Arti Sila Ke Emepat Dan Lima Dalam Pancasila

Arti Sila Ke Emepat Dan Lima Dalam Pancasila

Arti Sila Ke Emepat Dan Lima Pada Pancasila

Arti Sila Ke Emepat Dan Lima Dalam Pancasila

Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

Arti dari makna pokok pikiran yang perlu dipahami antara lain:

  1. Hakikat sila ini adalah demokrasi. Demokrasi dalam arti umum, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
  2. Permusyawaratan, artinya mengusahakan putusan besama secara bulat, baru sesudah itu diadakan tindakan bersama. Di sini terjadi simpul yang penting yaitu mengusahakan putusan bersama secara bulat. Dengan demikian berarti bahwa penentudemokrasi yang berdasarkan Pancasila adalah kebulatan mufakat sebagai hasik kebijaksanaan. Oleh karena itu kita ingin mencapai hasil yang sebaik-baiknya di dalam kehidupan bermasyarakat, maka hasil kebijaksanaan itu harus merupakan suatu nilai yang ditempatkan lebih dahulu.
  3. Dalam melaksanakan keputusan diperlukan kejujuran bersama. Dalam hal ini perlu diingat bahwa keputusan bersama dilakukan secara bulat sehingga membawa konsekuensi adanya kejujuran bersama.
  4. Perbedaan secara umum demokrasi di barat dan di Indonesia yaitu terletak pada permusyawaratan. Permusyawaratan diusahakan agar dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang diambil secara bulat. Di dunia barat yang berlangsung yaitu keputusan berdasarkan pemungutan suara, yang berdasar pada rumus-rumus separo ditambah satu. Dahulu, pemungutan suara tidak menjadi kebiasaan bangsa Indonesia. Apabila pengambilan keputusan secata bulat itu tidak bisa tercapai, baru diadakan pemungutan suara. Kebijaksanaan ini merupakan suatu prinsip bahwa yang diputuskan itu memang bermanfaat bagi kepentingan rakyat banyak. Jika demokrasi diartikan sebagai kekuatan, maka dari pengamatan sejarah bahwa kekuatan itu memang di Indonesia berada pada tangan rakyat atau masyarakat. Pada zaman Pemerintahan Hindia Belanda saja, di desa-desa kekuasaan ditentukan oleh kebulat-an kepentingan rakyat, misalnya pemilihan kepala desa. Musyawarah yang ada di desa-desa merupakan satu lembaga untuk menjalankan kehendak bersama. Bentuk musyawarah itu mentradisi dengan bermacam-macam bentuk, misalnya pepatah Minangkabau yang mengatakan: “bulat air karena pembuluh, bulat kata karena mufakat”, di Jawa dikenal dengan istilah ”rembug desa”.

Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Arti dari makna pokok pikiran yang perlu dipahami antara lain:

  1. Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan meningkat
  2. Seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing
  3. Melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya.

Keadilan berarti adanya persamaan dan saling menghargai karya orang lain. Jadi seorang itu bertindak adil apabila orang memberikan sesuatu orang lain sesuai dengan haknya, misalnya seseorang berhak memperoleh X, sedang ia menerima X, maka perbuatan itu adil.

Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan meningkat. Dinamis dalam arti diupayakan lebih tinggi dan lebih baik. Hal ini berarti peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran yang lebih baik. Seluruh kekayaan alam tidak dikuasai oleh sekelompok orang, tetapi harus untuk kesejahteraan semua orang, kepentingan bersama menurut potensinya masing-masing. Dalam masyarakat ada orang-orang yang berkedudukannya lemah, kemungkinan potensi, bakat tidak tinggi dibanding dengan kelompok lain, maka mereka ini dilindungi, agar dapt bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi sesuatu yang diberikan kepada orang-orang yang sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan potensinya itulah yang disebut adil.

Dalam skema di atas, tampak disatu pihak masyarakat sebagai entitas, di lain pihak terdapat individu-individu dalam masyarakat. Jika manusia pribadi dihubungkan dengan keseluruhan masyarakat, setidaktidaknya terlihat tiga macam keadilan:

  1. Keadilan legalis
  2. Keadilan_istributive
  3. Keadilan komutatif

Keadilan Legalis artinya keadilan yang arahnya dari pribadi ke seluruh masyarakat. Manusia pribadi wajib memperlakukan perserikatan manusia sebagai keseluruhan sebagai anggota yang sama martabatnya. Manusia itu sama dihadapan hukum, tidak ubahnya dengan angggota masyarakat yang lain. Contoh: warga negara taat membayar pajak, mematuhi peraturan berlalu lintas di jalan raya.. Jadi, setiap warga negara dituntut untuk patuh pada hukum yang berlaku.

Keadilan_istributive adalah keseluruhan masyarakat wajib memperlakukan manusia pribadi sebagai manusia yang sama martabatnya. Dengan kata lain, apabila ada satu hukum yang berlaku maka hukum itu berlaku sama bagi semua warga masyarakat. Pemerintah sebagai representasi negara wajib memberikan pelayanan dan mendisitribusikan seluruh kekayaan negara (asas pemerataan) dan memberi kesempatan yang sama kepada warga negara untuk dapat mengakses fasilitas yang disediakan oleh negara (tidak diskriminatif). Contoh:.tersedianya fasilitas pendidikan untuk rakyat, jalan raya untuk transportasi umum, termasuk untuk penyandang cacat dan lanjut usia.

Keadilan komutatif

Hal ini khusus antara manusia pribadi yang satu dengan yang lain. Artinya tak lain warga masyarakat wajib memperlakukan warga lain sebagai pribadi yang sama martabatnya. Ukuran pemberian haknya berdasar prestasi. Orang yang punya prestasi yang sama diberi hak yang sama. Jadi sesuatu yang dapat dicapai oleh seseorang harus dipandang sebagai miliknya dan kita berikan secara proposional sebagaimana adanya. Contoh: Saling hormat-menghormati antar-sesama manusia, toleransi dalam pendapat dan keyakinan, saling bekerja sama.

Artikel terkait :