Alat untuk Membatasi dan Memisahkan Kekuasaan Negara

Alat untuk Membatasi dan Memisahkan Kekuasaan Negara

Alat untuk Membatasi dan Memisahkan Kekuasaan Negara

Alat untuk Membatasi dan Memisahkan Kekuasaan Negara
Alat untuk Membatasi dan Memisahkan Kekuasaan Negara

Konstitusi sebagai Alat untuk Membatasi dan Memisahkan Kekuasaan Negara

Pada hakekatnya, konstitusi memuat batasan-batasan tentang kekuasaan Negara. Karenanya, konstitusi tidak dapat dilepaskan dari paham konstitusionalisme. Konstitusionalisme adalah paham yang menyatakan bahwa kekuasaan harus dibatasi agar proses demokrasi dapat berjalan. Jika kekuasaan tidak dibatasi dengan konstitusi dikhawatirkan kekuasaan akan bertumpu pada satu orang dan dapat dijadikan legitimasi bagi siapapun yang berkuasa. (baca : Penyebab Terjadinya Tindakan Penyalahgunaan Kewenangan)

Penyalahagunaan wewenang merupakan salah satu penyebab korupsi di Indonesia.Sebagai pemerintahan yang berasal dari, oleh dan untuk rakyat sejatinya demokrasi dijalankan tidak secara langsung. Proses demokrasi dilakukan melalui sistem perwakilan. Maksudnya, rakyat memberikan mandat atau amanat kepada penguasa serta lembaga Negara. Terkadang, kekuasaan yang diberikan kepada penguasa tidak dijalankan sesuai dengan konstitusi. Untuk menghindarinya diperlukan pembatasan-pembatasan melalui konstitusi.

Di Indonesia, pembatasan kekuasaan juga dilakukan melalui konstitusi. Dalam UUD 1945, secara jelas diatur tentang kedudukan dan wewenang dari setiap lembaga Negara. Hal ini dimaksudkan agar tercipta pengawasan dan keseimbangan dalam penyelenggaraan Negara. Selain itu, pembatasan wewenang ini dilakukan agar tidak terjadi adanya intervensi atau gangguan lainnya yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan.

Sebagai Negara yang menganut demokrasi, penyelenggaraan negara dibagi ke dalam tiga macam kekuasaan agar kekuasaan Negara tidak bertumpu pada satu orang. Pendelegasian wewenang kekuasaan yang tercantum dalam UUD 1945 adalah :
1. Kekuasaan membentuk UU dilakukan oleh DPR;
2. Kekuasaan mengadili pelanggaraan pelaksanaan UU oleh MA dan MK;
3. Kekuasaan melaksanakan UU oleh Presiden;

Sumber : https://tribunbatam.co.id/typoman-mobile-apk/