desa. Di antaranya selai dan sirup dari bunga rosela, manisan dari buah kundur, tempoyak dari buah durian dan keripik dari singkong hutan
Sebanyak 27 paket proyek konstruksi dan pengadaan di Dinas Pendidikan (Disdik)
Kota Bogor siap dilaksanakan. Mengingat proses tender dan tanda tangan kontrak selesai dilakukan.
”Insya Allah awal September proyek konstruksi yang selesai ditender mulai dikerjakan.
Sehingga nantinya dapat digunakan pada semester genap. Pengerjaannya pun harus sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan kontrak kerja,” terang Kepala Disdik Kota Bogor, Fahrudin, di kantornya, kemarin.
Hal tersebut diakui Kepala Bagian Administrasi Pengendalian Pem bangunan dan Pengadaan Barang Jasa
(Adalbang) Sekretariat Daerah Kota Bogor, Rahmat Hidayat. Menurut dia, dari 138 paket pekerjaan yang diajukan perangkat daerah, 27 paket di antaranya datang dari Dinas Pendidikan. ”Dari jumlah tender paket konstruksi yang diajukan itu, yang terbesar datang dari disdik yaitu 27 paket dan sudah dilakukan tanda tangan kontrak,” ujarnya.
