Pendidikan

Pendidikan

Pengertian Paragraf, Ciri-Ciri dan Fungsinya

Pengertian Paragraf, Ciri-Ciri dan Fungsinya

Pengertian Paragraf, Ciri-Ciri dan Fungsinya

Pengertian Paragraf, Ciri-Ciri dan Fungsinya
Pengertian Paragraf, Ciri-Ciri dan Fungsinya

Secara umum pengertian atau definisi paragraf

adalah sekumpulan dari kalimat yang berupa karangan dari seseorang yang dibuat dengan kebanyakan memiliki satu pokok pikiran atau gagasan utama sebagai pusat pembahasan dan disertai dengan kalimat penjelas sebagai pendukungnya dan memiliki tujuan tertentu. Lebih jelasnya, paragraf yang baik merupakan sebuah paragraf yang terdiri atas kalimat pokok dan kalimat penjelas.

Paragraf juga sering disebut sebagai sebuah wadah tampat penuangan ide, fikiran, atau informasi lainnya dari seorang penulis melalui sebuah kalimat yang saling berkaitan dan memiliki inti dari beberapa kalimat yang ada. Sebuah paragraf biasanya terdiri atas pikiran, gagasan, atau ide pokok yang disertai dengan kalimat pendukung.

Kalimat pokok atau yang sering disebut dengan gagasan utama, inti kalimat, atau topik kalimat adalah sebuah kalimat yang menjadi inti dari beberapa kalimat yang ada (kesimpulan dari beberapa kalimat dalam paragraf). Sedangkan yang disebut dengan kalimat penjelas atau kalimat pendukung adalah kalimat yang menjadi penjelas atau pendung dari kalimat pokok atau gagasan utama.

Paragraf memiliki ciri-ciri, syarat, dan fungsi yang bervariasi. Berikut mengenai beberapa hal tersebut dapat Anda simak ulasannnya dibawah ini.

Ciri-Ciri Paragraf

Beberapa ciri yang ada didalam sebuah paragraf adalah :
Memiliki letak yang agak dalam pada kalimat pertama. Artinya adalah pada kalimat pertamanya terletak sedikit lebih dalam seperti diberi jarak lima spasi untuk jenis karangan biasa dan kalimat selanjutnya dengan jarak tanpa spasi atau lebih kedepan dari pada kalimat pertama.
Memiliki inti kalimat sebagai pokok pikiran atau gagasan utama yang merupakan inti dari beberapa kalimat
Memiliki beberapa anak kalimat yang disebut dengan kalimat penjelas sebagai pengurai atau penjelas dari pokok pikiran atau kesimpulan kalimat
Terkadang topik berada di awal atau di akhir paragraf
Terkadang ditutup dengan kalimat penutup yang masih berkaitan dengan gagasan utama

Baca Juga: Bagian-bagian bunga

Syarat Paragraf

Adapun beberapa syarat agar sebuah kalimat bisa disebut dengan paragraf adalah :
Dalam beberapa kalimat mengandung pokok pikiran atau gagasan utama
Memiliki beberapa kalimat sebagai penjelas (kalimat penjelas), baik berupa penjelasan, uraiannya, ataupun contoh
Antar kalimat bersifat saling berhubungan atau padu (berkaitan satu sama lain). Dengan nama lain memiliki koherensi antar satu kalimat dengan kalimat yang lainnya.
Bersifat harmonis, semantis, normatis dan juga gramatis

Fungsi Sebuah Paragraf

1. Sebagai pengekspresian gagasan kedalam bentuk tertulis

Menuangkan segala ide, fikiran, gagasan, atau perasaan kedalam bentuk tulisan yang membentuk sebuah rangkaian kalimat yang dapat menjadi satu kesatuan.

2. Sebagai peralihan gagasan dalam karangan

Maksudnya adalah ketika dalam sebuah karangan tentu terdapat beberapa paragraf dan disetiap paragraf memiliki inti atau kalimat pokok yang berbeda. Nah, itulah yang disebut pragraf sebagai peralihan gagasan dalam sebuah karangan.

3. Sebagai pemudah dalam penulisan dan pemahaman

Maksudnya, dalam memahami inti atau gagasan yang dimaksud pada sebuah karangan akan menjadi lebih mudah ketika sebuah kalimat telah dijadikan satu dalam bentuk paragraf-paragraf. Hal ini akan jauh lebih memudahkan dalam penulisan dan pembacaan dari pada kalimat dibiarkan dan tidak dijadikan dalam bentuk paragraf.

4. Memudahkan pelebaran topik

Gagasan utama yang ada pada sebuah karangan akan menjadi lebih mudah untuk dikembangkan, dilebarkan, atau dijabarkan dalam unit atau bentuk yang lebih spesifik (unity) ketika dibentuk menjadi paragraf.

5. Memudahkan Pengendalian Variabel

Penulis atau pengarang akan menjadi lebih mudah dalam mengendalikan variabel-variabel tertentu terutama pada karangan yang terdiri dari banyak variable.

butir butir pancasila

Konsep Sentralisasi Pendidikan

Konsep Sentralisasi Pendidikan

butir butir pancasila

Sentralisasi adalah seluruh wewenang terpusat pada pemerintah pusat. Daerah tinggal menunggu instruksi dari pusat untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah digariskan menurut Undang-Undang. Menurut ekonomi manajemen sentralisasi adalah memusatkan semua wewenang kepada sejumlah kecil manager atau yang berada di suatu puncak pada sebuah struktur organisasi. Sentralisasi banyak digunakan pemerintah sebelum otonomi daerah. Kelemahan sistem sentralisasi adalah dimana sebuah kebijakan dan keputusan pemerintah daerah dihasilkan oleh orang-orang yang berada di pemerintah pusat sehingga waktu untuk memutuskan suatu hal menjadi lebih lama. Indonesia sebagai negara berkembang dengan berbagai kesamaan ciri sosial budayanya, juga mengikuti sistem sentralistik yang telah lama dikembangkan pada negara berkembang. Konsekuensinya penyelenggaraan pendidikan di Indonesia serba seragam, serba keputusan dari atas, seperti kurikulum yang seragam tanpa melihat tingkat relevansinya bagi kehidupan anak dan lingkungannya. Konsekuensinya, posisi dan peran siswa cenderung dijadikan sebagai objek agar yang memiliki peluang untuk mengembangkan kreatifitas dan minatnya sesuai dengan talenta yang dimilikinya. Dengan adanya sentralisasi pendidikan telah melahirkan berbagai fenomena yang memperhatikan seperti :

      Totaliterisme penyelenggaraan pendidikan
      Keseragaman manajemen, sejak dalam aspek perencanaan, pengelolaan, evaluasi, hingga model          pengembangan sekolah dan pembelajaran.
      Keseragaman pola pembudayaan masyarakat
      Melemahnya kebudayaan daerah
      Kualitas manusia yang robotic, tanpa inisiatif dan kreatifitas.

Dengan demikian, sebagai dampak sistem pendidikan sentralistik, maka upaya mewujudkan pendidikan yang dapat melahirkan sosok manusia yang memiliki kebebasan berpikir, mampu memecahkan masalah secara mandiri, bekerja dan hidup dalam kelompok kreatif penuh inisiatif dan impati, memiliki keterampilan interpersonal yang memadai sebagai bekal masyarakat menjadi sangat sulit untuk di wujudkan.

2.7  Konsep Desentralisasi

Desentralisasi di Indonesia sudah ada cukup lama, dimulai sejak tahun 1973, yaitu sejak diterbitkannya UU no. 5 tahun 1973 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah otonomi dan pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas pusat dan daerah. Dan terdapat pula pada PP No. 45 tahun 1992 dan dikuatkan lagi melalui PP No. 8 tahun 1995. Menurut UU No.22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, desentralisasi dikonsepsikan sebagai penyerahan wewenang yang disertai tanggung jawab pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom.

Beberapa alasan yang mendasari perlunya desentralisasi :

       Mendorong terjadinya partisipasi dari bawah secara lebih luas

       Mengakomodasi terwujudnya prinsip demokrasi

       Mengurangi biaya akibat alur birokrasi yang panjang sehingga dapat meningkatkan efisiensi

       Memberi peluang untuk memanfaatkan potensi daerah secara optimal

       Mengakomodasi kepentingan politik

       Mendorong peningkatan kualitas produk yang lebih kompetitif.

  Desentralisasi Community Based Education mengisyaratkan terjadinya perubahan kewenangan dalam pemerintah antara lain :

 Perubahan berkaitan dengan urusan yang tidak diatur oleh pemerintah pusat, secara otomatis menjadi tanggung jawab                  pemerintah daerah, termasuk dalam pengelolaan pendidikan

 Perubahan berkenaan dengan desentralisasi pengelolaan pendidikan. Dalam hal ini pelempahan wewenang dalam                        pengelolaan pendidikan dari pemerintah pusat ke daerah otonom, yang menempatkan kabupaten/kota sebagai sentra                      desentralisasi.

Desentralisasi adalah pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada orang-orang pada level bawah ( daerah ). Pada sistem pendidikan yang terbaru tidak lagi menerapkan sistem pendidikan sentralisasi, melainkan sistem otonomi daerah atau otda yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan yang tadinya diputuskan seluruhnya oleh pemerintah pusat.

Dari beberapa pengalaman di negara lain, kegagalan desentralisasi di akibatkan oleh beberapa hal :

  1. Masa transisi dari sistem sentralisasi ke desentralisasi memungkinkan terjadinya perubahan                 secara gradual dan tidak memadai serta jadwal pelaksanaan yang tergesa-gesa.
  2. Kurang jelasnya pembatasan rinci kewenangan antara pemerintah pusat, propinsi dan daerah.
  3. Kemampuan keuangan daerah yang terbatas.
  4. Sumber daya manusia yang belum memadai.
  5. Kapasitas manajemen daerah yang belum memadai.
  6. Restrukturisasi kelembagaan daerah yang belum matang.
  7. Pemerintah pusat secara psikologis kurang siap untuk kehilangan otoritasnya.

Selain dampak negatif tentu saja desentralisasi pendidikan juga telah membuktikan keberhasilannya antara lain,

  1. Mampu memenuhi tujuan politis, yaitu melaksanakan demokratisasi dalam pengelolaan pendidikan.
  2. Mampu membangun partisipasi masyarakat sehingga melahirkan pendidikan yang relevan, karena pendidikan benar-benar dari oleh dan untuk masyarakat.
    3.    Mampu menyelenggarakan pendidikan dengan memfasilitasi proses belajar mengajar yang kondusif, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas belajar siswa.

2.8  Manajemen Berbasis Sekolah

Istilah manajemen berbasis sekolah merupakan terjemahan dari school-based management. Istilah ini pertama kali muncul di Amerika Serikat ketika masyarakat mulai mempertanyakan relevansi pendidikan dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat setempat. MBS merupakan paradigma baru dalam dunia pendidikan, yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah (pelibatan masyarakat) dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Otonomi diberikan agar sekolah leluasa mengelola sumber daya dan sumber dana dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap dengan kebutuhan setempat.

Kewenangan yang bertumpu pada sekolah merupakan inti dari MBS yang dipandang memiliki tingkat efektivitas tinggi serta memberikan beberapa keuntungan sebagai berikut.

1)   Kebijakan dan kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung kepada peserta didik, orang tua dan guru.

2)   Bertujuan bagaimana memanfaatkan sumber daya lokal

3)   Efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik seperti kehadiran, hasil belajar, tingkat pengulangan, tingkat putus sekolah, moral guru, dan iklim sekolah.

4)   Adanya perhatian bersama untuk mengambil keputusan, memberdayakan guru, manajemen sekolah, rancang ulang sekolah, dan perubahan perencanaan.

  1. Tujuan MBS

MBS yang ditandai dengan otonomi sekolah dan pelibatan masyarakat merupakan respon pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul di masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mutu dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi antara lain diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya partisipasi masyarakat dan penyederhanaan birokrasi. Sementara peningkatan mutu dapat diperoleh antara lain melalui partisipasi orang tua terhadap sekolah, fleksibilitas pengelolaan sekolah dan kelas, peningkatan profesionalisme guru dan kepala sekolah, berlakunya sistem insentif dan disinsentif. Peningkatan pemerataan antara lain diperoleh melalui peningkatan partisipasi masyarakat yang memungkinkan pemerintah lebih berkonsentrasi pada kelompok tertentu.

  1. Manfaat MBS

MBS memberikan kebebasan dan kekuasaan yang besar pada sekolah, disertai seperangkat tanggung jawab. Dengan adanya otonomi yang memberikan tanggung jawab pengelolaan sumber daya dan pengembangan strategis MBS sesuai dengan kondisi setempat, sekolah dapat lebih meningkatkan kesejahteraan guru sehingga dapat lebih berkonsentrasi pada tugas. Selain itu, MBS mendorong profesionalisme guru dan kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan di sekolah.

  1. Prinsip MBS

Menurut Usman (2009:624), prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan MBS antara lain:

  1. Komitmen, kepala sekolah dan warga sekolah harus mempunyai komitmen yang kuat dalam               upaya menggerakkan semua warga sekolah untuk ber-MBS
  2. Kesiapan, semua warga sekolah harus siap fisik dan mental untuk ber-MBS.
    3.      Keterlibatan, pendidikan yang efektif melibatkan semua pihak dalam mendidik anak.
    4.      Kelembagaan, sekolah sebagai lembaga adalah unit terpenting bagi pendidikan yang efektif.
    5.      Keputusan, segala keputusan sekolah dibuat oleh pihak yang mengerti tentang pendidikan
    6.      Kesadaran, guru-guru harus memiliki kesadaran untuk membantu dalam pembuatan keputusan           program pendidikan dan kurikulum
    7.      Kemandirian, sekolah harus diberi otonomi sehingga memiliki kemandirian dalam membuat               keputusan pengalokasian dana.
    8.   Ketahanan, perubahan akan bertahan lebih lama apabila melibatkan stake holder sekolah.
    Menurut Usman (2009:629), indikator bahwa MBS sudah berhasil di sekolah ditunjukkan oleh           beberapa hal:
  1. Adanya kemandirian sekolah yang kuat.
  2. Adanya kemitraan sekolah yang efektif.
  3.  Adanya partisipasi yang kuat dari masyarakat.
  4. Adanya keterbukaan yang bertanggung jawab dan meluas dari pihak sekolah dan masyarakat  .Adanya akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan oleh sekolah.

2.9  Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah Tahun 2011

A.  Umum
1.    Dalam Bab III Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pada prinsipnya menegaskan bahwa esensi otonomi sebagai kewenangan untuk mengatur dalam arti membuat regulasi di daerah dan mengurus dalam arti mengelola urusan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, sehingga perlu dibina dan diawasi oleh Pemerintah.

  1. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Pusat telah memberikan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan azas-azas pemerintahan dengan prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, keistimewaan, kekhususan, memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, serta partisipasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.Prinsip-prinsip  tersebut telah membuka peluang dan kesempatan yang sangat luas kepada daerah otonom untuk melaksanakan kewenangannya secara mandiri, luas, nyata, dan bertanggungjawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta daya saing daerah. Pelaksanaan Otonomi tersebut memerlukan pengawasan agar selalu berada dalam koridor pencapaian tujuan otonomi daerah.
  2. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan tetap memperhatikan asas sentralisasi dan desentralisasi secara bersama-sama, dengan penekanan yang bergeser secara dinamis dari waktu ke waktu dengan penjaminan eksistensi sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh  Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
  3. Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pengawasan, Pemerintah dapat menerapkan sanksi kepada penyelenggaraan pemerintahan daerah apabila diketemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran.

Pos-Pos Terbaru

hak asasi masusia

stilah dan Pengertian Sentralisasi

stilah dan Pengertian Sentralisasi

hak asasi masusia

 Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang atas segala urusan yang menyangkut pemerintahan kepada tingkat pusat.. Sentralisasi banyak digunakan pada pemerintahan lama di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah. Bahkan pada zaman kerajaan, pemerintahan kolonial, maupun di zaman kemerdekaan.Istilah sentralisasi sendiri sering digunakan dalam kaitannya dengan kontrol terhadap kekuasaan dan lokasi yang berpusat pada satu titik.

Dewasa ini, urusan- urusan yang bersifat sentral adalah :

  Luar Negeri

  Peradilan

  Hankam

  Moneter dalam arti mencetak uang, menentukan nilai uang, dan sebagainya

  Pemerintahan Umum

Istilah dan Pengertian Desentralisasi

Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana di definisikan sebagai penyerahan kewenangan. Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan Indonesia, desentralisasi akhir-akhir ini seringkali dikaitkan dengan sistem pemerintahan karena dengan adanya desentralisasi sekarang menyebabkan perubahan paradigma pemerintahan di Indonesia.

Desentralisasidi bidang pemerintahan adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada satuan organisasi pemerintahan di wilayah untuk meyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok penduduk yang mendiami wilayah tersebut.

Dengan demikian, prakarsa, wewenang,dan tanggung jawab mengenai urusan yang diserahkan pusat menjadi tanggung jawab daerah , baik mengenai politik pelaksanaannya, perencanaan, dan pelaksanaannya maupun mengenai segi pembiayaannya. Perangkat pelaksananya adalah perangkat daerah itu sendiri.

Desentralisasi juga dapat diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab, kewenangan, dan sumber-sumber daya (dana, manusia dll) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Menurut UU Nomor 5 Tahun 1974, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah dari pusat kepada daerah. Pelimpahan wewenang kepada Pemerintahan Daerah, semata- mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien.

Tujuan dari desentralisasi adalah :

  1. Mencegah pemusatan keuangan;
  2. Sebagai usaha pendemokrasian Pemerintah Daerah untuk mengikutsertakan rakyat bertanggung          jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
  3. Penyusunan program-program untuk perbaikan sosial ekonomi pada tingkat local sehingga dapat         lebih realistis.

Desentralisasi dapat dilakukan melalui empat bentuk kegiatan utama, yaitu:

 Dekonsentrasi wewenang administratif

    Dekonsentrasi berupa pergeseran volume pekerjaan dari departemen pusat kepada perwakilannya        yang ada di daerah tanpa adanya penyerahan atau pelimpahan kewenangan untuk mengambil              keputusan atau keleluasaan untuk membuat keputusan.

 Delegasi kepada penguasa otorita

    Delegasi adalah pelimpahan pengambilan keputusan dan kewewenangan manajerial untuk                    melakukan tugas –tugas khusus kepada suatu organisasi yang secara langsung berada di bawah            pengawasan pusat.

 Devolusi kepada pemerintah daerah

Devolusi adalah kondisi dimana pemerintah pusat membentuk unit-unit pemerintahan di luar pemerintah pusat dengan menyerahkan sebagian fungsi-fungsi tertentu kepada unit-unit itu untuk dilaksanakan secara mandiri. Devolusi adalah bentuk desentralisasi yang lebih ekstensif untuk merujuk pada situasi di mana pemerintah pusat mentransfer kewenangan kepada pemerintah daerah dalam hal pengambilan keputusan , keuangan dan manajemen.

 Pemindahan fungsi dari pemerintah kepada swasta

Yang di sebut sebagai pemindahan fungsi dari pemerintahan kepada swasta atau privatisasi adalah menyerahkan beberapa otoritas dalam perencanaan dan tanggung jawab admistrasi tertentu kepada organisasi swasta.

2.3  Hakekat Sentralisasi dan Desentralisasi

 Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PP No 6/2005 tentang pemilihan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah membawa Indonesia pada titik di mana masalah peran pusat dan daerah masuk kembali pada wacana publik. Sentralisasi dan desentralisasi sebagai bentuk penyelenggaraan negara adalah persoalan pembagian sumber daya dan wewenang. Pembahasan masalah ini sebelum tahun 1980-an terbatas pada titik perimbangan sumber daya dan wewenang yang ada pada pemerintah pusat dan pemerintahan di bawahnya. Dan tujuan “baik” dari perimbangan ini adalah pelayanan negara terhadap masyarakat.

Seperti telah diketahui, pemahaman dan tujuan “baik” semacam itu sudah dipandang ketinggalan zaman. Saat ini desentralisasi dikaitkan pertanyaan apakah prosesnya cukup akuntabel untuk menjamin kesejahteraan masyarakat lokal. Semata birokrasi untuk pelayanan tidak cukup untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, bahkan sering merupakan medium untuk melencengkan sumber daya publik. Kontrol internal lembaga negara sering tak mampu mencegah berbagai macam pelanggaran yang dilakukan pejabat negara.

 Di Indonesia sejak tahun 1998 hingga baru-baru ini, pandangan politik yang dianggap tepat dalam wacana publik adalah bahwa desentralisasi merupakan jalan yang meyakinkan, yang akan menguntungkan daerah. Pandangan ini diciptakan oleh pengalaman sejarah selama masa Orde Baru di mana sentralisme membawa banyak akibat merugikan bagi daerah. Sayang, situasi ini mengecilkan kesempatan dikembangkannya suatu diskusi yang sehat bagaimana sebaiknya desentralisasi dikembangkan di Indonesia. Jiwa desentralisasi di Indonesia adalah “melepaskan diri sebesarnya dari pusat” bukan “membagi tanggung jawab kesejahteraan daerah”. Karena takut dianggap tidak politically correct, banyak orang enggan membahas peran pusat dan daerah secara kritis. Kini sudah saatnya proses pembahasan dibuka kembali dengan mempertimbangkan fakta-fakta secara lebih jujur.

Sentralisasi dan desentralisasi tidak boleh ditetapkan sebagai suatu proses satu arah dengan tujuan pasti. Pertama- tama, kedua “sasi” itu adalah masalah perimbangan. Artinya, peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan selalu merupakan dua hal yang dibutuhkan. Tak ada rumusan ideal perimbangan. Selain proses politik yang sukar ditentukan, seharusnya ukuran yang paling sah adalah argumen mana yang terbaik bagi masyarakat. Kedua, batas antara pusat dan daerah tidak selalu jelas. Kepentingan di daerah bisa terbelah antara para elite penyelenggara negara dan masyarakat lokal. Adalah mungkin pemerintah pusat memainkan peran menguatkan masyarakat lokal dalam menghadapi kesewenangan kekuasaan. Ketiga, dalam suatu masyarakat yang berubah, tanggung jawab pusat maupun daerah akan terus berubah pula.

 Dalam penyelenggaraan negara selalu ada aspek dan definisi baru tentang peran pusat dan daerah. Misalnya, globalisasi akan meningkatkan kembali campur tangan pusat di daerah di sisi-sisi tertentu. Karena itu, desentralisasi dan sentralisasi dapat terjadi bersamaan pada aspek-aspek berbeda. Pusat mempunyai kecenderungan untuk mendorong sentralisasi karena berbagai alasan. Untuk alasan “negatif” dapat disebut alasan seperti kontrol sumber daya dan menjadikan daerah sebagai sapi perah. Namun, ada alasan-alasan yang dapat bersifat “positif”, seperti kestabilan politik dan ekonomi, menjaga batas kesenjangan agar tidak terlalu buruk, dan mendorong program secara cepat. Harus diingat, dalam banyak negara, termasuk Indonesia, pusat mempunyai sumber daya manajerial, kecakapan lebih banyak dalam berinteraksi secara global, dan ada pada domain di mana pengaruh etik pembangunan yang diterima secara internasional. Pemerintah pusat juga berada pada hot spot proses politik. Adalah lebih mungkin terjadi situasi di mana pemerintah di bawah tekanan jika kekuatan masyarakat sipil bersatu.

Bagaimana hal-hal itu dapat menghasilkan sesuatu yang positif atau negatif tergantung pada situasinya. Pertama yang penting adalah legitimasi politik pemerintah pusat. Secara sederhana, harus dibedakan antara legitimasi terhadap para pemimpin di tingkat nasional dan legitimasi terhadap birokrasi. Pemerintah pusat sering harus mengandalkan birokrasi untuk programnya terhadap daerah. Kepopuleran individu selalu tidak bertahan lama dan dapat segera dirusak oleh ketidakmampuan memperbaiki mutu birokrasi. Di Indonesia, birokrasi yang sebenarnya memiliki kompetensi dan orientasi lumayan pada awal reformasi kini mulai dibelokkan kekuatan politik partai dan kelompok. Penyelenggara negara di tingkat pusat terdiri dari beberapa partai politik. Kombinasi antara partai politik yang hampir seluruhnya punya masalah akuntabilitas dan sistem politik representasi (oleh partai politik yang dapat dikatakan sama di DPRD) yang tidak akuntabel di tingkat lokal membuat masyarakat lokal tidak mudah memercayai “pusat”. Jika ingin memperbaikinya, pemerintah pusat harus mampu membuat standar akuntabilitas sendiri agar mendapat dukungan masyarakat lokal. Indonesia kini mulai mengalami apatisme terhadap desentralisasi. Situasi ini bisa dimanfaatkan pemerintah pusat untuk melakukan perubahan di tingkat daerah. Kasus Argentina dan Brasil yang bersifat federalis menunjukkan jatuhnya legitimasi para elite politik lokal memberikan kesempatan kepada elite nasional untuk melakukan resentralisasi di bidang ekonomi untuk bidang- bidang tertentu. Kedua pemerintahan banyak menggunakan struktur internal (birokrasi) untuk mengubah arah, tanpa terlalu banyak berurusan dengan struktur politik yang ada.

Kembali kepada persoalan awal, masalah sentralisasi dan desentralisasi bukan lagi dipandang sebagai persoalan penyelenggara negara saja. Pada akhirnya kekuatan suatu bangsa harus diletakkan pada masyarakatnya. Saat ini di banyak wilayah, politik lokal dikuasai selain oleh orang-orang partai politik juga kelompok-kelompok yang menjalankan prinsip bertentangan dengan pencapaian tujuan kesejahteraan umum. Kekuatan kelompok pro pembaruan lemah di banyak daerah dan langsung harus berhadapan dengan kekuatan-kekuatan politik lokal dengan kepentingan sempit. Pemerintah pusat seharusnya memperkuat elemen masyarakat untuk berhadapan dengan kekuatan tadi. Sebagai contoh, KPU daerah diberi wewenang untuk merekomendasikan penghentian pilkada, bukan melalui gubernur dan DPRD. Namun, sebagai institusi KPU daerah harus diperkuat secara institusional dan organisatoris. Meskipun pemerintah pusat mungkin tidak diharapkan untuk ikut mendorong perubahan sistem politik yang ada sekarang, perbaikan penegakan hukum di daerah-daerah sangat membantu kekuatan masyarakat pro perubahan.

Birokrasi sekali lagi adalah alat pemerintah pusat untuk melakukan perbaikan daerah. Birokrasi, jika dirancang secara sungguh-sungguh, bisa berperan sebagai alat merasionalisasikan masyarakat. Pemerintah pusat, misalnya, membantu pemerintah daerah dalam mendesain pelayanan publik yang akuntabel. Pemerintah daerah sering pada situasi terlalu terpengaruh dengan kepentingan perpolitikan lokal. Terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah representasi persoalan daerah di tingkat pusat. Sekarang ini sistem perwakilan daerah yang ada baik di DPR maupun asosiasi bersifat elitis. Tetap yang berlaku antara hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Persoalan daerah harus ditangani oleh sesuatu badan yang lebih independen dari kepentingan yang ada di pusat dan daerah. Badan ini seharusnya mampu membahas apa peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang paling diperlukan untuk kesejahteraan daerah. Perlu dipikirkan suatu badan yang otoritatif untuk membuat advokasi, rekomendasi kebijakan, dan pemonitoran yang mewakili orang-orang kompeten baik unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat.

  Dampak Positif dan Negatif Sentralisasi

  1. a)Segi Ekonomi

Dari segi ekonomi, efek positif yang di berikan oleh sistem sentralisasi ini adalah perekonomian lebih terarah dan teratur karena pada sistem ini hanya pusat saja yang mengatur perekonomian. Sedangkan dampak negatifnya adalah daerah seolah-olah hanya di jadikan sapi perahan saja dan tidak dibiarkan mengatur kebijakan perekonomiannya masing- masing sehingga terjadi pemusatan keuangan pada Pemerintah Pusat.

  1. b)Segi Sosial Budaya

Dengan di laksanakannya sistem sentralisasi ini, perbedaan-perbadaan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia dapat di persatukan.Sehingga, setiap daerah tidak saling menonjolkan kebudayaan masing-masing dan lebih menguatkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang di miliki bangsa Indonesia.

  1. c)Segi Keamanan dan Politik

Dampak positif yang dirasakan dalam penerapan sentralisasi ini adalah keamanan lebih terjamin karena pada masa di terapkannya sistem ini, jarang terjadi konflik antar daerah yang dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional Indonesia. Tetapi, sentralisasi juga membawa dampak negatif dibidang ini. Seperti menonjolnya organisasi-organisasi kemiliteran. Sehingga, organisasi-organisasi militer tersebut mempunyai hak yang lebih daripada organisasi lain. Dampak positif yang dirasakan di bidang politik sebagai hasil penerapan sistem sentralisasi adalah pemerintah daerah tidak harus pusing-pusing pada permasalahan yang timbul akibat perbedaan pengambilan keputusan, karena seluluh keputusan dan kebijakan dikoordinir seluruhnya oleh pemerintah pusat. Sehingga keputusan yang dihasilkan dapat terlaksana secara maksimal karena pemerintah daerah hanya menerima saja.

Sedangkan dampak negatifnya adalah terjadinya kemandulan dalam diri daerah karena hanya terus bergantung pada keputusan yang di berikan oleh pusat. Selain itu, waktu yang dihabiskan untuk menghasilkan suatu keputusan atau kebijakan memakan waktu yang lama dan menyebabkan realisasi dari keputusan tersebut terhambat, dan pemerintah pusat begitu dominan dalam menggerakkan seluruh aktivitas negara. Dominasi pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah telah menghilangkan eksistensi daerah sebagai tatanan pemerintahan lokal yang memiliki keunikan dinamika sosial budaya tersendiri, keadaan ini dalam jangka waktu yang panjang mengakibatkan ketergantungan kepada pemerintah pusat yang pada akhirnya mematikan kreasi dan inisiatif lokal untuk membangun lokalitasnya.

2.5  Dampak Positif dan Negatif Desentralisasi

 Segi Ekonomi

Dari segi ekonomi banyak sekali keuntungan dari penerapan sistem desentralisasi ini dimana pemerintahan daerah akan mudah untuk mengelola sumber daya alam yang dimilikinya, dengan demikian apabila sumber daya alam yang dimiliki telah dikelola secara maksimal maka pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat akan meningkat. Seperti yang diberitakan pada majalah Tempo Januari 2003 “Desentralisasi: Menuju Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Berbasis Komunitas Lokal”. Tetapi, penerapan sistem ini membukan peluang yang sebesar-besarnya bagi pejabat daerah (pejabat yang tidak benar) untuk melalukan praktek KKN. Seperti yang dimuat pada majalah Tempo Kamis 4 November 2004 (www.tempointeraktif.com) “Desentralisasi Korupsi Melalui Otonomi Daerah”.

“Setelah Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, resmi menjadi tersangka korupsi pembelian genset senilai Rp 30 miliar, lalu giliran Gubernur Sumatera Barat Zainal Bakar resmi sebagai tersangka kasus korupsi anggaran dewan dalam APBD 2002 sebesar Rp 6,4 miliar, oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Dua kasus korupsi menyangkut gubernur ini, masih ditambah hujan kasus korupsi yang menyangkut puluhan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di berbagai wilayah di Indonesia, dengan modus mirip: menyelewengkan APBD”.

Berikut ini beberapa modus korupsi di daerah :

  1. Korupsi Pengadaan Barang dengan modus :
  2. Penggelembungan (mark up) nilai barang dan jasa dari harga pasar.
  3. Kolusi dengan kontraktor dalam proses tender.
  4. Penghapusan barang inventaris dan aset negara (tanah) dengan modus :
  5. Memboyong inventaris kantor untuk kepentingan pribadi.
  6. Menjual inventaris kantor untuk kepentingan pribadi.
  7. Pungli penerimaan pegawai, pembayaran gaji, keniakan pangkat, pengurusan pensiun dan                   sebagainya.

     Modus : Memungut biaya tambahan di luar ketentuan resmi.

  1. Pemotongan uang bantuan sosial dan subsidi (sekolah, rumah ibadah, panti asuhan dan jompo)            dengan modus :
  2. Pemotongan dana bantuan sosial.
  3. Biasanya dilakukan secara bertingkat (setiap meja).
  4. Bantuan fiktif

Dengan modus membuat surat permohonan fiktif seolah-olah ada bantuan dari pemerintah ke pihak luar.

  1. Penyelewengan dana proyek dengan modus :
  2. Mengambil dana proyek pemerintah di luar ketentuan resmi.
  3. Memotong dana proyek tanpa sepengtahuan orang lain.
  4. Proyek fiktif fisik

Dengan Modus dana dialokasikan dalam laporan resmi, tetapi secara fisik proyek itu nihil.

  1. Manipulasi hasil penerimaan penjualan, penerimaan pajak, retribusi dan iuran dengan modus :
  2. Jumlah riil penerimaan penjualan, pajak tidak dilaporkan.
  3. Penetapan target penerimaan.

  Segi Sosial Budaya

        Dengan diadakannya desentralisasi, akan memperkuat ikatan sosial budaya pada suatu daerah. Karena dengan diterapkannya sistem desentralisasi ini pemerintahan daerah akan dengan mudah untuk mengembangkan kebudayaan yang dimiliki oleh daerah tersebut. Bahkan kebudayaan tersebut dapat dikembangkan dan di perkenalkan kepada daerah lain. Yang nantinya merupakan salah satu potensi daerah tersebut.

Sedangkan dampak negatif dari desentralisasi pada segi sosial budaya adalah masing- masing daerah berlomba-lomba untuk menonjolkan kebudayaannya masing-masing. Sehingga, secara tidak langsung ikut melunturkan kesatuan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu sendiri.

 Segi Keamanan dan Politik

Dengan diadakannya desentralisasi merupakan suatu upaya untuk mempertahankan kesatuan Negara Indonesia, karena dengan diterapkannya kebijaksanaan ini akan bisa meredam daerah-daerah yang ingin memisahkan diri dengan NKRI, (daerah-daerah yang merasa kurang puas dengan sistem atau apa saja yang menyangkut NKRI). Tetapi disatu sisi desentralisasi berpotensi menyulut konflik antar daerah. Sebagaimana pada artiket Asian Report 18 juli 2003 ”Mengatur Desentralisasi Dan Konflik Disulawesi Selatan”

”……………..Indonesia memindahkan kekuasaannya yang luas ke kabupaten-kabupaten dan kota-kota – tingkat kedua pemerintahan daerah sesudah provinsi – diikuti dengan pemindahan fiskal cukup banyak dari pusat. Peraturan yang mendasari desentralisasi juga memperbolehkan penciptaan kawasan baru dengan cara pemekaran atau penggabungan unit-unit administratif yang eksis. Prakteknya, proses yang dikenal sebagai pemekaran tersebut berarti tidak bergabung tetapi merupakan pemecahan secara administratif dan penciptaan beberapa provinsi baru serta hampir 100 kabupaten baru.

 Dengan beberapa dari kabupaten itu menggambarkan garis etnis dan meningkatnya ekonomi yang cepat bagi politik daerah, ada ketakutan akan terjadi konflik baru dalam soal tanah, sumber daya atau perbatasan dan adanya politisi lokal yang memanipulasi ketegangan untuk kepentingan personal. Namun begitu, proses desentralisasi juga telah meningkatkan prospek pencegahan dan manajemen konflik yang lebih baik melalui munculnya pemerintahan lokal yang lebih dipercaya……..”

Dibidang politik, dampak positif yang didapat melalui desentralisasi adalah sebagian besar keputusan dan kebijakan yang berada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa adanya campur tangan dari pemerintahan di pusat. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah lebih aktif dalam mengelola daerahnya.

Tetapi, dampak negatif yang terlihat dari sistem ini adalah euforia yang berlebihan di mana wewenang tersebut hanya mementingkat kepentingan golongan dan kelompok serta digunakan untuk mengeruk keuntungan pribadi atau oknum. Hal tersebut terjadi karena sulit untuk dikontrol oleh pemerintah di tingkat pusat


Sumber : Belajar PKN Online

lambang pancasila

Desentralisasi dan Dekonsentrasi Menurut UU No. 32 Tahun 2004

Desentralisasi dan Dekonsentrasi Menurut UU No. 32 Tahun 2004

lambang pancasila

1. Desentralisasi

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) menjelaskan pengertian desentralisasi yang terdapat pada Pasal 1 angka 7 yang menyebutkan bahwa “Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Sesuai dengan pengertiannya, desentralisasi dipahami bahwa otonomi daerah merupakan bagian yang melekat dari implementasi sistem desentralisasi. Dalam suatu negara yang menganut kebijakan desentralisasi, ditandai dengan adanya penyerahan sebagian urusan pemerintahan yang sebelumnya menjadi kewenangan pusat untuk menjadi kewenangan daerah.

Pada era reformasi dewasa ini kita menerapkan pola otonomi luas, dimana daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kepentingan masyarakat daerah. Dalam koridor otonomi luas setidaknya terdapat 31 sektor pemerintahan yang merupakan urusan pemerintahan yang didesentralisasikan ke daerah baik yang terkait dengan urusan yang bersifat wajib untuk menyelenggarakan pelayanan dasar maupun urusan yang bersifat pilihan untuk menyelenggarakan pengembangan sektor unggulan, dimana pelaksanaannya berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Adapun urusan-urusan pemerintahan pusat yang didesentralisasikan ke pemerintahan daerah yaitu :

  • Pertama

Urusan wajib yang meliputi pendidikan, pemuda dan olahraga, kesehatan, pekerjaan umum, lingkungan hidup, perumahan, penanaman modal, UKM, kependudukan, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informasi (kominfo), pertanahan, kesatuan bangsa, pemberdayaan masyarakat desa, sosial. Sedangkan urusan pilihan meliputi kelautan dan perikanan laut, pertanian, perkebunan, peternakan, tanaman pangan, perikanan darat, kehutanan, pertambangan, pariwisata dan kebudayaan, industri, perdagangan.

UU No. 32 Tahun 2004 telah mengatur kriteria pembagian urusan yang dikerjakan bersama oleh Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan menggunakan tiga kriteria yakni eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi. Urusan pemerintahan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut, pertama, pemerintah pusat membuat aturan main dalam bentuk norma, standar dan prosedur untuk melaksanakan suatu urusan pemerintahan; menegakkan aturan main dalam bentuk monitoring, evaluasi dan supervisi agar urusan pemerintahan tersebut dilaksanakan dalam koridor norma, standar, prosedur yang dibuat pusat; melakukan fasilitasi dalam bentuk pemberdayaan/capacity building agar daerah mampu melaksanakan otonominya dalam norma, standard dan prosedur yang dibuat pusat; melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang berdampak nasional/lintas provinsi dan internasional.

  • Kedua

Pemerintah provinsi mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam skala provinsi (lintas kabupaten/kota) sesuai norma, standar, prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan gubernur sebagai wakil pemerintahan di wilayah provinsi.

  • Ketiga

Kabupaten/kota mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan dalam skala kabupaten/ kota sesuai norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah pusat. Walaupun terdapat pembagian urusan pemerintahan antar tingkatan pemerintahan (pusat, provinsi dan kabupaten / kota), namun tetap terdapat hubungan keterkaitan/interrelasi dan ketergantungan/ interdependensi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi domain masing-masing sebagai satu kesatuan sistem.

  • Dekonsentrasi

Pengertian dekonsentrasi dalam UU No. 32 Tahun 2004 terdapat pada Pasal 1 angka 8 yang berbunyi “Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.” Adapun ciri-ciri dari asas dekonsentrasi yaitu sebagai berikut:

  1.  Merupakan suatu pelimpahan wewenang
  2.  Pelimpahan wewenang yang secara vertikal
  3.  Yang dilimpahkan wewenang berstatus mewakili yang mempunyai wewenang, sehingga yang dilimpahkan tidak memegang tanggung jawab sendiri.

Oleh karena itu tidak semua urusan pemerintahan dapat dikonsentrasikan. Menurut asas dekonsentrasi, segala urusan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada pejabatnya didaerah tetap menjadi tanggung jawab dari pemerintah pusat yang meliputi; kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan, pembiyaan, dan perangkat pelaksanaan.

Berbeda dengan desentralisasi, dekonsentrasi mengatur mengenai pelimpahan wewenang secara vertikal, misalnya pelimpahan wewenang Presiden ke Gubernur atau pelimpahan wewenang Menteri Perhubungan kepada Dinas Perhubungan Provinsi. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubenur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi. Gubernur sebagai kepala daerah provinsi berfungsi pula selaku wakil Pemerintah di daerah, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah kabupaten dan kota. Dasar pertimbangan dan tujuan diselenggarakannya asas dekonsentrasi yaitu:

  1.  terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2.  terwujudnya pelaksanaan kebijakan nasional dalam mengurangi kesenjangan antar daerah;
  3.  terwujudnya keserasian hubungan antar susunan pemerintahan dan antarpemerintahan di daerah;
  4.  teridentifikasinya potensi dan terpeliharanya keanekaragaman sosial budaya daerah;
  5.  tercapainya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, serta pengelolaan pembangunan dan pelayanan terhadap kepentingan umum masyarakat; dan
  6.  terciptanya komunikasi sosial kemasyarakatan dan sosial budaya dalam sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  7. Masalah Terhadap Desentralisasi dan Dekonsentrasi

Pelaksanaan asas desentralisasi dapat dibilang sangat berguna terhadap pengelolaan pemerintahan daerah. Namun, pelaksanaan asas desentralisasi masih dapat menimbulkan masalah-masalah terhadap :

  1.  Pembagian kewenangan pusat dan daerah,
  2.  Pemilu kepala daerah,
  3.  Pengembangan aparatur daerah,
  4.  Keuangan daerah,
  5.  Pelayanan publik,
  6.  Peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, dan
  7.  Peraturan daerah.

Sebenarnya dalam mengatasi masalah-masalah diatas, telah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004, hanya saja yang menjadi permasalahan adalah pelaksanaannya. Penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, menjadikan kewenangan pemerintah pusat terhadap pemerintahan daerah berkurang, sehingga dapat dijadikan celah. Begitupun pada asas dekonsentrasi, masalah yang timbul juga terkadang ditimbulkan dari pelaksanaannya.


Pos-Pos Terbaru

Pengertian Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Asas Pembantuan

Pengertian Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Asas Pembantuan

pengartian

Pengertian Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Asas Pembantuan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah menggunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Sedangkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan.
  1. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
  3. Tugas pembantuan adalah penugasan untuk melaksanakan tugas tertentu dari:
  • Pemerintah kepada daerah dan/atau desa.
  • Pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa.
  • Pemerintah kabupaten/kota kepada desa.

Pemerintahan daerah yang ingin dikembangkan dewasa ini bertumpu pada nilai demokratisasi, pemberdayaan, dan pelayanan. Ini berarti bahwa pemerintahan daerah memiliki keleluasaan dalam pengambilan keputusan yang terbaik dalam batas-batas kewenangannya. Dengan demikian, seluruh potensi dan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat dapat dikembangkan.

Pengertian dan Fungsi Bank

Pengertian dan Fungsi Bank

Pengertian dan Fungsi BankPengertian dan Fungsi Bank

Bank adalah lembaga keuangan yang menyediakan jasa-jasa dalam bidang keuangan. Bank berfungsi menerima deposito, menerima tabungan, memberikan pinjaman, mengedarkan uang dan menjual jasa-jasa perbankan lainnya, misalnya jual beli kertas berharga, transaksi devisa, penukaran mata uang dan sebagainya. Karena fungsi bank yang demikian itu, maka bank tidak bisa dipisahkan dari dunia usaha, atau perekonomian suatu negara. Bank memperoleh penerimaan dari jasa-jasa yang dilakukannya, antara lain

  1. Provisi dan komisi
  2. Jual beli surat berharga dan uang, karena selisih kurs, perbedaan rente dan premi.
  3. Memberikan kredit kepada pihak lain yang menghasilkan bunga provisi

Sedangkan pengeluaran bank pada umumnya adalah rekening biaya, pemeliharaan perponding, asuransi gedung kantor, penyusutan atas gedung, perabot, pembayaran pajak, biaya umum pegawai dan lain-lain. Selisih antara penerimaan berupa bunga, provit atau komisi dan deviden karena penyertaan, dan pengeluaran merupakan laba yang akan dibagi-bagikan antara lain kepada pemegang saham dan penambahan dana cadangan. Penghasilan terbesar bank datang dari pemberian kredit berbunga, kemudian provisi, lalu selisih kurs dan serba-serbi.

  1. Masalah Bunga Bank

Seperti yang telah dikemukakan pada bagian lalu bahwa penghasilan bank yang terbanyak adalah dari jasa kredit berupa bunga.Bunga diterima bank sebagai jasa pemberian kredit kepada pihak tertentu (debitur) dan bank pun memberikan jasa bunga kepada pemilik uang (deposan) dengan tingkat bunga tertentu.Yang menjadi masalah sekarang apakah bunga bank termasuk riba? Dalam menjawab masalah ini para ulama tidak memiliki satu kesepakatan Mereka berselisih paham dalam menghukumi bunga bank yaitu :

  1. Kelompok pertama, menyatakan bahwa bunga bank itu dihukumi riba, karena terjadi penambahan jumlah pinjaman dengan jumlah pembayaran dan penambahan tersebut adalah riba, karena hukumnya haram.
  2. Kelompok kedua menyatakan bahwa bunga bank dihukumi riba apabila :

(1)   Bunganya berlipat ganda

(2)   Bersifa memaksa

(3)   Memberatkan

Jika sifat bunga itu tidak memiliki sifat seperti itu, maka bunga bank tidak termasuk riba.

  1. Kelompok ketiga menyatakan bahwa bunga bank dihukum riba, tetapi karena bank yang tanpa bunga belum ada dan bank sangat diperlukan bagi pengambang ekonomi umat, maka memanfaatkan bank dengan bunganya termasuk perbuatan darurat, karena itu tidak berdosa.
  2. Prinsip Dan Konsep Bank Islam

Sehubungan dengan masalah yang dihadapi umat Islam dalam hal yang berkaitan dengan bunga bank maka didirikanlah bank Islam yang cara kerjanya disesuaikan dengan syariat Islam yang menghindarkan bunga, yaitu dengan sistem bagi hasil dari perputaran uang yang dilakukan oleh pihak bank maupun oleh pihak peminjam, tentu dengan pembagian yang telah disepakati baik oleh kreditur maupun oleh debitur. Bank Islam menyediakan pelayanan perbankan berupa :

 

Sumber :

https://veragibbons.com/

Tujuan Ekonomi Islam

Tujuan Ekonomi Islam

Tujuan Ekonomi IslamTujuan Ekonomi Islam

Segalaaturan yang diturunkan Allah SWTdalam system Islam mengarahpadatercapainyakebaikan, kesejahteraan, keutamaan, sertamenghapuskankejahatan, kesengsaraan, dankerugianpadaseluruhciptaan-Nya.Demikian pula dalamhalekonomi, tujuannyaadalahmembantumanusiamencapaikemenangan di duniadan di akhirat.

SeorangfuqahaasalMesirbernamaProf.Muhammad Abu Zahrahmengatakanadatigasasaranhukum Islam yang menunjukanbahwa Islam diturunkansebagairahmatbagiseluruhumatmanusia, yaitu:

  1. Penyucianjiwa agar setiapmuslim bias menjadisumberkebaikanbagimasyarakatdanlingkungannya.
  2. Tegaknyakeadilandalammasyarakat. Keadilan yang dimaksudmencakupaspekkehidupan di bidang hokum danmuamalah.
  3. Tercapainyamaslahah (merupakanpuncaknya). Para ulamamenyepakatibahwamaslahah yang menjadi puncaksasaran di atas mencakup lima jaminandasar:
  4. a)Keselamatankeyakinan agama ( al din)
  5. b) Kesalamatanjiwa (al nafs)
  6. c)   Keselamatanakal (al aql)
  7. d)   Keselamatankeluargadanketurunan (al nasl)
  8. e)   Keselamatanhartabenda (al mal)
  1. Prinsip-Prinsip Ekonomi Dalam Islam

Secaragarisbesarekonomi Islam memilikibeberapaprinsipdasar:

  1. Berbagaisumberdayadipandangsebagaipemberianatautitipandari Allah SWTkepadamanusia.
  2. Islam mengakuipemilikanpribadidalambatas-batastertentu.
  3. Kekuatanpenggerakutamaekonomi Islam adalahkerjasama.
  4. Ekonomi Islam menolakterjadinyaakumulasikekayaan yang dikuasaiolehsegelintir orang saja.
  5. Ekonomi Islam menjaminpemilikanmasyarakatdanpenggunaannyadirencanakanuntukkepentinganbanyak orang.
  6. Seorangmulsimharustakutkepada Allah SWTdanharipenentuan di akhiratnanti.
  7. Zakat harusdibayarkanataskekayaan yang telahmemenuhibatas (nisab)
  8. Islam melarangribadalamsegalabentuk
Pos-Pos Terbaru

Mekanisme Pasar Islami

Mekanisme Pasar Islami

Mekanisme Pasar IslamiMekanisme Pasar Islami

  1. Mekanisme pasar menurut Abu Yusuf, al-Ghazaly, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun.
  2. Mekanisme pasar Islami dan intervensi harga Islami.
  3. Intervensi harga yang adil dan zalim.

               Karakteristik Ekonomi Mikro Islam:

  1. Ekonomi Islam pengaturannya bersifat ketuhanan/ilahiah
  2.  ekonomi hanya merupakan satu titik bahagian dari al-Islam secara keseluruhan (juz’un min al-Islam as-syamil).
  3.  Terkait erat dengan akhlak (murtabithun bil-akhlaq),
  4. Elastis (al-murunah), dalam pengertian mampu berkembang secara perlahan-lahan atau evolusi
  5.  Objektif (al-maudhu`iyyah)
  6.  Memiliki target sasaran/tujuan yang lebih tinggi (al-hadaf as-sami).

BAB III

PENUTUP

  1. Simpulan

Adapun kesimpulan di dalam makalah ini antara lain, Ekonomi mikro Islam menjelaskan bagaimana keputusan diambil oleh setiap unit ekonomi yang memasukkan batasan batasan syariah sebagai variable yang utama.Yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro, dimana ekonomi mikro mempelajari bagaimana perilaku tiap – tiap individu dalam setiap unit ekonomi, yang dapat berperan sebagai konsumen, pekerja, investor, pemilik tanah atau resources yang lain, ataupun perilaku dari sebuah industry

 

 

tujuan fustaka

Pengertian Tinjauan Pustaka

Pengertian Tinjauan Pustaka

tujuan fustaka

Dalam salah satu artikel atas penulisan-tinjauan-pustaka/ disebutkan bahwa “Tinjauan Pustaka” mempunyai arti: peninjauan kembali pustaka-pustaka yang terkait (review of related literature). Sesuai dengan arti tersebut, suatu tinjauan pustaka berfungsi sebagai peninjauan kembali (review) pustaka (laporan penelitian, dan sebagainya) tentang masalah yang berkaitan—tidak selalu harus tepat identik dengan bidang permasalahan yang dihadapi—tetapi termasuk pula yang seiring dan berkaitan (collateral). Fungsi peninjauan kembali pustaka yang berkaitan merupakan hal yang mendasar dalam penelitian, seperti dinyatakan oleh Leedy (1997) bahwa semakin banyak seorang peneliti mengetahui, mengenal dan memahami tentang penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya (yang berkaitan erat dengan topik penelitiannya), semakin dapat dipertanggung jawabkan caranya meneliti permasalahan yang dihadapi. Walaupun demikian, sebagian penulis (usulan penelitian atau karya tulis) menganggap tinjauan pustaka merupakan bagian yang tidak penting sehingga ditulis “asal ada” saja atau hanya untuk sekedar membuktikan bahwa penelitian (yang diusulkan) belum pernah dilakukan sebelumnya. Pembuktian keaslian penelitian tersebut sebenarnya hanyalah salah satu dari beberapa kegunaan tinjauan pustaka. Kelemahan lain yang sering pula dijumpai adalah dalam penyusunan, penstrukturan atau pengorganisasian tinjauan pustaka.
Banyak penulisan tinjauan pustaka yang mirip resensi buku (dibahas buku per buku, tanpa ada kaitan yang bersistem) atau mirip daftar pustaka (hanya menyebutkan siapa penulisnya dan di pustaka mana ditulis, tanpa membahas apa yang ditulis). Berdasar kelemahan-kelemahan yang sering dijumpai di atas, tulisan ini berusaha untuk memberikan kesegaran pengetahuan tentang cara-cara penulisan tinjauan pustaka yang lazim dilakukan. Cakupan tulisan ini meliputi empat hal, yaitu: (a) kegunaan, (b) organisasi tinjauan pustaka, (c) kaitan tinjauan pustaka dengan daftar pustaka, dan (d) cara pencarian bahan-bahan pustaka, terutama dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Kegunaan Tinjauan Pustaka

Leedy (1997, hal. 71) menerangkan bahwa suatu tinjauan pustaka mempunyai kegunaan untuk: (1) mengungkapkan penelitian-penelitian yang serupa dengan penelitian yang (akan) kita lakukan; dalam hal ini, diperlihatkan pula cara penelitian-penelitian tersebut menjawab permasalahan dan merancang metode penelitiannya; (2) membantu memberi gambaran tentang metoda dan teknik yang dipakai dalam penelitian yang mempunyai permasalahan serupa atau mirip penelitian yang kita hadapi; (3) mengungkapkan sumber-sumber data (atau judul-judul pustaka yang berkaitan) yang mungkin belum kita ketahui sebelumnya; (4) mengenal peneliti-peneliti yang karyanya penting dalam permasalahan yang kita hadapi (yang mungkin dapat dijadikan nara sumber atau dapat ditelusuri karya -karya tulisnya yang lain—yang mungkin terkait);  (5) memperlihatkan kedudukan penelitian yang (akan) kita lakukan dalam sejarah perkembangan dan konteks ilmu pengetahuan atau teori tempat penelitian ini berada; (6) menungkapkan ide-ide dan pendekatan-pendekatan yang mungkin belum kita kenal sebelumya; (7) membuktikan keaslian penelitian (bahwa penelitian yang kita lakukan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya); dan (8) mampu menambah percaya diri kita pada topik yang kita pilih karena telah ada pihakpihak lain yang sebelumnya juga tertarik pada topik tersebut dan mereka telah mencurahkan tenaga, waktu dan biaya untuk meneliti topik tersebut.
Dalam penjelasan yang hampir serupa, Castetter dan Heisler (1984, hal. 38-43) menerangkan bahwa tinjauan pustaka mempunyai enam kegunaan, yaitu: (1) mengkaji sejarah permasalahan; (2) membantu pemilihan prosedur penelitian; (3) mendalami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan; (4) mengkaji kelebihan dan kekurangan hasil penelitian terdahulu; (5) menghindari duplikasi penelitian; dan (6) menunjang perumusan permasalahan. Karena penjelasan Castetter dan Heisler di atas lebih jelas, maka pembahasan lebih lanjut tentang kegunaan tinjauan pustaka dalam tulisan ini mengacu pada penjelasan mereka. Satu persatu kegunaan (yang saling kait mengkait) tersebut dibahas dalam bagian berikut ini.

Kegunaan 1: Mengkaji sejarah permasalahan

Sejarah permasalahan meliputi perkembangan permasalahan dan perkembangan penelitian atas permasalahan tersebut. Pengkajian terhadap perkembangan permasalahan secara kronologis sejak permasalahan tersebut timbul sampai pada keadaan yang dilihat kini akan memberi gambaran yang lebih jelas tentang perkembangan materi permasalahan (tinjauan dari waktu ke waktu: berkurang atau bertambah parah; apa penyebabnya). Mungkin saja, tinjauan seperti ini mirip dengan bagian “Latar belakang permasalahan” yang biasanya ditulis di bagian depan suatu usulan penelitian. Bedanya: dalam tinjauan pustaka, kajian selalu mengacu pada pustaka yang ada. Pengkajian kronologis atas penelitian–penelitian yang pernah dilakukan atas permasalahan akan membantu memberi gambaran tentang apa yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti lain dalam permasalahan tersebut. Gambaran bermanfaat terutama tentang pendekatan yang dipakai dan hasil yang didapat

Kegunaan 2: Membantu pemilihan prosedur penelitian

Dalam merancang prosedur penelitian (research design), banyak untungnya untuk mengkaji prosedur-prosedur (atau pendekatan) yang pernah dipakai oleh peneliti-peneliti terdahulu dalam meneliti permasalahan yang hampir serupa. Pengkajian meliputi kelebihan dan kelemahan prosedur-prosedur yang dipakai dalam menjawab permasalahan. Dengan mengetahui kelebihan dan kelemahan prosedur-prosedur tersebut, kemudian dapat dipilih, diadakan penyesuaian, dan dirancang suatu prosedur yang cocok untuk penelitian yang dihadapi.

Kegunaan 3: Mendalami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan

Salah satu karakteristik penelitian adalah kegiatan yang dilakukan haruslah berada pada konteks ilmu pengetahuan atau teori yang ada. Pengkajian pustaka, dalam hal ini, akan berguna bagi pendalaman pengetahuan seutuhnya (unified explanation) tentang teori atau bidang ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan permasalahan. Pengenalan teori-teori yang tercakup dalam bidang atau area permasalahan diperlukan untuk merumuskan landasan teori sebagai basis perumusan hipotesa atau keterangan empiris yang diharapkan.

Kegunaan 4: Mengkaji kelebihan dan kekurangan hasil penelitian terdahulu

Di bagian awal tulisan ini disebutkan bahwa kegunaan tinjauan pustaka yang dikenal umum adalah untuk membuktikan bahwa penelitian (yang diusulkan) belum pernah dilakukan sebelumnya. Pembuktian keaslian penelitian ini bersumber pada pengkajian terhadap penelitian-penelitian yang pernah dilakukan. Bukti yang dicari bisa saja berupa kenyataan bahwa belum pernah ada penelitian yang dilakukan dalam permasalahan itu, atau hasil penelitian yang pernah ada belum mantap atau masih mengandung kesalahan atau kekurangan dalam beberapa hal dan perlu diulangi atau dilengkapi. Dalam penelitian yang akan dihadapi sering diperlukan pengacuan terhadap prosedur dan hasil penelitian yang pernah ada (lihat kegunaan 2). Kehati-hatian perlu ada dalam pengacuan tersebut. Suatu penelitian mempunyai lingkup keterbatasan serta kelebihan dan kekurangan. Evaluasi yang tajam terhadap kelebihan dan kelemahan tersebut akan  berguna terutama dalam memahami tingkat kepercayaan (level of significance) hal-hal yang diacu. Perlu dikaji dalam penelitian yang dievaluasi apakah temuan dan kesimpulan berada di luar lingkup penelitian atau temuan tersebut mempunyai dasar yang sangat lemah. Evaluasi ini menghasilkan penggolongan pustaka ke dalam dua kelompok:  1. Kelompok Pustaka Utama (Significant literature); dan 2. Kelompok Pustaka Penunjang (Collateral Literature).

Kegunaan 5: Menghindari duplikasi penelitian

Kegunaan yang kelima ini, agar tidak terjadi duplikasi penelitian, sangat jelas maksudnya. Masalahanya, tidak semua hasil penelitian dilaporkan secara luas. Dengan demikian, publikasi atau seminar atau jaringan informasi tentang hasil-hasil penelitian sangat penting. Dalam hal ini, peneliti perlu mengetahui sumber-sumber informasi pustaka dan mempunyai hubungan (access) dengan sumber-sumber tersebut. Tinjauan pustaka, berkaitan dengan hal ini, berguna untuk membeberkan seluruh pengetahuan yang ada sampai saat ini berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi (sehingga dapat menyakinkan bahwa tidak terjadi duplikasi).

Kegunaan 6: Menunjang perumusan permasalahan

Kegunaan yang keenam dan taktis ini berkaitan dengan perumusan permasalahan. Pengkajian pustaka yang meluas (tapi tajam), komprehe nsif dan bersistem, pada akhirnya harus diakhiri dengan suatu kesimpulan yang memuat permasalahan apa yang tersisa, yang memerlukan penelitian; yang membedakan penelitian yang diusulkan dengan penelitianpenelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Dalam kesimpulan tersebut, rumusan permasalahan ditunjang kemantapannya (justified). Pada beberapa formulir usulan penelitian (seperti misalnya pada formulir Usulan Penelitian DPP FT UGM), bagian kesimpulan ini sengaja dipisahkan tersendiri (agar lebih jelas menonjol) dan ditempatkan sesudah tinjauan pustaka serta diberi judul “Keaslian Penelitian”.

Organisasi Tinjauan Pustaka

Seperti telah dijelaskan di atas, banyak dijumpai kelemahan dalam penulisan tinjauan pustaka dilihat dari cara menyusun atau mengorganisasi materinya. Organisasinya yang lemah ditunjukan oleh tidak adanya sistem (keterkaitan) yang jelas ditampilkan dalam tinjauan pustaka tersebut. Berkaitan denga persyaratan untuk bersistem tersebut, dalam formulir Usulan Penelitian DPP FT UGM telah ditulis dengan jelas, sebagai berikut:
“TINJAUAN PUSTAKA (Buatlah suatu uraian yang baik, luas dan bersistem mengenai penelitian-penelitian yang sudah pernah diadakan dan yang mempunyai kaitan dengan penelitian yang diusulkan ini….)”.
Dalam hal organisasi tinjauan pustaka, Castetter dan Heisler (1984, hal. 43-45) menyarankan tentang bagian-bagian tinjauan pustaka, yang meliputi: (1). pendahuluan, (2) pembahasan, dan (3) kesimpulan. Dalam bagian pendahuluan, biasanya ditunjukan peninjauan dan kriterian penetapan pustaka yang akan ditinjau (dapat diungkapkan dengan sederetann pertanyaan keinginan–tahu). Pada bagian pendahuluan ini pula dijelaskan tentang organisasi tinjauan pustaka, yaitu pengelompokan secara sistematis dengan menggunakan judul dan sub-judul pembahasan; umumnya, pengelompokan didasarkan pada topik; cara lain, berdasar perioda (waktu, kronologis).
Contoh “bagian pendahuluan” dari suatu tinjauan pustaka sebagai berikut—
Contoh 1: Tinjauan pustaka dalam penelitian ini meliputi lima kelompok pembahasan. Pembahasan pertama merupakan tinjauan singkat tentang system permodelan transportasi kota, sebagai pengantar atau pengenalan tentang penyebaran beban lalulintas ke ruas-ruas jalan. Pembahasan kedua berkaitan dengan pengetahuan penyebaran beban lalulintas ke ruas-ruas jalan (trip assignment) itu sendiri, dan pembahasan kelompok ketiga menyangkut tinjauan kronologis pengembangan paket-paket program komputer untuk perhitungan sebaran beban lalulintas. Pembahasan keempat bersangkut–paut dengan kritik terhadap paket-paket komputer dalam bidang system permodelan transportasi kota yang ada; sedangkan pembahasan kelima memfokuskan pada interaksi (dialog) antara program komputer dan pemakai. (Sumber: Djunaedi, 1988)
Contoh 2:
….tinjauan pustaka ini dirancang untuk menjawab beberapa pertanyaan sebagai berikut:
1)      Seperti apakah proses perencanaan kota komprehensif itu?
2)      Bagian mana saja dari proses tersebut yang terstruktur dan bagian mana saja yang tidak terstruktur?
3)      Sejauh mana bagian-bagian proses tersebut sampai saat ini telah terkomputerkan?
4)      Siapa saja atau pihak mana yang terlibat dalam proses perencanaan tersebut?
5)      Seperti apakah produk akhir dari proses perencanaan tersebut?

daftar pustaka

Pengertian Tinjauan Pustaka

Pengertian Tinjauan Pustaka

daftar pustaka

Tinjauan pustaka atau disebut juga kajian pustaka merupakan sebuah aktivitas untuk meninjau atau mengkaji kembali literatur yang telah dipublikasikan oleh akademisi atau peneliti lain sebelumnya terkait topic yang akan kita teliti beberapa pengertian tinjauan pustaka a)  Tinjauan pustaka sering juga disebut kajian atau telaah pustaka (literature review), b) Tinjauan pustaka adalah kegiatan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi pengetahuan, c) Tinjauan pustaka adalah pandangan kritis terhadap penelitian-penelitian yang telah dilakukan yang signifikan dengan penelitian yang sedang (akan) kita lakukan.

Suatu penelitian didasarkan pada penelitian atau kajian sebelumnya hasil penelitian/kajian sebelumnya dijadikan landasan dalam menentukan topik, permasalahan, arah, tujuan penelitian/kajian Tinjauan pustaka penting untuk menentukan kedudukan hasil penelitian terhadap penelitian sebelumnya untuk menentukan bobot penelitian agar penulis/peneliti tidak terjebak pada pandangan sempit isi studi kepustakaan dapat berbentuk kajian teoritis yang pembahasannya difokuskan pada informasi sekitar permasalahan yang hendak dipecahkan melalui penelitian

Tujuan dan fungsi Tinjauan Pustaka

Adapun tujuan tinjauan pustaka dari berbagai sumber, salah satunya yang dikemukakan oleh Dr Colid Narbuko

  1. Memperdalam pengetahuan tentang masalah yang akan diteliti sehingga dapat melakukan control.
  2. Menegaskan kerangka teoritis yang menjadi landasan jalan pemikiran peneliti.
  3. Mempertajam konsep-konsep yang digunakan sehingga memudahkan perumusan hipotesisnya (teori)
  4. Menghindari terjadinya pengulangan sesuatu penelitian sehingga dapat dihindari pemborosan mengenai waktu, tenaga dan biaya

Dari beberapa tujuan, penulis juga menemukan tujuan tinjauan pustaka dengan lebih sederhana, yakni tujuannya untuk menginformasikan kepada para pembaca secara mendalam dan detail tentang hasil penelitian yang terdahulu dan gunanya untuk memberi dukungan pada topik penelitian yang akan kita lakukan, menghubungkan penelitian dengan literature yang ada, mengisi celah-celah dalam penelitian sebelumnya, dan juga untuk membandingkan kelebihan pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilaksanakan serta menjadi perbandingan atau perbedaan.

Setelah mengetahui tujuan tinjauan pustaka, maka kita juga harus mengetahui fungsi tinjauan pustaka yaitu a) mengetahui sejarah masalah penelitian, b) membantu memilih prosedur penyelesaiaan masalah penelitian, c) memahami latar belakang teori masalah penelitian, d) mengetahui manfaat penelitian sebelumnya, e) menghindari terjadinya duplikasi penelitian, dan f) memberikan pembenaran alasan pemilihan masalah penelitian.

Mengetahui sejarah masalah penelitian

Berdasarkan sejarah masalah yang berkaitan dengan masalah penelitiannya, peneliti akan mendapatkan informasi tentang hal-hal yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, aspek-aspek yang telah diteliti, prosedur-prosedur yang telah diterapkan, hasil dan hambatan yang ditemukan di dalam penelitian, dan perbedaan antara masalah yang hendak dipecahkan dengan masalah-masalah yang sudah dipecahkan orang lain. membantu memilih prosedur penyelesaiaan masalah penelitian

Memilih prosedur penyelesaiaan masalah penelitian

Peneliti dapat memilih prosedur yang cocok atau membuat prosedur baru berdasarkan kajian tentang kelebihan dan kekurangan dari prosedur-prosedur yang ada yang telah diterapkan oleh para peneliti sebelumnya.

Memahami latar belakang teori masalah penelitian

Dari hasil latar belakang teori masalah penelitian, peneliti dapat memetakan kedudukan masalah penelitiannya ke dalam perspektif cakupan pengetahuan yang lebih luas, sehingga dapat membantu peneliti dalam menjelaskan pentingnya penelitian itu dilakukan serta dampak dari hasil penelitiannya

Mengetahui manfaat penelitian sebelumnya

Berdasarkan kajian dari hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan, peneliti dapat memperkirakan manfaat hasil penelitian yang akan dilaksanakannya.

Menghindari terjadinya duplikasi penelitian

Secara tidak langsung, pengkajian pustaka sebagai jaminan agar dapat menghindari duplikasi penelitian, dengan batas tertentu, suatu penelitian boleh merupakan duplikasi atau pengembangan dari penelitian lain sepanjang penelitian yang akan dilakukan memiliki tujuan yang berbeda untuk melengkapi maupun untuk pengembangan dari penelitian sebelumnya serta untuk memperkuat agar tidak terjadi keraguan dari hasil penelitian (plagiat)

Memberikan pembenaran alasan pemilihan masalah penelitian.

Kajian pustaka harus berfungsi sebagai kajian secara kritis tetapi singkat tentang kekhususan, manfaat dan kelemahan dari penelitian sebelumnya (bukan sekadar senarai teori atau hasil penelitian yang relevan saja), sehingga peneliti dapat memberikan pembenaran tentang pentingnya masalah tersebut diteliti.


https://rumusguru.com/contoh-soal-psikotes/