Agama

Agama

Pengertian Ijtihad

Pengertian Ijtihad

Pengertian Ijtihad

 

Pengertian Ijtihad

Latar Belakang

Syariat Islam sebagai sumber hukum Islam merupakan sebuah kaidah tatanan kehidupan bagi umat muslim pada khususnya dan umat manusia pada umumnya yang diberikan oleh Allah SWT. Karena kedudukannya sebagai kaidah langsung dari Allah tersebut, dalam pelaksanaannya, manusia baik disadari maupun memerlukan penafsiran akan kaidah-kaidah tersebut. Hal ini tidak lain karena syariat Islam sebagai “hukum Tuhan” akan sulit dicerna oleh manusia yang kemampuannya terbatas, sehingga untuk dapat mengaplikasikannya maka diperlukan penafsiran-penafsiran yang tepat dan sesuai.

Ijtihad merupakan kunci untuk menyelesaikan problem yang dihadapi oleh umat Islam sekarang dan yang akan datang, hal inilah yang membuat Islam dinamis, sesuai dengan tempat dan zaman.

Ijtihad muncul disebabkan karena adanya masalah-masalah yang kontemporer dimana nash-nash atau dalil tidak membicarakannya secara khusus.

Makalah ini bermaksud membahas terhadap salah satu keilmuan Islam yaitu metode ijtihad dilihat dari sudut pandang epistemologinya. Yakni tentang strukrtur, metode, dan cara kerja ilmu fiqih ini.

 

 

Pengertian Ijtihad

Pengertian “ijtihad” menurut bahasa ialah mengerahkan segala kesanggupann untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Menurut konsepsi ini kata ijtihad tidak diterapkan pada “pengerjaan sesuatu yang mudah atau ringan”. Kata ijtihad berasal dari bahasa Arab ialah daei kata “al-jahdu” yang berarti “daya upaya atau usaha yang keras”.

Ijtihad berarti “berusaha keras unutk mencapai atau memperoleh sesuatu”. Dalam kaitan ini pengertian ijtihad : adalah usaha maksimal dalam melahirkan hukum-hukum syariat dari dasar-dasarnya melalui pemikiran dan penelitian yang sungguh-sungguh dan mendalam.

Ijtihad menurut definisi ushul fiqih yaitu pengarahan segenap kesanggupan oleh seorang ahli fiqih unutk memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum syara’ dan hukum syara’ menunjukan bahwa ijtihad hanya berlaku di bidang fiqih, bidang hukum yang berkenaan dengan amal, bukan bidang pemikiran ‘amaliy dan bukan nizhariy.

Pengertian-pengertian di atas jelas memberikan pandangan yang mendasar bahwa ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh dan mendalam yang dilakukan oleh individu atau sekelompok untuk mencapai atau memperoleh sesuatu hukum syariat melalui pemikiran yang sungguh-sungguh berdasarkan dalil naqli yakni Al Quran dan Hadits.

Orang-orang yang mampu menetapkan hukum suatu peristiwa dengan jalan ini disebut Mujtahid. Mujtahid adalah orang yang mengerahkan segala daya dan upayanya untuk hal tersebut.

 

 

Hukum Ijtihad dan Pahalanya

Apabila seseorang telah mencapai tingkatan mujtahid ia wajib berijtihad sendiri atas masalah yang d hadapinya. Ia dilarang bertaqlid kepada orang lain bila ia telah mencapai hukum peristiwa yang dicarinya itu berdasar zhannya.

Oleh karena sempitnya waktu, seorang mujtahid yang belum memperoleh apa yang di ijtihadkan dianggap sah bertaqlid kepada mujtahid lain yang lebih terpercaya, baik mujtahid yang telah tiada maupun yang masih ada.

Bagi seorang mujtahid wajib berijtihad untuk orang lain bila tidak ada orang yang sanggup menetapkan hukum peristiwa yang berada pada orang lain itu dan dikhawatirkan kehabisan waktu untuk mengamalkannya. Akan tetapi, kalau masih ada mujtahid lain atau tidak ada kekhawatiran akan habisnya waktu mengamalkan peristiwa yang hendak dicari hukumnya, maka baginya berijtihad itu adalah wajib kifa’i.

Seorang mujtahid hendaklah mengamalkan hasil ijtihadnya, baik di dalam memutuskan perkara maupun di dalam memberikan fatwa. Adapun bagi mujtahid lain tidak wajib mengikutinya. Karena pendapat seseorang sepeninggal Rasulallah SAW, bukan merupakan hujjah yang harus diikuti oleh seluruh kaum muslimin. Hanya saja bagi orang awam yang tidak mempunyai kesanggupan untuk berijtihad, hendaknya mengikutinya.

Sebagai imbalan jerih payah seorang mujtahid dalam berijtihad, sekalipun ijtihadnya tidak tepat, ia akan diberi Tuhan satu pahala, akan tetapi, kalau ijtihadnya tepat dan benar ia akan dapat pahala ganda. Satu pahala sebagai imbalan jerih payahnya dan satu pahala yang lain sebagai imbalan ketepatan hasil ijtihadnya. Sabda Rasulallah SAW :

اِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهِدُ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ اَجْرَانِ وَاِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَاءَ فَلَهُ أَجْرٌ (رواه البخاري و مسلم)

“apabila seorang hakim memutuskan masalah dengan jalan ijtihad kemudian benar,maka ia mendapat dua pahala. Dan apabila dia memutuskan dengan jalan ijtihad kemudian keliru, maka dia mendapat satu pahala”.

 

 

Syarat-syarat ijtihad

Para ulama ushul fiqih telah menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang mujtahid sebelum melakukan ijtihad. Dalam hal ini Sya’ban Muhammad Ismail mengetengahkan syarat-syarat tersebut sebagai berikut :

  1. Mengetahui Bahasa Arab

Mengetahui bahasa arab dengan baik sangat diperlukan bagi seorang mujtahid. Sebab Al Quran diturunkan dengan bahasa arab, dan Al Sunnah juga dipaparkan dalam bahasa arab. Keduanya merupakan sumber utama hukum islam, sehingga tidak mungkin seseorang bisa mengistinbatkan hukum islam tanpa memahami bahasa arab dengan baik.

  1. Mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang Al Quran

Mengetahui Al Quran dengan segala ilmu yang terkait dengannya, ini sangat diperlukan bagi seorang mujtahid. Sebab Al Quran merupakan sumber utama hukum syara’, sehingga mustahil bagi seseorang yang ingin menggali hukum-hukum syara’ tanpa memeiliki pengetahuan yang memadai tentang Al Quran.

  1. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang Al Sunnah

Pengetahuan tentang Al Sunnah dan hal-hal yang terkait dengannya harus dimiliki oleh seorang mujtahid. Sebab Al Sunnah merupakan sumber utama hukum syara’ disamping Al Quran yang sekaligus berfungsi sebagai penjelasnya. Pengetahuan yan terkait dengan Al Sunnah ini yang terpenting antara lain mengenai dirayah dan riwayah, asbabul wurud dan al-jarh wa ta’dil.

  1. Mengetahui letak ijma’ dan khilaf

Penegetahuan tentang hal-hal yang telah disepakati (ijma’) dan hal-hal yang masih diperselisihkan (khilaf) mutlak diperlukan bagi seorang mujtahid. Hal ini dimaksudkan agar seorang mujtahid tidak menetapkan hukum yang bertentangan dengan ijma’ para ulama sebelumnya, baik sahabat, thabi’in, maupun generasi setelah itu. Oleh karena itu sebelum membahas suatu permasalahan, seorang mujtahid harus melihat dulu status persoalan yang akan dibahas,

apakah persoalan itu sudah pernah muncul pada zaman terdahulu atau belum, jika persoalan itu belum pernah muncul sebelumnya, maka dapat dipastikan bahwa belum ada ijma’ terhadap masalah tersebut.

  1. Mengetahui Maqashid al-Syariah

Pengetahuan tentang maqashid al-syariah sangat diperlukan bagi seorang mujtahid, hal ini disebabkan bahwa semua keputusan hukum harus selaras dengan tujuan syariat islam yang secara garis besar adalah untuk memberi rahmat kepada alam semesta, khususnya kemaslahatan manusia.

  1. Memiliki pemahaman dan penalaran yang benar

Pemahaman dan penalaran yang benar merupakan modal dasar yang harus dimilki oleh seorang mujtahid agar produk-produk ijtihadnya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

  1. Memiliki pengetahuan tentang Ushul Fiqih

Penguasaan secara mendalam tentang ushul fiqih merupakan kewajiban bagi setiap mujtahid. Hal ini disebabkan bahwa kajian ushul fiqih antara lain memuat bahasan mengenai metode ijtihad yang harus dikuasai oleh siapa saja yang ingin beristinbat hukum.

  1. Niat dan I’tikad yang benar

Seorang mujtahid harus berniat yang ikhlas semata-mata mencari ridho Allah. Hal ini sangat diperlukan, sebab jika mujtahid mempunyai niat yang tidak ikhlas sekalipun daya pikirnya tinggi, maka peluang untuk membelokan jalan pikirannya sangat besar, sehingga berakibat pada kesalahan produk ijtihadnya.

 

 

Metode Ijtihad

Ada beberapa metode atau cara untuk melakukan ijtihad, baik ijtihad dilakukan sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Metode atau cara berijtihad adalah :

  1. Ijma, adalah persetujuan atau kessuaian pendapat para ahlu mengenai suatu masalah pada suatu tempat disuatu masa.
  2. Qiyas adalah menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Al-Quran dan As Sunnah dengan hal (lain) yang hukumnya disebut dalam Al Quran dan sunnah Rasul karena persamaan illatnya.
  3. Istidlal, menetapkan dalil suatu peristiwa.
  4. Mashlahah Mursalah, adalah cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik di dalam Al Quran maupun dalam kitab-kitab hadits, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum.
  5. e. Istihsan, adalah cara menemukan hukum dengan cara menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial. Istihsan adalah suatu cara untuk mengambil keputusan yang tepat menurut suatu keadaan.
  6. Istihsab, adalah menetapkan hukum suatu hal menurut keadaan yang terjadi sebelumnya, sampai ada dalil yang mengubahnya.
  7. g. Urf, adalah yang tidak bertentangan hukum islam dapat dikukuhkan tetap terus berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan.

 

 

Kehujjahan ijtihad

Jumhur ulama membolehkan ijtihad menjadi hujjah dalam menetapkan hukum berdasarkan :

1. Dalil dari Al Quran

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya).

Yang dimaksud mentaati Allah dan Rasul-Nya dalam ayat tersebut ialah mengikuti sesuatu yang telah diketahui melalui nash Al Quran dan As Sunnah. Sedang yang dimaksud dengan mengembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya bila terjadi persengketaan ialah menghindari untuk mengikuti hawa nafsu, kembali kepada apa yang telah di syariatkan Allah dan Rasul-Nya dengan meneliti nash-nash yang kadang-kadang tersembunyi atau hilang dari perhatian menerapkan qaidah-qaidah umum atau merealisir maqashidu syariah.

2. Dari hadits Rasulallah SAW

Hadits mu’adz bin jabbal R.A yang menerangkan sewaktu ia di utus ke Yaman :

قال النبى : كيف تقضي إذا عرض لك القضاء ؟

قال معاذ : أقض بكتاب الله

قال النبى : فإن لم تجد فى كتاب الله ؟

قال معاذ : فبسنة رسول الله

قال النبى : فإن لم تجد فى سنة رسول الله ؟

قال معاذ : أجتهد رأيي ولاألوا . فضرب رسول الله صلعم صدره وقال الحمد لله وفق رسول الله لما يرض الله ورسول الله

3. Menurut logika

Allah menciptakan islam sebagai penutup agama-agama dan menjadikan syariatnya cocok untuk setiap tempat dan waktu. Sebagaimana kita ketahui nash-nash dari Al Quran dan Al Hadits terbatas jumlahnya. Sedang peristiwa-peristiwa yang dihadapi para manusia selalu timbul dengan tidak terbatas. Oleh karena itu, tidak mungkin bahwa nash-nash yang terbatas jumlahnya itu mencukupi untuk menentukan peristiwa-peristiwa manusia yang sewaktu-waktu timbul dengan jumlahnya yang tidak terbatas itu, selagi tidak ada jalan untuk mengenal hukum peristiwa baru tanpa melalui ijtihad.

 

Kesimpulan

Pengertian “ijtihad” menurut bahasa ialah mengerahkan segala kesanggupann untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Menurut konsepsi ini kata ijtihad tidak diterapkan pada “pengerjaan sesuatu yang mudah atau ringan”. Kata ijtihad berasal dari bahasa Arab ialah daei kata “al-jahdu” yang berarti “daya upaya atau usaha yang keras”.

Ijtihad berarti “berusaha keras unutk mencapai atau memperoleh sesuatu”. Dalam kaitan ini pengertian ijtihad : adalah usaha maksimal dalam melahirkan hukum-hukum syariat dari dasar-dasarnya melalui pemikiran dan penelitian yang sungguh-sungguh dan mendalam.

Hukum berijtihad adalah wajib ain dan wajib kifayah. Sebagai imbalan jerih payah seorang mujtahid dalam berijtihad, sekalipun ijtihadnya tidak tepat, ia akan diberi Tuhan satu pahala, akan tetapi, kalau ijtihadnya tepat dan benar ia akan dapat pahala ganda. Satu pahala sebagai imbalan jerih payahnya dan satu pahala yang lain sebagai imbalan ketepatan hasil ijtihadnya.

Syarat-syarat berijtuhad adalah : Mengetahui bahasa arab, mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang Al Quran, memiliki pengetahuan yang memadai tentang Al Sunnah, mengetahui letak ijma’ dan khilaf, mengetahui Maqashid al-Syariah, memiliki pemahaman dan penalaran yang benar, memiliki pengetahuan tentang Ushul Fiqih, niat dan i’tikad yang benar.

Metode dalam ijtihad : ijma, qiyas, istidlal, mashlaha mursalah, istihsan, istishab, urf.


Sumber: https://tutubruk.com/

Batasan Pergaulan Antara Laki-Laki dan Perempuan dalam Masa Khitbah

Batasan Pergaulan Antara Laki-Laki dan Perempuan dalam Masa Khitbah

Batasan Pergaulan Antara Laki-Laki dan Perempuan dalam Masa Khitbah

Peminangan (khitbah)

adalah proses yang mendahului pernikahan akan tetapi bukan termasuk dari pernikahan itu sendiri. Pernikahan tidak akan sempurna tanpa proses ini, karena Peminangan (khitbah) ini akan membuat kedua calon pengantin akan menjadi tenang akibat telah saling mengetahui. Oleh karena itu, walaupun telah terlaksana proses peminangan, norma-norma pergaulan antara calon suami dan calon istri masih tetap sebagaimana biasa. Tidak boleh memperlihatkan hal-hal yang dilarang untuk diperlihatkan karena agama tidak memperkenankan melakukan sesuatu terhadap pinangannya kecuali melihat, apabila menyendiri dengan pinangannya akan menimbulkan perbuatan yang dilarang oleh agama. Akan tetapi bila ditemani oleh salah seorang mahramnya untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan maksiat maka dibolehkan.

Adapun batasan pergaulan

yang boleh dilakukan ketika dalam masa khitbah adalah:

1. Seorang peminang boleh melihat calon istrinya dengan berniat benar-benar ingin menikahinya, yang boleh dilihat pada waktu meminang adalah wajah dan telapak tangannya calon istri, sebab wajah adalah pancaran jiwa, sedangkan kedua telapak tangan biasanya menunjukan kebersihan tubuh dan kesuburannya. Seorang pria yang bermaksud menikahi seorang wanita dianjurkan melihat calon istrinya tersebut sebelum menikahinya. Dia diperbolehkan mengulang-ngulang melihatnya agar bisa meyakinkan hati dan menimbulkan kemantapan, serta agar tidak menyesal di kemudian hari.
2. Diperkenankan bercakap-cakap dengan calon istri selagi tidak menjurus kemaksiatan. Tidak diperkenankan untuk berjabat tangan dengan calon istri dalam keadaan bagaimanapun, sebab calon istri adalah ‘’wanita asing’’ sebelum adanya akad nikah
3. Pada saat meminang, sang peminang dengan yang dipinang tidak diperkenankan berdua-duaan, namun harus ada mahramnya juga. Sebab islam mengharamkan pertemuan seorang laki-laki dan perempuan (bukan mahramnya) secara berduaan.

Baca Juga:

Dasar Hukum Khitbah

Dasar Hukum Khitbah

Dasar Hukum Khitbah

 

Pengertian dan Dasar Hukum Peminangan (Khitbah)

Peminangan dalam ilmu fikih disebut khitbah. Khitbah dalam bahasa Arab berasal dari kata خطب – يخطب – خطبة yang berarti permintaan. Secara istilah berarti pernyataan atau permintaan dari seorang laki-laki kepada pihak seorang wanita untuk mengawininya baik dilakukan oleh laki-laki itu secara langsung atau dengan perantaraan pihak lain yang dipercayainya sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama.

Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa peminangan (khitbah) adalah pernyataan seorang lelaki kepada seorang perempuan bahwasanya ia ingin menikahinya, baik langsung kepada perempuan tersebut maupun kepada walinya. Penyampaian maksud ini boleh secara langsung ataupun dengan perwakilan wali. Adapun Sayyid Sabiq, dengan ringkas mendefinisikan pinangan (khitbah) sebagai permintaan untuk mengadakan pernikahan oleh dua orang dengan perantaraan yang jelas. Pinangan ini merupakan syariat Allah SWT yang harus dilakukan sebelum mengadakan pernikahan agar kedua calon pengantin saling mengetahui.

Dasar Hukum Khitbah (Peminangan)

Mengenai peminangan ini telah diatur oleh hukum Islam, baik dalam Al-Qur’an maupun hadits. Dalam al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 235 menjadi dasar dari peminangan, yang berbunyi:
وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَن تَقُولُوا قَوْلاً مَّعْرُوفًا وَلاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَفُورٌ حَلِيمُ
Artinya: “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma’ruf. dan janganlah kamu ber’azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis ‘iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”
Selain ayat di atas, juga terdapat hadits riwayat Ahmad yang berbicara tentang masalah khitbah ini yakni:
وعن جابرقال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى مايدعوه إلى نكاحها فاليفعل قالفخطبت جارية من نبي سلمة فكنت أختبئ لها تحت الكرب حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها
Artinya: “Dari Jabir bahwa Rasulullah SAW bersabda: Apabila salah seorang di antara kamu melamar perempuan, jika ia bisa memandang bagian yang menarik untuk dinikahi, hendaknya ia lakukan.”

Sumber: https://www.wfdesigngroup.com/

RUKUN, SYARAT DAN JENIS KAFALAH

RUKUN, SYARAT DAN JENIS KAFALAH

RUKUN, SYARAT DAN JENIS KAFALAH

RUKUN

1. Adh-Dhamin (orang yang menjamin)
2. Al-Madhmun lahu (orang yang berpiutang)
3. Al-Madhmun ‘anhu (orang yang berhutang)
4. Al-Madhmun (objek jaminan) berupa hutang, uang, barang atau orang
5. . Sighah (akad/ijab)

SYARAT

1. Kafil yaitu orang yang menjamin dimana ia disyaratkan sudah baligh, berakal, merdeka dalam mengelola harta bendanya/tidak dicegah membelanjakan hartanya dan dilakukan dengan kehendaknya sendiri.
2. Mafkul lahu. yaitu orang yang berpiutang, Syaratnya yang berpiutang diketahui oleh orang yang menjamin karena manusia tidak sama dalam hal tuntutan, ada yang keras dan ada yang lunak.
3. Makful ‘anhu adalah orang yang berutang, tidak disyaratkan baginya kerelaan terhadap penjamin karena pada prinsipnya hutang itu harus lunak, baik orang yang berhutang rela maupun tidak. Namun lebih baik dia rela/ridha.
4. Al-Makful adalah utang, barang atau orang. Disebut juga madmun bih atau makful bih. Disyaratkan pada makfuln dapat diketahui dan tetap keadaannya (ditetapkan), baik sudah tetap maupun akan tetap.
5. Sighat atau lafadz adalah pernyataan yang diucapkan oleh penjamin, disyaratkan keadaan sighat mengandung makna menjamin, tidak digantungkan kepada sesuatu dan tidak berarti sementara.

JENIS KAFALAH DALAM PRAKTIK PERBANKAN

1. Kafalah bin Nafs
Jenis kafalah ini merupakan akad memberikan jaminan atas diri. Sebagai contoh dalam praktik perbankan untuk kafalah ini yaitu seorang nasabah yang mendapat pembiayaan dengan jaminan nama baik dan ketokohan seseorang atau pemuka masyarakat. Walaupun bank secara fisik tidak memegang barang apapaun tetapi bank berharap tokoh tersebut dapat mengusahakan pembayaran ketika nasabah yang dibiayai mengalami kesulitan.
2. Kafalah bil Maal
Kafalah ini merrupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasasn utang.
3. Kafalah Bit taslim
Jenis kafalah ini biasa dilakukan untuk menjamin pengembalian atas barang yang disewa, pada waktu masa sewa berakhir.Jenis pemberian jaminan ini dapat dilaksanakan oleh bank untuk kepentingan nasabahnya dalam bentuk kerjasama dengan perusahaan penyewaan (leasing company). Jaminan pembayaran bagi bagi bank dapat berupa deposito/tabungan dan bank dapat membebankan uang jasa/fee kepada nasabah itu.
4. Kafalah al Munazah
Kafalah al Munzah ini adalah jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh jangka dan untuk kepentingan/tujuan tertentu.
Salah satu bentuk kafalah al munazah adalah pemberian jaminan dalam bentuk performance Bonds (jaminan prestasi), suatu hal yg lazim dikalangan perbankan dan hal ini sesuai dengan bentuk akad ini.
5. Kafalah al Muallaqah
Bentuk jaminan ini merupakan penyederhanaan dari kafalah al munazah, baik oleh industry perbankan maupun asuransi.

Baca Juga:

PENGERTIAN KAFALAH & DASAR HUKUMNYA

PENGERTIAN KAFALAH & DASAR HUKUMNYA

PENGERTIAN KAFALAH & DASAR HUKUMNYA

 

PENGERTIAN KAFALAH

1. Menurut bahasa
Al-kafalah menurut bahasa berarti al-dhaman (jaminan), hamalah (beban) dan zama’ah (tanggungan)
2. Menurut syara’
a. . Menurut madzhab Syafi’i
Al-Kafalah adalah “akad yang menetapkan iltizam hak yang tetap pada tanggungan (beban) yang lain atau menghadirkan zat benda yang dibebankan atau menghadirkan badan oleh orang yang berhak menghadirkannya.
b. Menurut madzhab Maliki
Al-Kafalah adalah “Orang yang mempunyai hak mengerjakan tanggungan pemberi beban serta bebannya sendiri yang disatukan, baik menanggung pekerjaan yang sesuai (sama) maupun pekerjaan yang berbeda.
c. Menurut Sayyid Sabiq,
pengertian kafalah adalah proses penggabungan tanggungan kafil menjadi beban asjhil dalam tuntutan dengan benda (materi) yang sama, baik utang, barang, maupun pekerjaan.

Baca Juga: https://www.pendidik.co.id/nama-bayi-perempuan-islami/

DASAR HUKUM KAFALAH

1. Al-Qur’an

Allah Swt berfirman dalam surah Yusuf ayat 66 yang artinya :
“Ya’qub berkata: “Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh”. tatkala mereka memberikan janji mereka, Maka Ya’qub berkata: “Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan (ini)”.

2. Hadits

Sebuah hadits sebagai landasan kafalah yaitu :
“Telah dihadapkan kepada Rasulullah ..(mayat seorang laki-laki untuk dishalatkan). Rasulullah bertanya “apakah dia mempunyai warisan?” para sahabat menjawab “tidak” Rasulullah bertanya lagi, “apakah dia mempunyai hutang? “sahabat menjawab “ya, sejumlah tiga dinar” Rasulullah pun menyuruh para sahabat untuk menshalatkannya (tetapi beliau sendiri tidak). Lalu abu Qatadah berkata : “saya menjamin hutangnya ya Rasulullah” maka Rasulullah pun menshalatkan mayat tersebut, (HR. Bukhari ).

3. Ijma’

Ulama sepakat mebolehkan kafalah karena kafalah sangat diperlukan dalam waktu tertentu. Adakalanya orang memerlukan modal dalam usaha dan untuk mendapatkan modal itu biasanya harus ada jaminan dari seseorang yang dapat dipercaya.

Pengertian Ijma’m Dasar Hukum & Rukunnya

Pengertian Ijma’m Dasar Hukum & Rukunnya

Pengertian Ijma’m Dasar Hukum & Rukunnya

Pengertian Ijma’

1. Menurut bahasa
Ijma’ menurut bahasa artinya sepakat, setuju atau sependapat.
2. Menurut istilah
Menurut istilah ijma’ ialah kesepakatan mujtahid ummat Islam tentang hukum syara’ dari peristiwa yang terjadi setelah Rasulullah SAW wafat.

Dasar Hukum Ijma’

Dasar hukum ijma’ ialah aI-Qur’an, al-Hadits dan akal pikiran.
1. Al-Qur’an
Firman Allah dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 59 yang artinya :
“ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu”.
Perkataan ulil amri yang terdapat pada ayat di atas berarti hal, keadaan yang bersifat umum meliputi urusan dunia dan urusan agama. Ulil amri dalam urusan dunia ialah raja, kepala negara, pemimpin atau penguasa, sedang ulil amri dalam urusan agama ialah para mujtahid.
Dari ayat di atas dipahami bahwa jika para ulil amri itu telah sepakat tentang sesuatu ketentuan atau hukum dari suatu peristiwa, maka kesepakatan itu hendaklah dilaksanakan dan dipatuhi oleh kaum muslimin.
2. Hadist
Bila para mujtahid telah melakukan ijma’ tentang hukum syara’ dari suatu peristiwa atau kejadian, maka ijma’ itu hendaklah diikuti, karena mereka tidak mungkin melakukan kesepakatan untuk melakukan kesalahan apalagi kemaksiatan dan dusta, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:
Artinya: “umatku tidak akan bersepakat untuk melakukan kesalahan.” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi)

Baca Juga: https://www.pendidik.co.id/sholat-rawatib/

Rukun-rukun Ijma’

Ulama-ulama ushul fiqh menetapkan rukun-rukun ijma’ sebagai berikut:
1. ada beberapa orang mujtahid dikala terjadinya peristiwa dan para mujtahid itulah yang melakukan kesepakatan.
2. Yang melakukan kesepakatan itu hendaklah semua mujtahid yang ada dalam dunia Islam. Jika kesepakatan itu hanya dilakukan oleh para mujtahid yang ada pada suatu negara saja, maka kesepakatan yang demikian belum bisa dikatakan suatu ijma’.
3. Kesepakatan itu harus dinyatakan secara tegas oleh setiap mujtahid bahwa ia sependapat dengan mujtahid-mujtahid yang lain tentang hukum (syara’) dari suatu peristiwa (permasalahan) yang terjadi pada masa itu.
4. Kesepakatan itu hendaklah merupakan kesepakatan yang bulat dari seluruh mujtahid. jika terjadi suatu kesepakatan oleh sebahagian besar mujtahid yang ada, maka keputusan yang demikian belum pasti ke taraf ijma’.

Istishlah Menurut Para Ulama & Ruang Lingkupnya

Istishlah Menurut Para Ulama & Ruang Lingkupnya

Istishlah Menurut Para Ulama & Ruang Lingkupnya

Istishlah Menurut Para Ulama & Ruang Lingkupnya
Istishlah Menurut Para Ulama & Ruang Lingkupnya

 

Pandangan Para Ulama Mengenai Istishlah

Dalam kitab al Ihkam, al Amidi mengatakan bahwa para ulama dari golongan Syafi’I, Hanafi dan lain-lain telah sepakat untuk tidak berpegang kepada istishlah, kecuali Imam Malik, dan diapun tidak sependapat dengan pengikutnya. Para ulama tersebut sepakat untuk tidak memakai istishlah dalam setiap kemaslahatan, kecuali dalam kemaslahatan penting dan khusus secara qath’i. Mereka tidak menggunakannya dalam kemaslahatan yang tidak penting, tidak berlaku umum, serta tidak kuat.

Adapun al Syathibi mengatakan bahwa pendapat tentang adanya perbedabatan dikalangan ulama perihal mashlahah mursalah dapat dibagi menjadi empat pendapat, yaitu :
1. al Qadhi dan beberapa ahli menolaknya dan menganggap sebagai sesuatu yang tidak ada dasarnya.
2. Imam Malik menganggapnya ada dan memakainya secara mutlak.
3. Imam al Syafi’I dan para pembesar golongan Hanafiyah memakai mashlahah mursalah dalam permasalahan yang tidak dijumpai dasar hukumnya yang sahih.
4. Sedangkan al Ghazali dalam al Musytasyfa menolaknya namun dalam syafa’ul Ghalil menerimanya.

Persyaratan dan Ruang Lingkup Istishlah

Agar maslahah-mursalah dapat diterima sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam maka para ImamMujtahid, di antaranya Imam al-Ghazali, asy-Syatibi fan at-Tufi membuat rersyaratan dan ruang lingkup operasional maslahah-mursalah. Persyaratan yang mereka buat berbeda satu sama lain, namun ruang lingkup operasionalnya mereka mempunyai pendapat yang sama sebagaimana terlihat dalam bahasan di bawah ini.

Al-Ghazali membuat batasan operasional maslalah-mursalah untuk dapat diterima sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam :
Pertama, maslahat tersebut harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan atau kehormatan.
Kedua, maslahat tersebut tidak boleh bertentangan dengan al-Qur’an, as-Sunnah dan ijma’.
Ketiga, maslahat tersebut menempati level daruriyah (primer) atau hajiyah (sekunder) yang setingkat dengan daruriyah.
Keempat, kemaslahatannya harus berstatus qat’i atau zann yang mendekati qat’i.
Kelima, dalam kasus-kasus tertentu diperlukan persyaratan, harus bersifat qat’iyah, daruriyah, dan kulliyah

Baca Juga: 

Sejarah Istishlah & Pengertian

Sejarah Istishlah & Pengertian

Sejarah Istishlah & Pengertian

Sejarah Istishlah & Pengertian
Sejarah Istishlah & Pengertian

Sejarah Istishlah

Teori Istislah sebagaimana disebutkan di atas, pertama kali diperkenalkan oleh Imam Malik (W. 97 H.), pendiri mazhab Malik. Namun karena pengikutnya yang lebih akhir mengingkari hal tersebut, maka setelah abad ketiga hijriyah tidak ada lagi ahli usul fiqih yang menisbatkan maslahahmursalah kepada Imam Malik,[1] sehingga tidak berlebihan jika ada pendapat yang menyatakan bahwa teori maslahah-mursalah ditemukan dan dipopulerkan oleh ulama-ulama usul fiqih dari kalangan asy Syafi’iyah yaitu Imam al-Haramain alJuwaini (w. 478 H.), guru Imam al-Ghazali. Dan menurut beberapa hasil penelitian, ahli usul fiqih yang paling banyak membahas dan mengkaji maslahah-mursalah adalah Imam al-Ghazali yang dikenal dengan sebutan hujjatul Islam.

Pengertian Istishlah

Sebelum mendefinisikan istishlah secara khusus, kita kaji terlebih dahulu pengertian mashlahat mursalah, dimana untuk mengetahuinya dapat kita bagi berdasarkan katanya menjadi :
Mashlahat menurut al Ghazali adalah :
فهي عبارة في الاصل عن جلب منفعة دفع مضرة
“Adapun mashlahat adalah sebuah ibarat pada asal dari meraih manfaat dan menolak madharat”.[3]
Sementara al Syathibi dalam al I’tisham mendefiniskan mashlahat sebagai berikut :
ما فهم رعايته فى الخلق من جلب المصالح ودرء المقاسد
“Adalah apa yang dipahami pengertiannya dalam memelihara hak makhluk, atas menjaga kemaslahatan dan menolak kemadharatan”.

Baca Juga: https://www.dutadakwah.co.id/bacaan-ayat-kursi-beserta-terjemahan-dan-keutamaannya-lengkap/

Kesimpulan

Dari pengertian-pengertian diatas maka pada prinsipnya mashlahat adalah suatu upaya dalam rangka mencari mashlahatan atau manfaat dan menolak kemadharatan sesuai dengan kemashlahatan yang dikehendaki oleh syara’, yaitu apa yang disebut dengan maqâshid al syari’at, baik itu berkaitan dalam ibadah maupun dalam muamalah. Oleh karena itu setiap hal yang dapat menjaga maqâshid al syari’ maka itu adalah mashlahat dan setiap hal yang merusak maqâshid al syari’at itu adalah mafsadat.

Berdasarkan pengertian mashlahat dan al irsâl diatas, maka para ulama secara khusus mendefinisikan mashlahat mursalat sebagai berikut :

Muhammad Abu Zahrah dalam bukunya Ushul fiqih merumuskan sebagai berikut :
المصلحة المرسلة او استصلاح هي المصالح الملائمة لم قاصد الشريعة الاسلام ولايشهد لها اصل خاص بالاعتباراو الغائها.
“Al Mashlahah al mursalah atau istishlâh, yaitu segala kemaslahatan yang berjalan dengan tujuan-tujuan syara’ (dalam mensyari’atkan hukum), akan tetapi tidak ditunjukan yang melegitimasi atau menolaknya.

Sebagian ulama mempersamakan antara mashlahat al mursalat dengan al istishlah, namun sebagian yang membedakannya. Dalam al Madkhal ilâ ushûl al fiqh sebagaimana dikutip oleh Muhammad Taqiy al Hakîm disebutkan bahwa pada hakikatnya istishlah adalah corak hukum dengan mengggunakan akal yang disandarkan kepada mashlahat. Ia dilaksanakan bagi masalah yang tidak terdapat dalam nash, dan tidak dapat pula diqiyaskan kepada nash yang ada, akan tetapi didasarkan pada kaidah umum yang terdapat dalam syari’at dimana bertujuan dalam rangka menjaga kemashlahatan.

Hadis Larangan Buang Air Pada Air Tergenang

Hadis Larangan Buang Air Pada Air Tergenang

Hadis Larangan Buang Air Pada Air Tergenang

Hadis Larangan Buang Air Pada Air Tergenang
Hadis Larangan Buang Air Pada Air Tergenang

Hadis tentang Larangan Buang Air pada Air Tergenang

Banyak terdapat hadis mengenai larangan buang air pada air tergenang. Diantaranya
عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ نَهَى عنْ البول فِى الْمَاءِ الرَّاكِد .
“dari Jabir dari Rasulullah saw, bahwa beliau melarang kencing pada air yang menggenang”. (HR.Muslim, Hadis No.423. Software Hadis Mausu’ah 9 Imam).

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه قال لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ
”dari Abu Hurairah dia berkata bahwa Rasulullah saw bersabda, “Janganlah salah seorang dari kalian buang air kecil dalam air yang diam (tergenang), kemudian mandi di situ”. (HR.Al-Nasa’i, hadis no.221, software Hadis Mausu’ah 9 Imam)

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يُبَالَ فِى الْمَاءِالدانم ثم يتوضا منه
“dari Abu Hurairah, dia berkata: “Bahwasanya Rasulullah saw melarang kencing di dalam air yang tidak mengalir kemudian berwudhu darinya”. (HR. Ahmad ibn Hanbal, hadis no.9988, Software Hadis Mausu’ah 9 Imam)
ان أبا هريرة سمع رسول الله ص م : لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ
“ Janganlah salah seorang kamu kencing ke dalam air yang tenang yang tidak mengalir, kemudian dia mandi di dalamnya” (Al Bukhary 4:68; Muslim 2:28; Al Lu’lu-u wal Marjan 1:69).

Berdasarkan hadis-hadis tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa Rasulullah melarang seseorang untuk:
1. Buang air kecil didalam air yang tidak pengalir (tergenang)
2. Buang air kecil didalam air tergenang kemudian mandi di air itu
3. Mandi jinabat di dalam air yang tergenang yang terkena kencing
Dalam riwayat lain diterangkan bahwa orang yang berjunub tidak boleh mandi kedalam air yang tidak mengalir, maksudnya tidak boleh mandi dengan cara menyelam.

Larangan Buang Air pada Air yang Tidak Mengalir (Tergenang)

Ulama’ berbeda pendapat mengenai hukum air tergenang yang terkena air kencing:
1. Syafi’iyah berpendapat jika air yang tergenang itu sedikit, maka hukumnya haram. Jika airnya banyak maka makruh.
2. Sebagian ulama’ berpendapat bahwa baik sedikit atau banayak hukum air tersebut tetap haram.
3. Ada yang mengharamkan air yang terkena kencing apabila air tersebut berubah baik rasa, warna maupun baunya.
Meskipun demikian, pada dasarnya hadis-hadis diatas hanya memberi pesan adanya larangan buang air di dalam air tergenang (baik langsung mengencingi air tersebut atau pun menuangkan air kencing kedalamnya), bukan sebagai dasar diharamkannya air yang terkena air kencing. Jadi kencing pada air tergenang tetap dilarang terlepas dari najis tidaknya air yang terkena kencing itu.

Abu Hurairah pernah berkata: “Bagaimana kita mandi dengan air yang tenang itu (yang telah terkena kencing)? Diciduk dengan gayung?” perkataan tersebut mengisyaratkan bahwa larangan kencing pada air tergenang karena menjijikan. Perbuatan tersebut juga mengotori air.
Di dalam sarah Muslim, An Nawawy berkata bahwa berdasarkan hadis diatas terdapat sebagian air adalah larangan haram, dan sebagian air yang lain adalah larangan makrum. Apabila air itu banyak dan mengalir maka hukumnya makruh kita kencing didalamnya.

Menurut sebagian ulama’ syafi’iyah, jika air itu sedikit tapi mengalir maka hukumnnya makruh, tidak haram. Jika air itu tenang dan berjumlah banyak hukum kencing diair tersebut.
Namun mayoritas ulama’ ahli tahqiq dan ulama’ ushul berpendapat bahwa buang air pada air tergenang hukumnya haram karena dapat menajiskan airdan mencemari lingkungan.
Para ulama’ mengatakan: ”dimakruhkan kita kencing dan buang air besar di dekat air, walau pun tidak sampai mengalir ke dalam air, mengingat umum latangan tentang membuang air besar di tempat-tempat yang didatangi orang ramai dan karena mengganggu orang yang menggunakan air itu”.

Baca Juga: https://www.dutadakwah.co.id/sayyidul-istigfar/

Penjelasan Sains mengenai Larangan Buang Air pada Air Tergenang

Rasulullah melarang buang air pada air tergenang bukan tanpa sebab. Rasulullah telah jauh memikirkan kebaikan bagi umat beliau, terutama mengenai kesehatan. Jika ditinjau dari segi kesehatan, buang air pada air tergenang memberi dampak buruk bagi lingkungan serta bagi orang lain. Buang air pada air tergenang mengakibatkan pencemaran pada air yang tergenang tersebut, apabila air itu terkena kulit seseorang maka akan berdampak buruk. Apalagi air tersebut digunakan untuk mandi atau berwudhu.

Kebiasaan buang air pada air tergenang dapat menimbulkan telur-telur bilharziasis. Kemudian telur-telur tersebut menetas dan jika terkena kulit akan mengakibatkan berbagai penyakit pada kulit, seperti kutu air.
Selain itu, Buang air atau kencing pada air yang tergenang berlawanan dengan dengan prinsip sanitasi (pembudayaan hidup sehat). Sanitasi adalah usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik di bisang kesehatan, terutama kesehatan masyarakat. Dan kencing pada air tergenang termasuk perilaku yang tidak menjaga kebersihan lingkungan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Islam melarang seseorang buang air ke dalam air yang tidak mengalir atau tergenang dan melarang mandi dalam air tersebut.

Hikmah Dilarangnya Buang Air pada Air Tergenang

1. Sempurnanya syari’an Islam yang mengatur tentang kebersihan.
2. Islam menganjurkan untuk memelihara kesehatan
3. Islam melarang segala hal yang dapat menyakiti orang lain
4. Terhindar dari penyakit

4 Waktu Untuk Berdoa Yang Baik

4 Waktu Untuk Berdoa Yang Baik

4 Waktu Untuk Berdoa Yang Baik

4 Waktu Untuk Berdoa Yang Baik
4 Waktu Untuk Berdoa Yang Baik

Hari Jumat

Waktu yang disunnahkan Rasul untuk berdoa adalah pada hari Jumat. Namun tidak sepanjang jumat tersebut, melainkan ada waktu singkat yang diisyaratkan Rasulullah menjadi waktu yang mustajab.

“Sesungguhnya pada hari Jum’at itu terdapat satu waktu yang tidaklah seorang hamba muslim berdiri berdoa memohon kebaikan kepada Allah bertepatan pada saat itu, melainkan Dia akan mengabulkannya.” Lalu beliau mengisyaratkan dengan tangannya, yang kami pahami, untuk menunjukkan masanya yang tidak lama (sangat singkat).” (Muttafaq ‘Alaih).

Ulama berbeda pendapat tentang waktu tersebut. Ada dua pendapat yang dikemukakan terkait kapan waktu pada hari Jumat yang mustajab untuk memanjatkan doa. Waktu pertama adalah saat Imam berada di atas mimbar hingga berakhirnya salat Jumat.

Sedangkan pendapat kedua, waktu mustajab tersebut terjadi pada akhir waktu Jumat, yakni setelah shalat Ahsar hingga masuk waktu Magrib. Pendapat ini diungkapkan oleh Abdullah bin Salam, Abu Hurairah, Imam Ahmad, dan beberapa ulama selain mereka.

“Hari Jum’at terdiri dari 12 waktu, di dalamnya terdapat satu waktu yang tidaklah seorang muslim pada saat itu memohon sesuatu kepada Allah, melainkan Dia akan mengabulkan permintaannya. Oleh karena itu, carilah saat tersebut pada akhir waktu setelah ‘Ashar.” (HR. an Nasai dan Abu Dawud. Disahihkan oleh Ibnul Hajar dalam al Fath dan dishahihkan juga oleh al Albani dalam Shahih an Nasai dan Shahih Abu Dawud)

Saat Sujud

Sujud merupakan waktu yang disunnahkan untuk memperbanyak doa. Pasalnya posisi ini merupakan saat terdekat antara makhluk dengan Tuhannya.

“Posisi paling dekat antara hamba dengan Rabbnya adalah ketika sujud, maka perbanyaklah kalian berdoa.” (HR. Muslim No. 482)

Ketika Minum Air Zam-zam

Waktu yang disunnahkan untuk bedoa lainnya adalah saat meminum air zam-zam. Umat Islam percaya bahawa air zam-zam adalah kurniaan dan rahmat dari Allah. Sehingga berdoa setelah meminumnya sangat baik.

Doa Ketika Berbuka Puasa

Rasulullah juga selalu berdoa ketika berbuka puasa baik puasa wajib di bulan Ramadhan, maupun saat puasa sunnah. Dengan demikian, hendaknya kita manfaatkan waktu berbuka untuk memperbanyak doa.

“Dahulu apabila Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam telah berbuka puasa, beliau biasa berdoa,” (HR. Abu Daud).

Baca Juga: