rumahbagus

butir butir pancasila

Konsep Sentralisasi Pendidikan

Konsep Sentralisasi Pendidikan

butir butir pancasila

Sentralisasi adalah seluruh wewenang terpusat pada pemerintah pusat. Daerah tinggal menunggu instruksi dari pusat untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah digariskan menurut Undang-Undang. Menurut ekonomi manajemen sentralisasi adalah memusatkan semua wewenang kepada sejumlah kecil manager atau yang berada di suatu puncak pada sebuah struktur organisasi. Sentralisasi banyak digunakan pemerintah sebelum otonomi daerah. Kelemahan sistem sentralisasi adalah dimana sebuah kebijakan dan keputusan pemerintah daerah dihasilkan oleh orang-orang yang berada di pemerintah pusat sehingga waktu untuk memutuskan suatu hal menjadi lebih lama. Indonesia sebagai negara berkembang dengan berbagai kesamaan ciri sosial budayanya, juga mengikuti sistem sentralistik yang telah lama dikembangkan pada negara berkembang. Konsekuensinya penyelenggaraan pendidikan di Indonesia serba seragam, serba keputusan dari atas, seperti kurikulum yang seragam tanpa melihat tingkat relevansinya bagi kehidupan anak dan lingkungannya. Konsekuensinya, posisi dan peran siswa cenderung dijadikan sebagai objek agar yang memiliki peluang untuk mengembangkan kreatifitas dan minatnya sesuai dengan talenta yang dimilikinya. Dengan adanya sentralisasi pendidikan telah melahirkan berbagai fenomena yang memperhatikan seperti :

      Totaliterisme penyelenggaraan pendidikan
      Keseragaman manajemen, sejak dalam aspek perencanaan, pengelolaan, evaluasi, hingga model          pengembangan sekolah dan pembelajaran.
      Keseragaman pola pembudayaan masyarakat
      Melemahnya kebudayaan daerah
      Kualitas manusia yang robotic, tanpa inisiatif dan kreatifitas.

Dengan demikian, sebagai dampak sistem pendidikan sentralistik, maka upaya mewujudkan pendidikan yang dapat melahirkan sosok manusia yang memiliki kebebasan berpikir, mampu memecahkan masalah secara mandiri, bekerja dan hidup dalam kelompok kreatif penuh inisiatif dan impati, memiliki keterampilan interpersonal yang memadai sebagai bekal masyarakat menjadi sangat sulit untuk di wujudkan.

2.7  Konsep Desentralisasi

Desentralisasi di Indonesia sudah ada cukup lama, dimulai sejak tahun 1973, yaitu sejak diterbitkannya UU no. 5 tahun 1973 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah otonomi dan pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas pusat dan daerah. Dan terdapat pula pada PP No. 45 tahun 1992 dan dikuatkan lagi melalui PP No. 8 tahun 1995. Menurut UU No.22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, desentralisasi dikonsepsikan sebagai penyerahan wewenang yang disertai tanggung jawab pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom.

Beberapa alasan yang mendasari perlunya desentralisasi :

       Mendorong terjadinya partisipasi dari bawah secara lebih luas

       Mengakomodasi terwujudnya prinsip demokrasi

       Mengurangi biaya akibat alur birokrasi yang panjang sehingga dapat meningkatkan efisiensi

       Memberi peluang untuk memanfaatkan potensi daerah secara optimal

       Mengakomodasi kepentingan politik

       Mendorong peningkatan kualitas produk yang lebih kompetitif.

  Desentralisasi Community Based Education mengisyaratkan terjadinya perubahan kewenangan dalam pemerintah antara lain :

 Perubahan berkaitan dengan urusan yang tidak diatur oleh pemerintah pusat, secara otomatis menjadi tanggung jawab                  pemerintah daerah, termasuk dalam pengelolaan pendidikan

 Perubahan berkenaan dengan desentralisasi pengelolaan pendidikan. Dalam hal ini pelempahan wewenang dalam                        pengelolaan pendidikan dari pemerintah pusat ke daerah otonom, yang menempatkan kabupaten/kota sebagai sentra                      desentralisasi.

Desentralisasi adalah pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada orang-orang pada level bawah ( daerah ). Pada sistem pendidikan yang terbaru tidak lagi menerapkan sistem pendidikan sentralisasi, melainkan sistem otonomi daerah atau otda yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan yang tadinya diputuskan seluruhnya oleh pemerintah pusat.

Dari beberapa pengalaman di negara lain, kegagalan desentralisasi di akibatkan oleh beberapa hal :

  1. Masa transisi dari sistem sentralisasi ke desentralisasi memungkinkan terjadinya perubahan                 secara gradual dan tidak memadai serta jadwal pelaksanaan yang tergesa-gesa.
  2. Kurang jelasnya pembatasan rinci kewenangan antara pemerintah pusat, propinsi dan daerah.
  3. Kemampuan keuangan daerah yang terbatas.
  4. Sumber daya manusia yang belum memadai.
  5. Kapasitas manajemen daerah yang belum memadai.
  6. Restrukturisasi kelembagaan daerah yang belum matang.
  7. Pemerintah pusat secara psikologis kurang siap untuk kehilangan otoritasnya.

Selain dampak negatif tentu saja desentralisasi pendidikan juga telah membuktikan keberhasilannya antara lain,

  1. Mampu memenuhi tujuan politis, yaitu melaksanakan demokratisasi dalam pengelolaan pendidikan.
  2. Mampu membangun partisipasi masyarakat sehingga melahirkan pendidikan yang relevan, karena pendidikan benar-benar dari oleh dan untuk masyarakat.
    3.    Mampu menyelenggarakan pendidikan dengan memfasilitasi proses belajar mengajar yang kondusif, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas belajar siswa.

2.8  Manajemen Berbasis Sekolah

Istilah manajemen berbasis sekolah merupakan terjemahan dari school-based management. Istilah ini pertama kali muncul di Amerika Serikat ketika masyarakat mulai mempertanyakan relevansi pendidikan dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat setempat. MBS merupakan paradigma baru dalam dunia pendidikan, yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah (pelibatan masyarakat) dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Otonomi diberikan agar sekolah leluasa mengelola sumber daya dan sumber dana dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap dengan kebutuhan setempat.

Kewenangan yang bertumpu pada sekolah merupakan inti dari MBS yang dipandang memiliki tingkat efektivitas tinggi serta memberikan beberapa keuntungan sebagai berikut.

1)   Kebijakan dan kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung kepada peserta didik, orang tua dan guru.

2)   Bertujuan bagaimana memanfaatkan sumber daya lokal

3)   Efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik seperti kehadiran, hasil belajar, tingkat pengulangan, tingkat putus sekolah, moral guru, dan iklim sekolah.

4)   Adanya perhatian bersama untuk mengambil keputusan, memberdayakan guru, manajemen sekolah, rancang ulang sekolah, dan perubahan perencanaan.

  1. Tujuan MBS

MBS yang ditandai dengan otonomi sekolah dan pelibatan masyarakat merupakan respon pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul di masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mutu dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi antara lain diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya partisipasi masyarakat dan penyederhanaan birokrasi. Sementara peningkatan mutu dapat diperoleh antara lain melalui partisipasi orang tua terhadap sekolah, fleksibilitas pengelolaan sekolah dan kelas, peningkatan profesionalisme guru dan kepala sekolah, berlakunya sistem insentif dan disinsentif. Peningkatan pemerataan antara lain diperoleh melalui peningkatan partisipasi masyarakat yang memungkinkan pemerintah lebih berkonsentrasi pada kelompok tertentu.

  1. Manfaat MBS

MBS memberikan kebebasan dan kekuasaan yang besar pada sekolah, disertai seperangkat tanggung jawab. Dengan adanya otonomi yang memberikan tanggung jawab pengelolaan sumber daya dan pengembangan strategis MBS sesuai dengan kondisi setempat, sekolah dapat lebih meningkatkan kesejahteraan guru sehingga dapat lebih berkonsentrasi pada tugas. Selain itu, MBS mendorong profesionalisme guru dan kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan di sekolah.

  1. Prinsip MBS

Menurut Usman (2009:624), prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan MBS antara lain:

  1. Komitmen, kepala sekolah dan warga sekolah harus mempunyai komitmen yang kuat dalam               upaya menggerakkan semua warga sekolah untuk ber-MBS
  2. Kesiapan, semua warga sekolah harus siap fisik dan mental untuk ber-MBS.
    3.      Keterlibatan, pendidikan yang efektif melibatkan semua pihak dalam mendidik anak.
    4.      Kelembagaan, sekolah sebagai lembaga adalah unit terpenting bagi pendidikan yang efektif.
    5.      Keputusan, segala keputusan sekolah dibuat oleh pihak yang mengerti tentang pendidikan
    6.      Kesadaran, guru-guru harus memiliki kesadaran untuk membantu dalam pembuatan keputusan           program pendidikan dan kurikulum
    7.      Kemandirian, sekolah harus diberi otonomi sehingga memiliki kemandirian dalam membuat               keputusan pengalokasian dana.
    8.   Ketahanan, perubahan akan bertahan lebih lama apabila melibatkan stake holder sekolah.
    Menurut Usman (2009:629), indikator bahwa MBS sudah berhasil di sekolah ditunjukkan oleh           beberapa hal:
  1. Adanya kemandirian sekolah yang kuat.
  2. Adanya kemitraan sekolah yang efektif.
  3.  Adanya partisipasi yang kuat dari masyarakat.
  4. Adanya keterbukaan yang bertanggung jawab dan meluas dari pihak sekolah dan masyarakat  .Adanya akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan oleh sekolah.

2.9  Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah Tahun 2011

A.  Umum
1.    Dalam Bab III Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pada prinsipnya menegaskan bahwa esensi otonomi sebagai kewenangan untuk mengatur dalam arti membuat regulasi di daerah dan mengurus dalam arti mengelola urusan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, sehingga perlu dibina dan diawasi oleh Pemerintah.

  1. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Pusat telah memberikan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan azas-azas pemerintahan dengan prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, keistimewaan, kekhususan, memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, serta partisipasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.Prinsip-prinsip  tersebut telah membuka peluang dan kesempatan yang sangat luas kepada daerah otonom untuk melaksanakan kewenangannya secara mandiri, luas, nyata, dan bertanggungjawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta daya saing daerah. Pelaksanaan Otonomi tersebut memerlukan pengawasan agar selalu berada dalam koridor pencapaian tujuan otonomi daerah.
  2. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan tetap memperhatikan asas sentralisasi dan desentralisasi secara bersama-sama, dengan penekanan yang bergeser secara dinamis dari waktu ke waktu dengan penjaminan eksistensi sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh  Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
  3. Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pengawasan, Pemerintah dapat menerapkan sanksi kepada penyelenggaraan pemerintahan daerah apabila diketemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran.

Pos-Pos Terbaru

hak asasi masusia

stilah dan Pengertian Sentralisasi

stilah dan Pengertian Sentralisasi

hak asasi masusia

 Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang atas segala urusan yang menyangkut pemerintahan kepada tingkat pusat.. Sentralisasi banyak digunakan pada pemerintahan lama di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah. Bahkan pada zaman kerajaan, pemerintahan kolonial, maupun di zaman kemerdekaan.Istilah sentralisasi sendiri sering digunakan dalam kaitannya dengan kontrol terhadap kekuasaan dan lokasi yang berpusat pada satu titik.

Dewasa ini, urusan- urusan yang bersifat sentral adalah :

  Luar Negeri

  Peradilan

  Hankam

  Moneter dalam arti mencetak uang, menentukan nilai uang, dan sebagainya

  Pemerintahan Umum

Istilah dan Pengertian Desentralisasi

Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana di definisikan sebagai penyerahan kewenangan. Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan Indonesia, desentralisasi akhir-akhir ini seringkali dikaitkan dengan sistem pemerintahan karena dengan adanya desentralisasi sekarang menyebabkan perubahan paradigma pemerintahan di Indonesia.

Desentralisasidi bidang pemerintahan adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada satuan organisasi pemerintahan di wilayah untuk meyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok penduduk yang mendiami wilayah tersebut.

Dengan demikian, prakarsa, wewenang,dan tanggung jawab mengenai urusan yang diserahkan pusat menjadi tanggung jawab daerah , baik mengenai politik pelaksanaannya, perencanaan, dan pelaksanaannya maupun mengenai segi pembiayaannya. Perangkat pelaksananya adalah perangkat daerah itu sendiri.

Desentralisasi juga dapat diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab, kewenangan, dan sumber-sumber daya (dana, manusia dll) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Menurut UU Nomor 5 Tahun 1974, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah dari pusat kepada daerah. Pelimpahan wewenang kepada Pemerintahan Daerah, semata- mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien.

Tujuan dari desentralisasi adalah :

  1. Mencegah pemusatan keuangan;
  2. Sebagai usaha pendemokrasian Pemerintah Daerah untuk mengikutsertakan rakyat bertanggung          jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
  3. Penyusunan program-program untuk perbaikan sosial ekonomi pada tingkat local sehingga dapat         lebih realistis.

Desentralisasi dapat dilakukan melalui empat bentuk kegiatan utama, yaitu:

 Dekonsentrasi wewenang administratif

    Dekonsentrasi berupa pergeseran volume pekerjaan dari departemen pusat kepada perwakilannya        yang ada di daerah tanpa adanya penyerahan atau pelimpahan kewenangan untuk mengambil              keputusan atau keleluasaan untuk membuat keputusan.

 Delegasi kepada penguasa otorita

    Delegasi adalah pelimpahan pengambilan keputusan dan kewewenangan manajerial untuk                    melakukan tugas –tugas khusus kepada suatu organisasi yang secara langsung berada di bawah            pengawasan pusat.

 Devolusi kepada pemerintah daerah

Devolusi adalah kondisi dimana pemerintah pusat membentuk unit-unit pemerintahan di luar pemerintah pusat dengan menyerahkan sebagian fungsi-fungsi tertentu kepada unit-unit itu untuk dilaksanakan secara mandiri. Devolusi adalah bentuk desentralisasi yang lebih ekstensif untuk merujuk pada situasi di mana pemerintah pusat mentransfer kewenangan kepada pemerintah daerah dalam hal pengambilan keputusan , keuangan dan manajemen.

 Pemindahan fungsi dari pemerintah kepada swasta

Yang di sebut sebagai pemindahan fungsi dari pemerintahan kepada swasta atau privatisasi adalah menyerahkan beberapa otoritas dalam perencanaan dan tanggung jawab admistrasi tertentu kepada organisasi swasta.

2.3  Hakekat Sentralisasi dan Desentralisasi

 Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PP No 6/2005 tentang pemilihan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah membawa Indonesia pada titik di mana masalah peran pusat dan daerah masuk kembali pada wacana publik. Sentralisasi dan desentralisasi sebagai bentuk penyelenggaraan negara adalah persoalan pembagian sumber daya dan wewenang. Pembahasan masalah ini sebelum tahun 1980-an terbatas pada titik perimbangan sumber daya dan wewenang yang ada pada pemerintah pusat dan pemerintahan di bawahnya. Dan tujuan “baik” dari perimbangan ini adalah pelayanan negara terhadap masyarakat.

Seperti telah diketahui, pemahaman dan tujuan “baik” semacam itu sudah dipandang ketinggalan zaman. Saat ini desentralisasi dikaitkan pertanyaan apakah prosesnya cukup akuntabel untuk menjamin kesejahteraan masyarakat lokal. Semata birokrasi untuk pelayanan tidak cukup untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, bahkan sering merupakan medium untuk melencengkan sumber daya publik. Kontrol internal lembaga negara sering tak mampu mencegah berbagai macam pelanggaran yang dilakukan pejabat negara.

 Di Indonesia sejak tahun 1998 hingga baru-baru ini, pandangan politik yang dianggap tepat dalam wacana publik adalah bahwa desentralisasi merupakan jalan yang meyakinkan, yang akan menguntungkan daerah. Pandangan ini diciptakan oleh pengalaman sejarah selama masa Orde Baru di mana sentralisme membawa banyak akibat merugikan bagi daerah. Sayang, situasi ini mengecilkan kesempatan dikembangkannya suatu diskusi yang sehat bagaimana sebaiknya desentralisasi dikembangkan di Indonesia. Jiwa desentralisasi di Indonesia adalah “melepaskan diri sebesarnya dari pusat” bukan “membagi tanggung jawab kesejahteraan daerah”. Karena takut dianggap tidak politically correct, banyak orang enggan membahas peran pusat dan daerah secara kritis. Kini sudah saatnya proses pembahasan dibuka kembali dengan mempertimbangkan fakta-fakta secara lebih jujur.

Sentralisasi dan desentralisasi tidak boleh ditetapkan sebagai suatu proses satu arah dengan tujuan pasti. Pertama- tama, kedua “sasi” itu adalah masalah perimbangan. Artinya, peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan selalu merupakan dua hal yang dibutuhkan. Tak ada rumusan ideal perimbangan. Selain proses politik yang sukar ditentukan, seharusnya ukuran yang paling sah adalah argumen mana yang terbaik bagi masyarakat. Kedua, batas antara pusat dan daerah tidak selalu jelas. Kepentingan di daerah bisa terbelah antara para elite penyelenggara negara dan masyarakat lokal. Adalah mungkin pemerintah pusat memainkan peran menguatkan masyarakat lokal dalam menghadapi kesewenangan kekuasaan. Ketiga, dalam suatu masyarakat yang berubah, tanggung jawab pusat maupun daerah akan terus berubah pula.

 Dalam penyelenggaraan negara selalu ada aspek dan definisi baru tentang peran pusat dan daerah. Misalnya, globalisasi akan meningkatkan kembali campur tangan pusat di daerah di sisi-sisi tertentu. Karena itu, desentralisasi dan sentralisasi dapat terjadi bersamaan pada aspek-aspek berbeda. Pusat mempunyai kecenderungan untuk mendorong sentralisasi karena berbagai alasan. Untuk alasan “negatif” dapat disebut alasan seperti kontrol sumber daya dan menjadikan daerah sebagai sapi perah. Namun, ada alasan-alasan yang dapat bersifat “positif”, seperti kestabilan politik dan ekonomi, menjaga batas kesenjangan agar tidak terlalu buruk, dan mendorong program secara cepat. Harus diingat, dalam banyak negara, termasuk Indonesia, pusat mempunyai sumber daya manajerial, kecakapan lebih banyak dalam berinteraksi secara global, dan ada pada domain di mana pengaruh etik pembangunan yang diterima secara internasional. Pemerintah pusat juga berada pada hot spot proses politik. Adalah lebih mungkin terjadi situasi di mana pemerintah di bawah tekanan jika kekuatan masyarakat sipil bersatu.

Bagaimana hal-hal itu dapat menghasilkan sesuatu yang positif atau negatif tergantung pada situasinya. Pertama yang penting adalah legitimasi politik pemerintah pusat. Secara sederhana, harus dibedakan antara legitimasi terhadap para pemimpin di tingkat nasional dan legitimasi terhadap birokrasi. Pemerintah pusat sering harus mengandalkan birokrasi untuk programnya terhadap daerah. Kepopuleran individu selalu tidak bertahan lama dan dapat segera dirusak oleh ketidakmampuan memperbaiki mutu birokrasi. Di Indonesia, birokrasi yang sebenarnya memiliki kompetensi dan orientasi lumayan pada awal reformasi kini mulai dibelokkan kekuatan politik partai dan kelompok. Penyelenggara negara di tingkat pusat terdiri dari beberapa partai politik. Kombinasi antara partai politik yang hampir seluruhnya punya masalah akuntabilitas dan sistem politik representasi (oleh partai politik yang dapat dikatakan sama di DPRD) yang tidak akuntabel di tingkat lokal membuat masyarakat lokal tidak mudah memercayai “pusat”. Jika ingin memperbaikinya, pemerintah pusat harus mampu membuat standar akuntabilitas sendiri agar mendapat dukungan masyarakat lokal. Indonesia kini mulai mengalami apatisme terhadap desentralisasi. Situasi ini bisa dimanfaatkan pemerintah pusat untuk melakukan perubahan di tingkat daerah. Kasus Argentina dan Brasil yang bersifat federalis menunjukkan jatuhnya legitimasi para elite politik lokal memberikan kesempatan kepada elite nasional untuk melakukan resentralisasi di bidang ekonomi untuk bidang- bidang tertentu. Kedua pemerintahan banyak menggunakan struktur internal (birokrasi) untuk mengubah arah, tanpa terlalu banyak berurusan dengan struktur politik yang ada.

Kembali kepada persoalan awal, masalah sentralisasi dan desentralisasi bukan lagi dipandang sebagai persoalan penyelenggara negara saja. Pada akhirnya kekuatan suatu bangsa harus diletakkan pada masyarakatnya. Saat ini di banyak wilayah, politik lokal dikuasai selain oleh orang-orang partai politik juga kelompok-kelompok yang menjalankan prinsip bertentangan dengan pencapaian tujuan kesejahteraan umum. Kekuatan kelompok pro pembaruan lemah di banyak daerah dan langsung harus berhadapan dengan kekuatan-kekuatan politik lokal dengan kepentingan sempit. Pemerintah pusat seharusnya memperkuat elemen masyarakat untuk berhadapan dengan kekuatan tadi. Sebagai contoh, KPU daerah diberi wewenang untuk merekomendasikan penghentian pilkada, bukan melalui gubernur dan DPRD. Namun, sebagai institusi KPU daerah harus diperkuat secara institusional dan organisatoris. Meskipun pemerintah pusat mungkin tidak diharapkan untuk ikut mendorong perubahan sistem politik yang ada sekarang, perbaikan penegakan hukum di daerah-daerah sangat membantu kekuatan masyarakat pro perubahan.

Birokrasi sekali lagi adalah alat pemerintah pusat untuk melakukan perbaikan daerah. Birokrasi, jika dirancang secara sungguh-sungguh, bisa berperan sebagai alat merasionalisasikan masyarakat. Pemerintah pusat, misalnya, membantu pemerintah daerah dalam mendesain pelayanan publik yang akuntabel. Pemerintah daerah sering pada situasi terlalu terpengaruh dengan kepentingan perpolitikan lokal. Terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah representasi persoalan daerah di tingkat pusat. Sekarang ini sistem perwakilan daerah yang ada baik di DPR maupun asosiasi bersifat elitis. Tetap yang berlaku antara hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Persoalan daerah harus ditangani oleh sesuatu badan yang lebih independen dari kepentingan yang ada di pusat dan daerah. Badan ini seharusnya mampu membahas apa peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang paling diperlukan untuk kesejahteraan daerah. Perlu dipikirkan suatu badan yang otoritatif untuk membuat advokasi, rekomendasi kebijakan, dan pemonitoran yang mewakili orang-orang kompeten baik unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat.

  Dampak Positif dan Negatif Sentralisasi

  1. a)Segi Ekonomi

Dari segi ekonomi, efek positif yang di berikan oleh sistem sentralisasi ini adalah perekonomian lebih terarah dan teratur karena pada sistem ini hanya pusat saja yang mengatur perekonomian. Sedangkan dampak negatifnya adalah daerah seolah-olah hanya di jadikan sapi perahan saja dan tidak dibiarkan mengatur kebijakan perekonomiannya masing- masing sehingga terjadi pemusatan keuangan pada Pemerintah Pusat.

  1. b)Segi Sosial Budaya

Dengan di laksanakannya sistem sentralisasi ini, perbedaan-perbadaan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia dapat di persatukan.Sehingga, setiap daerah tidak saling menonjolkan kebudayaan masing-masing dan lebih menguatkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang di miliki bangsa Indonesia.

  1. c)Segi Keamanan dan Politik

Dampak positif yang dirasakan dalam penerapan sentralisasi ini adalah keamanan lebih terjamin karena pada masa di terapkannya sistem ini, jarang terjadi konflik antar daerah yang dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional Indonesia. Tetapi, sentralisasi juga membawa dampak negatif dibidang ini. Seperti menonjolnya organisasi-organisasi kemiliteran. Sehingga, organisasi-organisasi militer tersebut mempunyai hak yang lebih daripada organisasi lain. Dampak positif yang dirasakan di bidang politik sebagai hasil penerapan sistem sentralisasi adalah pemerintah daerah tidak harus pusing-pusing pada permasalahan yang timbul akibat perbedaan pengambilan keputusan, karena seluluh keputusan dan kebijakan dikoordinir seluruhnya oleh pemerintah pusat. Sehingga keputusan yang dihasilkan dapat terlaksana secara maksimal karena pemerintah daerah hanya menerima saja.

Sedangkan dampak negatifnya adalah terjadinya kemandulan dalam diri daerah karena hanya terus bergantung pada keputusan yang di berikan oleh pusat. Selain itu, waktu yang dihabiskan untuk menghasilkan suatu keputusan atau kebijakan memakan waktu yang lama dan menyebabkan realisasi dari keputusan tersebut terhambat, dan pemerintah pusat begitu dominan dalam menggerakkan seluruh aktivitas negara. Dominasi pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah telah menghilangkan eksistensi daerah sebagai tatanan pemerintahan lokal yang memiliki keunikan dinamika sosial budaya tersendiri, keadaan ini dalam jangka waktu yang panjang mengakibatkan ketergantungan kepada pemerintah pusat yang pada akhirnya mematikan kreasi dan inisiatif lokal untuk membangun lokalitasnya.

2.5  Dampak Positif dan Negatif Desentralisasi

 Segi Ekonomi

Dari segi ekonomi banyak sekali keuntungan dari penerapan sistem desentralisasi ini dimana pemerintahan daerah akan mudah untuk mengelola sumber daya alam yang dimilikinya, dengan demikian apabila sumber daya alam yang dimiliki telah dikelola secara maksimal maka pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat akan meningkat. Seperti yang diberitakan pada majalah Tempo Januari 2003 “Desentralisasi: Menuju Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Berbasis Komunitas Lokal”. Tetapi, penerapan sistem ini membukan peluang yang sebesar-besarnya bagi pejabat daerah (pejabat yang tidak benar) untuk melalukan praktek KKN. Seperti yang dimuat pada majalah Tempo Kamis 4 November 2004 (www.tempointeraktif.com) “Desentralisasi Korupsi Melalui Otonomi Daerah”.

“Setelah Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, resmi menjadi tersangka korupsi pembelian genset senilai Rp 30 miliar, lalu giliran Gubernur Sumatera Barat Zainal Bakar resmi sebagai tersangka kasus korupsi anggaran dewan dalam APBD 2002 sebesar Rp 6,4 miliar, oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Dua kasus korupsi menyangkut gubernur ini, masih ditambah hujan kasus korupsi yang menyangkut puluhan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di berbagai wilayah di Indonesia, dengan modus mirip: menyelewengkan APBD”.

Berikut ini beberapa modus korupsi di daerah :

  1. Korupsi Pengadaan Barang dengan modus :
  2. Penggelembungan (mark up) nilai barang dan jasa dari harga pasar.
  3. Kolusi dengan kontraktor dalam proses tender.
  4. Penghapusan barang inventaris dan aset negara (tanah) dengan modus :
  5. Memboyong inventaris kantor untuk kepentingan pribadi.
  6. Menjual inventaris kantor untuk kepentingan pribadi.
  7. Pungli penerimaan pegawai, pembayaran gaji, keniakan pangkat, pengurusan pensiun dan                   sebagainya.

     Modus : Memungut biaya tambahan di luar ketentuan resmi.

  1. Pemotongan uang bantuan sosial dan subsidi (sekolah, rumah ibadah, panti asuhan dan jompo)            dengan modus :
  2. Pemotongan dana bantuan sosial.
  3. Biasanya dilakukan secara bertingkat (setiap meja).
  4. Bantuan fiktif

Dengan modus membuat surat permohonan fiktif seolah-olah ada bantuan dari pemerintah ke pihak luar.

  1. Penyelewengan dana proyek dengan modus :
  2. Mengambil dana proyek pemerintah di luar ketentuan resmi.
  3. Memotong dana proyek tanpa sepengtahuan orang lain.
  4. Proyek fiktif fisik

Dengan Modus dana dialokasikan dalam laporan resmi, tetapi secara fisik proyek itu nihil.

  1. Manipulasi hasil penerimaan penjualan, penerimaan pajak, retribusi dan iuran dengan modus :
  2. Jumlah riil penerimaan penjualan, pajak tidak dilaporkan.
  3. Penetapan target penerimaan.

  Segi Sosial Budaya

        Dengan diadakannya desentralisasi, akan memperkuat ikatan sosial budaya pada suatu daerah. Karena dengan diterapkannya sistem desentralisasi ini pemerintahan daerah akan dengan mudah untuk mengembangkan kebudayaan yang dimiliki oleh daerah tersebut. Bahkan kebudayaan tersebut dapat dikembangkan dan di perkenalkan kepada daerah lain. Yang nantinya merupakan salah satu potensi daerah tersebut.

Sedangkan dampak negatif dari desentralisasi pada segi sosial budaya adalah masing- masing daerah berlomba-lomba untuk menonjolkan kebudayaannya masing-masing. Sehingga, secara tidak langsung ikut melunturkan kesatuan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu sendiri.

 Segi Keamanan dan Politik

Dengan diadakannya desentralisasi merupakan suatu upaya untuk mempertahankan kesatuan Negara Indonesia, karena dengan diterapkannya kebijaksanaan ini akan bisa meredam daerah-daerah yang ingin memisahkan diri dengan NKRI, (daerah-daerah yang merasa kurang puas dengan sistem atau apa saja yang menyangkut NKRI). Tetapi disatu sisi desentralisasi berpotensi menyulut konflik antar daerah. Sebagaimana pada artiket Asian Report 18 juli 2003 ”Mengatur Desentralisasi Dan Konflik Disulawesi Selatan”

”……………..Indonesia memindahkan kekuasaannya yang luas ke kabupaten-kabupaten dan kota-kota – tingkat kedua pemerintahan daerah sesudah provinsi – diikuti dengan pemindahan fiskal cukup banyak dari pusat. Peraturan yang mendasari desentralisasi juga memperbolehkan penciptaan kawasan baru dengan cara pemekaran atau penggabungan unit-unit administratif yang eksis. Prakteknya, proses yang dikenal sebagai pemekaran tersebut berarti tidak bergabung tetapi merupakan pemecahan secara administratif dan penciptaan beberapa provinsi baru serta hampir 100 kabupaten baru.

 Dengan beberapa dari kabupaten itu menggambarkan garis etnis dan meningkatnya ekonomi yang cepat bagi politik daerah, ada ketakutan akan terjadi konflik baru dalam soal tanah, sumber daya atau perbatasan dan adanya politisi lokal yang memanipulasi ketegangan untuk kepentingan personal. Namun begitu, proses desentralisasi juga telah meningkatkan prospek pencegahan dan manajemen konflik yang lebih baik melalui munculnya pemerintahan lokal yang lebih dipercaya……..”

Dibidang politik, dampak positif yang didapat melalui desentralisasi adalah sebagian besar keputusan dan kebijakan yang berada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa adanya campur tangan dari pemerintahan di pusat. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah lebih aktif dalam mengelola daerahnya.

Tetapi, dampak negatif yang terlihat dari sistem ini adalah euforia yang berlebihan di mana wewenang tersebut hanya mementingkat kepentingan golongan dan kelompok serta digunakan untuk mengeruk keuntungan pribadi atau oknum. Hal tersebut terjadi karena sulit untuk dikontrol oleh pemerintah di tingkat pusat


Sumber : Belajar PKN Online

lambang pancasila

Desentralisasi dan Dekonsentrasi Menurut UU No. 32 Tahun 2004

Desentralisasi dan Dekonsentrasi Menurut UU No. 32 Tahun 2004

lambang pancasila

1. Desentralisasi

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) menjelaskan pengertian desentralisasi yang terdapat pada Pasal 1 angka 7 yang menyebutkan bahwa “Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Sesuai dengan pengertiannya, desentralisasi dipahami bahwa otonomi daerah merupakan bagian yang melekat dari implementasi sistem desentralisasi. Dalam suatu negara yang menganut kebijakan desentralisasi, ditandai dengan adanya penyerahan sebagian urusan pemerintahan yang sebelumnya menjadi kewenangan pusat untuk menjadi kewenangan daerah.

Pada era reformasi dewasa ini kita menerapkan pola otonomi luas, dimana daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kepentingan masyarakat daerah. Dalam koridor otonomi luas setidaknya terdapat 31 sektor pemerintahan yang merupakan urusan pemerintahan yang didesentralisasikan ke daerah baik yang terkait dengan urusan yang bersifat wajib untuk menyelenggarakan pelayanan dasar maupun urusan yang bersifat pilihan untuk menyelenggarakan pengembangan sektor unggulan, dimana pelaksanaannya berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Adapun urusan-urusan pemerintahan pusat yang didesentralisasikan ke pemerintahan daerah yaitu :

  • Pertama

Urusan wajib yang meliputi pendidikan, pemuda dan olahraga, kesehatan, pekerjaan umum, lingkungan hidup, perumahan, penanaman modal, UKM, kependudukan, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informasi (kominfo), pertanahan, kesatuan bangsa, pemberdayaan masyarakat desa, sosial. Sedangkan urusan pilihan meliputi kelautan dan perikanan laut, pertanian, perkebunan, peternakan, tanaman pangan, perikanan darat, kehutanan, pertambangan, pariwisata dan kebudayaan, industri, perdagangan.

UU No. 32 Tahun 2004 telah mengatur kriteria pembagian urusan yang dikerjakan bersama oleh Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan menggunakan tiga kriteria yakni eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi. Urusan pemerintahan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut, pertama, pemerintah pusat membuat aturan main dalam bentuk norma, standar dan prosedur untuk melaksanakan suatu urusan pemerintahan; menegakkan aturan main dalam bentuk monitoring, evaluasi dan supervisi agar urusan pemerintahan tersebut dilaksanakan dalam koridor norma, standar, prosedur yang dibuat pusat; melakukan fasilitasi dalam bentuk pemberdayaan/capacity building agar daerah mampu melaksanakan otonominya dalam norma, standard dan prosedur yang dibuat pusat; melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang berdampak nasional/lintas provinsi dan internasional.

  • Kedua

Pemerintah provinsi mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam skala provinsi (lintas kabupaten/kota) sesuai norma, standar, prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan gubernur sebagai wakil pemerintahan di wilayah provinsi.

  • Ketiga

Kabupaten/kota mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan dalam skala kabupaten/ kota sesuai norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah pusat. Walaupun terdapat pembagian urusan pemerintahan antar tingkatan pemerintahan (pusat, provinsi dan kabupaten / kota), namun tetap terdapat hubungan keterkaitan/interrelasi dan ketergantungan/ interdependensi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi domain masing-masing sebagai satu kesatuan sistem.

  • Dekonsentrasi

Pengertian dekonsentrasi dalam UU No. 32 Tahun 2004 terdapat pada Pasal 1 angka 8 yang berbunyi “Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.” Adapun ciri-ciri dari asas dekonsentrasi yaitu sebagai berikut:

  1.  Merupakan suatu pelimpahan wewenang
  2.  Pelimpahan wewenang yang secara vertikal
  3.  Yang dilimpahkan wewenang berstatus mewakili yang mempunyai wewenang, sehingga yang dilimpahkan tidak memegang tanggung jawab sendiri.

Oleh karena itu tidak semua urusan pemerintahan dapat dikonsentrasikan. Menurut asas dekonsentrasi, segala urusan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada pejabatnya didaerah tetap menjadi tanggung jawab dari pemerintah pusat yang meliputi; kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan, pembiyaan, dan perangkat pelaksanaan.

Berbeda dengan desentralisasi, dekonsentrasi mengatur mengenai pelimpahan wewenang secara vertikal, misalnya pelimpahan wewenang Presiden ke Gubernur atau pelimpahan wewenang Menteri Perhubungan kepada Dinas Perhubungan Provinsi. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubenur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi. Gubernur sebagai kepala daerah provinsi berfungsi pula selaku wakil Pemerintah di daerah, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah kabupaten dan kota. Dasar pertimbangan dan tujuan diselenggarakannya asas dekonsentrasi yaitu:

  1.  terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2.  terwujudnya pelaksanaan kebijakan nasional dalam mengurangi kesenjangan antar daerah;
  3.  terwujudnya keserasian hubungan antar susunan pemerintahan dan antarpemerintahan di daerah;
  4.  teridentifikasinya potensi dan terpeliharanya keanekaragaman sosial budaya daerah;
  5.  tercapainya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, serta pengelolaan pembangunan dan pelayanan terhadap kepentingan umum masyarakat; dan
  6.  terciptanya komunikasi sosial kemasyarakatan dan sosial budaya dalam sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  7. Masalah Terhadap Desentralisasi dan Dekonsentrasi

Pelaksanaan asas desentralisasi dapat dibilang sangat berguna terhadap pengelolaan pemerintahan daerah. Namun, pelaksanaan asas desentralisasi masih dapat menimbulkan masalah-masalah terhadap :

  1.  Pembagian kewenangan pusat dan daerah,
  2.  Pemilu kepala daerah,
  3.  Pengembangan aparatur daerah,
  4.  Keuangan daerah,
  5.  Pelayanan publik,
  6.  Peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, dan
  7.  Peraturan daerah.

Sebenarnya dalam mengatasi masalah-masalah diatas, telah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004, hanya saja yang menjadi permasalahan adalah pelaksanaannya. Penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, menjadikan kewenangan pemerintah pusat terhadap pemerintahan daerah berkurang, sehingga dapat dijadikan celah. Begitupun pada asas dekonsentrasi, masalah yang timbul juga terkadang ditimbulkan dari pelaksanaannya.


Pos-Pos Terbaru

Pengertian Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Asas Pembantuan

Pengertian Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Asas Pembantuan

pengartian

Pengertian Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Asas Pembantuan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah menggunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Sedangkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan.
  1. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
  3. Tugas pembantuan adalah penugasan untuk melaksanakan tugas tertentu dari:
  • Pemerintah kepada daerah dan/atau desa.
  • Pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa.
  • Pemerintah kabupaten/kota kepada desa.

Pemerintahan daerah yang ingin dikembangkan dewasa ini bertumpu pada nilai demokratisasi, pemberdayaan, dan pelayanan. Ini berarti bahwa pemerintahan daerah memiliki keleluasaan dalam pengambilan keputusan yang terbaik dalam batas-batas kewenangannya. Dengan demikian, seluruh potensi dan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat dapat dikembangkan.

Faktor- faktor yang menentukan ekspor dan impor

Faktor- faktor yang menentukan ekspor dan imporFaktor- faktor yang menentukan ekspor dan impor

  1. Faktor- faktor yang menentukan ekspor

Suatu negara dapat mengekspor barang produksinya ke negara lain, apabila barang tersebut diperlukan oleh negara lain dan mereka tidak dapat memproduksi barang tersebut atau produksinya tidak dapat memenuhi keperluan dalam negeri.ekspor karet, kelapa sawit, petrolium dari beberapa negara asia tenggara berlaku oleh karena barang-barang tersenut dibeli oleh negara-negara yang tidak dapat memproduksinya. Sebaliknya pula, negara-negara Asia Tenggara mengimpor pesawat, dan berbagai jenis barang modal oleh karena mereka tidak dapat menghasilkan sendiri barang-barang tersebut.

Faktor yang lebih penting lagi adalah kemampuan  dari negara-negara tersebut untuk mengeluarkan barang- barang yang dapat bersaing dalam pasaran luar negeri. maksudnya, mutu dan harga barang yang diekspor tersebut haruslah sama baiknya dengan yang diperjual belikan di pasaran luar negeri.[3]

 

Pos-Pos Terbaru

Komponen pengeluaran agregast

Komponen pengeluaran agregastKomponen pengeluaran agregast

Dalam ekonomi terbuka, pengeluaran agregat meliputi lima jenis pengeluaran :

  1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga ke atas barang-barang yang dihasilkan di dalam negeri (Cdn)
  2. Investasi perusahaan (I) untuk menambah kapasitas sektor perusahaan menghasilkan barang dan jasa
  3. Pengeluaran pemerintah ke atas barang dan jasa yang diperoleh di dalam negeri (G)
  4. Ekspor, yaitu pembelian negara lain ke atas barang buatan perusahaan-perusahaan di dalam negeri (X)
  5. Barang impor, yaitu batang yang dibeli dari luar negeri (M)

Dengan demikian, komponen pengeluaran agregat dalam ekonomi terbuka adalah : pengeluaran rumah  tangga ke atas barang buatan dalam negeri, investasi, pengeluaran pemerintah, pengeluaran ke atas barang impor dan pengeluaran orang luar negeri ke atas barang buatan dalam negeri (ekspor). Pengeluaran tersebut (AE) dapat dinyatakan dengan menggunakan formula berikut:

AE = Cdn + I + G + X + M

 

sumber :

http://blog.dinamika.ac.id/arya/2020/07/08/jasa-penulis-artikel/

Pengertian perekonomian empat sektor

Pengertian perekonomian empat sektorPengertian perekonomian empat sektor

Perekonomian terbuka atau perekonomian empat sektor adalah suatu sistem ekonomi yang melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan negara-negara lain di dunia ini. Dalam perekonomian terbukan, sektor-sektornya dibedakan menjadi empat golongan yaitu: rumah tangga, perusahaan, pemerintah dan luar negeri. [1]

            Ekspor diartikan sebagai pengiriman dan penjualan barang-barang buatan dalam negeri ke negara-negara lain. Pengiriman ini akan menimbulkan aliran pengeluaran yang masuk ke sektor perusahaan. Dengan demikian pengeluaran agregat akan meningkat sebagai akibat dari kegiatan mengekspor barang dan jasa dan pada akhirnya keadaan ini akan menyebabkan peningkatan dalam pendapatan nasioanal.

            Impor merupakan pembelian dan pemasukan barang dari luar negeri ke dalam suatu perekonomian. Aliran barang ini akan menumbulkan aliran keluar atau bocoran dari aliran pengeluaran dari sektor rumah tangga ke sektor perusahaan. Aliran keluar atau bocoran ini pada akhirnya akan menurunkan pendapatan nasional yang dapat dicapai.

Dengan demikian, sejauh mana ekspor dan impor mempengaruhi keseimbangan pendapatan nasional tergantung kepada ekspor neto yaitu ekspor dikurangi impor. Apabila ekspor neto adalah positif, pengeluaran agregat dalam ekonomi akan bertambah. Keadaan ini akan meningkatkan pendapatan nasional dan kesempatan kerja.

 

Sumber :

http://dewi_marisa12u.staff.ipb.ac.id/2020/07/12/jasa-penulisan-artikel/

manfaat mempelajari akhlak tasawuf

HUBUNGAN AKHLAK DENGAN TASAWUF

A. Hubungan Akhlak dengan Ilmu Tasawuf

Para ahli ilmu tasawuf pada umumnya membagi tasawuf kepada tiga bagian, yaitu tasawuf falsafi, tasawuf akhlaqi, dan tasawuf ‘amali. Ketiga macam tasawuf ini tujuannya sama, yaitu mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan cara membersihkan diri dari perbuatan yang tercela dan menghiasi diri dengan perbuatan yang terpuji. Dengan demikian, dalam proses pencapaian tujuan bertasawuf, seseorang harus terlebih dahulu berakhlak mulia. Ketiga macam tasawuf ini berbeda dalam hal pendekatan yang digunakan.
Pendekatan yang digunakan tasawuf falsafi adalah pendekatan rasio atau akal pikiran. Tasawuf ini menggunakan bahan-bahan kajian atau pemikiran yang terdapat di kalangan para filosof, seperti filsafat tentang Tuhan, manusia dan hubungan manusia dengan Tuhan. Pendekatan yang digunakan dalam tasawuf akhlaqi adalah pendekatan akhlak yang terdiri dari takhalli (mengosongkan diri dari akhlak yang buruk), tahalli (menghiasinya dengan akhlak yang terpuji), dan tajalli (terbukanya dinding penghalang) yang membatasi manusia dengan Tuhan. Sedangkan pendekatan yang digunakan tasawuf ‘amali adalah pendekatan amal wirid, yang selanjutnya mengambil bentuk tarekat.
Hubungan antara ilmu akhlak dengan ilmu tasawuf dapat dilihat berdasarkan isyarat Al-Qur’an dan hadis yang menegaskan pentingnya akhlak manusia dalam menjalani kehidupan. Al-Qur’an dan hadis menekankan nilai-nilai kejujuran, kesetiakawanan, persaudaraan, rasa sosial, keadilan, tolong-menolong, murah hati, suka memberi maaf, sabar, baik sangka, berkata benar, pemurah, keramahan, bersih hati, berani, kesucian, hemat, menepati janji, disiplin, mencinntai ilmu, dan berpikiran lurus.
B. Esensi Tasawuf
Tasawuf bertujuan untuk memperoleh suatu hubungan khusus langsung dengan Allah. Hubungan yang dimaksud adalah mempunyai makna dengan penuh kesadaran bahwa manusia sedang berada di hadirat Allah SWT. Kesadaran tersebut akan menuju kontak komunikasi dan dialog antara roh manusia dengan Allah. Hal ini dapat dilakukan menusia dengan cara mengasingkan diri. Keberadaan manusia yang dekat dengan Allah SWT akan berbentuk ittihad (bersatu) dengan Tuhan.
C. Mahabbah kepada Allah
Kata mahabbah berasal dari kata ahabba, yuhibbu, mahabbatan yang berarti mencintai secara mendalam atau kecintaan yang mendalam. Dalam Mu’jam al-Falsafi, Jamil Saliba mengatakan bahwa mahabbah adalah lawan dari al-bagd, yakni cinta lawan dari benci. Al-Mahabbah juga berarti al-wadud, yakni sangat penyayang. Selain itu, al-Mahabbah juga berarti kecenderungan kepada sesuatu yang sedang berjalan. Tujuannya adalah untuk memperoleh kebutuhan yang bersifat materiil ataupun spiritual, seperti kecintaan orang tua terhadap anaknya.
Selanjutnya, kata mahabbah digunakan untuk menunjukkan pada suatu paham atau aliran tasawuf, yaitu kecintaan yang mendalam secara rohaniah kepada Allah SWT. Pengertian mahabbah dari segi tasawuf ini lebih lanjut dikemukakan al-Qusyairi. Menurut beliau, al-mahabbah adalah hal (keadaan) jiwa yang mulia yang bentuknya disaksikan oleh Allah SWT. Menurut Rabi’ah al-Adawiyah, dorongan mahabbah kepada Allah SWT berasal dari diri seseorang sendiri dan juga karena hak Allah untuk dipuja dan dicintai. Mahabbah di sini bertujuan untuk melihat keindahan Allah SWT.
D. Makrifat kepada Allah
Dalam tasawuf, makrifat berarti mengetahui Allah dari dekat. Dalam istilah Barat makrifat disebut gnosis, yaitu pengetahuan dengan hati nurani. Dengan makrifat, seseorang sufi lewat hati sanubarinya dapat melihat Allah SWT. Makrifat merupakan cermin seorang sufi. Jika seorang sufi melihat cermin, yang dilihatnya hanyalah Allah SWT.
Tokoh utama paham makrifat adalah Zunnun al-Misri. Menurutnya untuk menjelaskan paham makrifat perlu diketahui pengetahuan tentang Tuhan. Ada tiga macam pengetahuan untuk mengetahui Tuhan, yaitu:
1) Dengan perantara syahadat;
2) Dengan logika (akal pikiran sehat);
3) Dengan perantara hati sanubari.
Oleh karena itu, makrifat merupakan cahaya yang memancar ke dalam hati seorang sufi dengan sinarnya yang menyilaukan.

Pos-Pos Terbaru

arti asmaul husna

ASMAUL HUSNA

A. Menguraikan 10 Asmaul Husna yakni (Al Muqsith, An Nafii`, Al Waarist, Ar Raafi`, Al Baasith, Al Hafizh, Al Waduud, Al Waalii, Al Mu`izz, Al Afuww).

Menurut bahasa, asma’ul husna berarti nama-nama yang baik, sedangkan menurut istilah berarti nama-nama baik yang dimiliki Allah sebagai bukti keagungan dan kemuliaan-Nya. Di dalam al-Qur’an nama-nama yang baik dijelaskan pada Qs. Al-A’raf/7: 180 sebagai berikut :

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Hanya milik Allah asmaa-ul husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asmaa-ul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam nama-nama-Nya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.” (Qs. Al-A’raf/7: 180)

Nama-nama indah (Asmaul Husna) yang berjumlah 99 menurut hitungan ulama Sunni, dapat dirangkai secara kronologis begitu indah ibarat seuntai tasbih. Dimulai dengan lafadz al-jalalah, Allah, dengan angka 0 (nol), yang di anggap angka kesempurnaan, disusul dengan al-Rahman, al-Rahim dan seterusnya sampai angka ke 99, al-Sabur. Dan kembali lagi ke angka nol, Allah (al-jalalah), atau kembali lagi ke pembatas besar dalam untaian tasbih, symbol angka nol berupa cyrcle, bermula dan berakhir pada stu titik, atau menurut istilah Al-Qur’an: Inna li Allah wa inna ilaihi raji’un,(kita berasal dari tuhan dan akan kembali kepada-Nya).

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa Asmaul Husna Allah SWT berjumlah 99 nama. Sebagian dari Asmaul Husna tersebut termasuk kedalam sifat wajib Allah, yakni sifat-sifat dan pasti dimiliki Allah SWT. Mengenai jumlah Asmaul Husna Rasulullah SAW bersabda; Artinya:” Sesunnguhnya Allah itu mempunyai Sembilan puluh Sembilan nama, seratus kurang satu. Barang siapa menghafalkannya dengan meyakini akan kebenarannya maka ia masuk syurga, sesungguhnya Allah itu maha ganjil tidak genap dan senang sekali sesuatu yang ganjil. (HR. Ibnu Majah).

Kembali lagi ke pembahasan awal, yakni menguraikan sifat Allah dalam Asmaul Husna (Al Muqsith, An Nafii`, Al Waarist, Ar Raafi`, Al Baasith, Al Hafizh, Al Waduud, Al Waalii, Al Mu`izz, Al Afuww).

Untuk lebih jelasnya saya akan menguraikan sebagai berikut;

1) Al Muqsith المقسط Yang Maha Seimbang.

Allah tidak pernah memberatkan satu pihak dengan pihak yang lain, dan Allah tidak meringankan satu pihak dengan pihak yang lain, kaya dan miskin, kedudukan raja dan budak, semuanya di Anggap sama.

2) An Nafii` النافع Yang Maha Memberi Manfaat.

Dikatakan bahwa Dialah yang memberi Manfaat, Allah menciptakan apa-apa yang ada di bumi ini untuk memberikan manfaat kepada mahluknya.

3) Al Waarits الوارث Yang Maha Pewaris.

Dalam kehidupan manusia Allah tidak hanya mewarisi harta, tanah/daerah (QS, Al-Ahzab 33.27) tapi juga Al-Qur’an (Qs. Al-Fatir 35.32) bahkan atas izin-Nya seseorang dapat mewarisi ilmu (An-Naml 27.16) yang penting adalah mewarisi syurga (Qs. Maryam 19.19) .

4) Ar Raafi` الرافع Yang Maha Meninggikan (makhluknya).
Walaupun kita sudah jatuh, Ia dapat membangkitkan kita kembali, walaupun sudah mencapai titik rendah, Ia bisa meninggikan kembali. Karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah untuk dapat melakukannya.

5) Al Baasith الباسط Yang Maha Melapangkan (makhluknya).

Ketika kita dihadapkan dengan permasalahan hidup seakan-akan hari-hari yang kita hadapi cukup lama, ketika kita mendapatkan musibah seakan-akan kita pesimis untuk dapat melaluinya dan enngan mengikhlaskannya. Tapi ketika kita sadar, Dialah (Allah) yang maha melapangkan segala-galanya, Dalah yang melapangkan jiwa kita, yang membesarkan hati kita dan meningkatkan kesadaran kita. Karena Allah Maha Pengasih lagi penyayang hamba-Nya.

6) Al Hafizh الحفيظ Yang Maha Memelihara.

Begitu besar-Nya ia, sehingga segala sesuatu dapat dipelihara-Nya, tanpa pilih kasih, manusia yang kecil, yang sempit wawasannya tidak bisa mengasihi setiap orang. Manusia juga tidak bisa disebut sang pemelihara. Paling banter, kita hanya memelihara keluarga kita sendiri dan itupun karena kehendak-Nya. Tanpa rahmat-Nya kita tidak dapat melakukan apapun. Sebagai pemelihara dan melestarikan sifat-sifat bijak kita. Ia memberikan kepada fisik kita, ia pula yang memenuhi kebutuhan rohani kita. Pada saat melemah Ia lah sumber kekuatan, karena Ia adalah yang memberi kekuatan (al-Muqit).


Sumber: https://rollingstone.co.id/jasa-penulis-artikel/

hikmah tauhid uluhiyah

Hikmah dan Manfaat Bertauhid

Orang yang bertauhid akan memiliki hikmah yang besar, antara lain:

a. Tauhid yang kuat akan menumbuhkan sikap kesungguhan, pengharapan dan optimisme di dalam hidup ini. Sebab orang yang bertauhid meyakini bahwa kehidupan dunia adalah ladang akhirat.
b. Orang yang bertauhid jika suatu saat dikaruniai harta, maka ia akan bersyukur dan menggunakan hartanya itu di jalan Allah. Sebab ia yakin bahwa harta dan segala yang ada adalah milik Allah.
c. Dengan bertauhid akan mendidik akal manusia supaya berpandangan luas dan mau mengadakan penelitian tentang alam. Al-Qur’an telah memerintahkan kepada kita supaya memperhatikan penciptaan langit, bumi, dan segala isinya.
6. Bahaya Tidak Bertauhid
Keimanan yang kuat akan memberikan hikmah dan manfaat yang besar. Sebaliknya, sikap tidak bertauhid akan mendatang hal-hal negatif, diantaranya:
a. Orang yang tidak bertauhid tidak akan mempunyai rasa optimisme dan pengharapan dalam hidup, karena tidak ada dalam benaknya keyakinan akan adanya kehidupan setelah mati.
b. Orang yang tidak bertauhid akan berpandangan sempit. Tidak ada dorongan di dalam hatinya untuk melakukan penelitian dan renungan tentang rahasia di balik kekuasaan Allah Swt. Karena ia tidak percaya terhadap Allah Swt. Penghidupannya akan menjadi sempit, seperti firman Allah Swt dalam (QS. thaha : 124).

“dan Barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, Maka Sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam Keadaan buta”.
c. Orang yang tidak bertauhid akan mudah tertipu oleh hal-hal yang bersifat keduniawian. Prinsip hidup orang seperti ini yang penting senang, tidak peduli apakah hal itu benar atau salah.
d. Orang yang tidak bertauhid akan tertutup hatinya. Jiwanya mengalami disfungsi. Pesan-pesan Allah tidak akan mampu tertangkap meskipun Allah begitu dekat.

Allah telah mengunci-mati hati dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka ditutup dan bagi mereka siksa yang Amat berat. (QS. al-Baqarah : 7)


Sumber: https://pengajar.co.id/jasa-penulis-artikel/