Acara Praperadilan Menurut Kuhap

https://universitycenter.co.id/wwe-tap-mania-apk/ Acara Praperadilan Menurut Kuhap

 Acara Praperadilan Menurut Kuhap

Acara praperadilan untuk ketiga hal, yaitu pemerikaan sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan (Pasal 79 KUHAP), pemeriksaan sah tidaknya suatu penghentian [enyidikan atau penuntutan (Pasal 80 KUHAP), pemeriksaan tentang penggantian ganti kerugian dan/atau rehabilitas akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibatnya atau akibat tidak sahnya penghentian penyidikan (Pasal 81 KUHAP) ditentukan beberapa hal berikut.

  1. Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang.
  2. Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penanhanan sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada bentda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang.
  3. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari, hakim harus sudah menjatuhkan putusannya.
  4. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperailan belum selesai maka permintaan tersebut gugur.
  5. Putusan praperadilan pada tingkat poenyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penutut umu, jika untuk itu diajukan permintaan baru (semua yang tersebut dalam butir satu sampai dengan butir lima ini diatur dalam Pasal 82 ayat (1) KUHAP).
  6. Putusan hakim dalam acara pemeriksaan peradilan dalam ketiga hal tersebut dimuka harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya (Pasal 82 ayat (2) KUHAP).
  7. Selain daripada yang tersebut dalam butir enam, putusan hakim itu memuat pula:
  8. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka.
  9. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau pentuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan.
  10. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah maka dalam putusan dicantumlan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian, penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya.
  11. Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada dan tidak termasuk alat pembuktian maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.
  1. Kedudukan Praperadilan

            Pasal 78 ayat (1) KUHAP menetapkan Praperadilan sebagai pelaksana wewenang Pengadilan untuk memeriksa dan memutuskan tentang sah atau tidak sahnya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan penghentian penuntutan serta tentang ganti rugi dan rehabilitasi. Dalam hal hakim praperadilan memutuskan penangkapan atau penahanan Penyidik adalah tidak sah, maka Praperadilan berwenang untuk:

 

sumber

 

WWE Tap Mania 17811.22.1 Apk + Mod (Big Damage)