Bulan: Agustus 2020

 Jenis Kelembagaan Dana Pensiun

 Jenis Kelembagaan Dana Pensiun

 Jenis Kelembagaan Dana Pensiun

           Jenis kelembagaan dana pensiun menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 Bab II, dapat dibatasi dalam dua jenis, yaitu :

  1. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)

Lembaga ini dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan, selaku pendiri dan untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawan sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. (Lihat Pasal 1 Butir 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992). Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam prosedur Dana Pensiun Pemberi Kerja:

  1. PP Nomor 76 Tahun 1992 tentang Peraturan Dana Pensiun Pemberi Kerja

Peraturan ini mencakup ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1)        Nama dan pensiun yang bersangkutan.\

2)        Nama pendiri.

3)        Karyawan yang berhak menjadi peserta dan persyaratan untuk menjadi peserta.

4)        Nama mitra pendiri.

5)        Tanggal pembentuk dana pensiun.

6)        Pembentukan kekayaan dana pensiun yang terpisah dari kekayaan pemberi kerja.

 

Pos-Pos Terbaru

Pensiun ditunda (deferred retirement)

Pensiun ditunda (deferred retirement)

Pensiun ditunda (deferred retirement)

Ketentuan ini memperkenankan karyawannya yang secara mental dan fisik masih sehat untuk tetap bekerja melampaui usia pensiun normal, dengan ketentuan pembayaran pensiun dimulai pada tanggal pensiun normal meskipun yang bersangkutan tetap meneruskan bekerja dan memperoleh gaji dari perusahaan bersangkutan. Sebenarnya ketentuan ini tidak sesuai dengan konsep dasar dari manfaat pensiun (manfaat pensiun sebagai pengganti pendapatan karyawan). Dalam hal ini karyawan tersebut mendapatkan pendapatan dari dua sumber.

  1. Pensiun cacat

Apabila karyawan mengalami cacat dan dianggap tidak lagi cakap atau mampu melaksanakan pekerjaannya, berhak memperoleh manfaat pensiun. Biasanya manfaat pensiun dihitung berdasarkan formula manfaat pensiun normal dengan masa kerjanya diakui seolah-olah sampai usia pensiun normal dan penghasilan dasar pensiun ditentukan pada saat yang bersangkutan dinyatakan cacat.

Sumber :

https://bobhenneman.info/

Peserta dan Usia Pensiun

Peserta dan Usia Pensiun

Peserta dan Usia PensiunPeserta dan Usia Pensiun

  1. Peserta

Peserta adalah setiap orang yang memenuhi persyarata peraturan dana pensiun. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 menyatakan bahwa setiap karyawan yang termasuk golongan karyawan yang memenuhi syarat kepesertaan dalam dana pensiun yang didirikan oleh pemberi kerja, berhak menjadi peserta, apabila telah berusia setidak-tidaknya 18 tahun atau telah kawin dan telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1 tahun pada pendiri atau mitra pendiri.

  1. Usia Pensiun

Usia pensiun adalah usia ketika peserta berhak mengajukan pensiun dan mendapatkan manfaat pensiun. Usia pensiun dapat dibedakan dalam empat kategori:

  1. Pensiun Normal (normal retirement)

Adalah usia paling rendah saat karyawan berhak untuk pensiun tanpa perlu persetujuan dari pemberi kerja dengan memperoleh manfaat pensiun penuh. Usia pensiun normal ditetukan dalam Peraturan Dana Pensiun. Dalam usia pensiun normal, peserta pensiun berhak atas jumlah pensiun penuh.

  1. Pensiun Dipercepat (early retirement)

Adalah ketentuan pensiun yang megizinkan peserta pensiun untuk mempercepat pensiun karena suatu hal. Ketentuan ini diataur dalam peraturan dana pensiun bawha karyawan dimungkinkan untuk pensiun lebih awal dari usia pensiun normal dengan persyaratan khusus. Persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh peserta antara lain mendapatkan persetujuan dari pemberi kerja, dan ada halangan yang bersifat tetap setiap karyawan mengalami cacat tetap. Besarnya manfaat pensiun yang dapat diperolah ditentukan berdasarkan perhitungan ekuivalen akturial (actuarial equivalent).

Sumber :

https://ijateng.id/

Sikap Antisosial adalah

Akibat – Akibat Negatif Dari Sikap – Sikap Antisosial

sikap antisosial sering dipandang sebagai sikap dan perilaku yang tidak mempertimbangkan penilaian dan keberadaan orang lain ataupun masyarakat secara umum di sekitarnya. Suatu tindakan antisosial termasuk dalam tindakan sosial yang berorientasi pada keberadaan orang lain atau ditujukan kepada orang lain, meskipun tindakan-tindakan tersebut memiliki makna subjektif bagi orang-orang yang melakukannya. Tindakan-tindakan antisosial ini sering kali mendatangkan kerugian bagi masyarakat luas sebab pada dasarnya si pelaku tidak menyukai keteraturan sosial (social order) yang diinginkan oleh sebagian besar anggota masyarakat lainnya.
Pengertian Sikap Antisosial adalah sikap dan perilaku yang tidak mempertimbangkan penilaian dan keberadaan orang lain ataupun masyarakat secara umum di sekitarnya. Seseorang yang antisosial menunjukkan sikap tidak bertanggung jawab serta kurangnya penyesalan mengenai kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Orang yang kepribadian antisosial secara persisten melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak orang lain dan sering melanggar norma.
Mereka mengabaikan norma dan konvensi sosial, impulsif, serta gagal dalam membina hubungan interpersonal dan pekerjaan. Suatu tindakan antisosial termasuk dalam tindakan sosial berorientasi di keberadaan orang lain atau mempunyai makna subjektif bagi orang-orang yang melakukannya. Tindakan-tindakan antisosial biasanya mendantangkan kerugian bagi masyarakat luas sebab pada dasarnya si pelaku tidak menyukai keteraturan sosial (social order) yang diinginkan oleh sebagian besarr anggota masyarakat lainnya.

Ciri-Ciri Sikap Antisosial

Sikap antisosial dapat dengan mudah diketahui dengan melihat ciri-ciri tanda dari sikap anti sosial antara lain sebagai berikut…
Terdapat ketidaksesuaian antara sikap seseorang dengan norma yang terdapat dalam masyarakat
Adanya seseorang atau sekelompok orang yang beruasah dalam melakukan perlawan terhadap orang yang berlaku di masyarakat.
Keadaan psikologi seseorang yang berlawanan dengan apa yang terjadi
Ketidakmampuan seseorang dalam menjalankan norma yang di masyarakat.
Bentuk-Bentuk Sikap Antisosial
Sikap antisosial dikelompokkan dalam beberapa macam antara lain sebagai berikut.
1. Bentuk-Bentuk Sikap Antisosial Berdasarkan Penyebabnya
a. Sikap antisosial yang muncul karena penyimpangan (devisiasi) individual
Penyimpangan individul bersumber dari faktor-faktor yang terdapat diri seseorang, seperti pembawaan, penyakit, kecelakaan yang dialami seseorang, atau karena terdapat pengaruh sosial budaya yang sifatnya unik terhadap individu. Adapun bentuk-bentuk sikap antisosial antara lain sebagia berikut.
Pembandel, yaitu orang yang tidak mau tunduk pada peringatan orang-orang yang memiliki kewenangan di lingkungan tersebut.
Pelanggar, ialah orang-orang yang melanggar norma-norma umum atau masyarakat yang berlaku
Pembangkang, adalah orang yang tidak tunduk pada nasihat-nasihat orang yang terdapat dilingkungan tersebut.
Penjahat, adalah orang-orang yang mengabaikan norma-norma umum atau masyarakat yang berbuat sekehendak hati yang mengakibatkan kerugian-kerugian harta atau jiwa yang terdapat dilingkungannya ataupun yang berada di luar lingkungannya sehingga para anggota masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan selalu bersiap-siap untuk menghadapinya.

Pos-Pos Terbaru

Fungsi Stabilisasi

Fungsi Dan Tujuan APBN

APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum.

Penyusunan APBN memiliki tujuan sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan negara agar terjadi keseimbangan yang dinamis dalam melaksanakan kegiatan kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja dalan rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, anggaran pendapatan dan belanja negara harus dirumuskan sedemikian rupa yang mencakup perkiraan periodik dari semua pengeluaran dan sumber penerimaan.

A. Fungsi APBN

Di dalam Undang – Undang No. 17 Tahun 2003 pasal 3 dikemukakan tentang fungsi APBN, sebagai berikut.
1) Fungsi Otorisasi
Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

2) Fungsi Perencanaan
Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

3) Fungsi Pengawasan
Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

4) Fungsi Alokasi
Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

5) Fungsi distribusi
Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

6) Fungsi Stabilisasi
Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

B. Tujuan APBN
Setiap tahun pemerintah menyusun APBN untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tujuan penyusunan APBN pada akhirnya adalah untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, baik material maupun spiritual berdasarkan pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.

Secara umum tujuan penyusunan APBN adalah sebagai berikut.
1) Memelihara stabilitas ekonomi dan mencegah terjadinya anggaran defisit.
2) Sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam rangka pelaksanaan kegiatan kenegaraan dan peningkatan kesempatan kerja yang diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat.

Sumber: https://bugscode.id/

Pajak Kabupaten / Kota

Jenis – Jenis Pajak

Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak – Departemen Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak – pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten / Kota.

A. Pajak – Pajak Pusat Yang Dikelola Oleh Direktorat Jenderal Pajak

1. Pajak Penghasilan (PPh)
PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Penghasilan dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah dan lain sebagainya.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean. Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah barang kena pajak atau jasa kena pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang – Undang PPN. Tarif PPN adalah tunggal yaitu sebesar 10%. Dalam hal ekspor, tarif PPN adalah 0%. Yang dimaksud dengan Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara diatasnya.

3. Pajak Penjualan atau Barang Mewah (PPn BM)
Selain dikenakan PPN, atas barang – barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPn BM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah adalah :
a) barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau
b) barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau
c) pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau
d) barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau
e) apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

4. Bea Materai
Bea Materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal di atas tertentu sesuai dengan ketentuan.

5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan pajak pusat namun demikian, hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten / Kota.

6. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Seperti halnya PBB, walaupun BPHTB dikelola oleh Pemerintah Pusat namun realisasi penerimaan BPHTB seluruhnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten / Kota sesuai dengan ketentuan.

B. Pajak – Pajak Yang Dipungut Oleh Pemerintah Daerah Baik Propinsi Maupun Kabupaten / Kota
1. Pajak Propinsi
a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
b) Bea balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

2. Pajak Kabupaten / Kota
a) Pajak Hotel.
b) Pajak Restoran.
c) Pajak Hiburan.
d) Pajak Reklame.
e) Pajak Penerangan Jalan.
f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.
g) Pajak Parkir.

Sumber: https://bogorchannel.co.id/

Tugas Komisaris

Tugas Komisaris

Tugas KomisarisTugas Komisaris

ü  Komisaris bertugas mengawasi Direksi dalam  menjalankan kepengurusan persero serta memberika nasihat kepada Direksi.

ü  Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada komisaris untuk memberikan persetujuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.

ü  Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Persero dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.

  1. Larangan bagi anggota Komisaris memangku jabatan rangkap sebagai

ü  Anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

ü  Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  1. Ketentuan masa jabatan Komisaris

ü  Masa jabatan Komisaris adalah 5 tahun dan dapat diangkat kembali untnk satu kali masa jabatan.

ü  Ketentuan tentang pemberhentian sewaktu-waktu terhadap anggota Komisaris sama dengan ketentuan tentang Direksi.

Pos-Pos Terbaru

 

Komisaris Persero

Komisaris Persero

Komisaris PerseroKomisaris Persero

  1. Pengertian komisaris.

Komisaris adalah organ persero yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan persero.

  1. Pengangkatan Komisaris

Pengangkatan dan pemberhentian

Direksi dilakukan oleh:

ü  RUPS

ü  Menteri (dalam hal menteri bertindak selaku RUPS)

ü  Persyaratan & tata cara pengangkatan  dan pemberhentian komisaris diatur dengan Keputusan Menteri.

  1. Pengangkatan anggota Komisaris berdasarkan pertimbangan

ü  Untuk mendapatkan anggota komisaris yang  memiliki integritas dan dedikasi yang tinggi  terhadap perkembangan persero.

ü  Memahami masalah-masalah manajemen  perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen.

ü  Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang  usaha persero tersebut.

ü  Serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.

Sumber :

https://promo-honda.id/

Masa jabatan anggota Direksi

Masa jabatan anggota Direksi

Masa jabatan anggota DireksiMasa jabatan anggota Direksi

ü  Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali Untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

ü  Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan  RUPS dengan menyebutkan alasannya.

  1. Pemberhentian anggota Direksi sewaktu-waktu dilakukan apabila berdasarkan
    kenyataan, anggota Direksi yang bersangkutan:

ü  Tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen.

ü  Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

ü  Melanggar ketentuan Anggaran Dasar  dan/atau peraturan perundang-undangan.

ü  Dinyatakan bersalah dgn keputusan pengadilan yg memp kekuatan hk tetap.

ü  Terlibat tindakan yg merugikan BUMN dan/ atau Negara.

ü  Mengundurkan diri.

  1. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila;

ü  Meninggal dunia.

ü  Masa jabatannya berakhir.

ü  Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS/Menteri, dan/atau.

ü  Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah no 45 th 2005 & peraturan perundang-undangan lainnya.

 

Sumber :

https://mitranet.co.id/

Pajak yang dipungut oleh negara dilakukan berdasarkan asas pemungutan pajak

Manfaat Pajak

Manfaat Pajak
Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan – jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit / puskesmas, kantor polisi dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

Suparmoko (2000) menyebutkan manfaat pajak digunakan untuk :

A. Membiayai pengeluaran – pengeluaran negara seperti pengeluaran yang bersifat self liquiditing (contohnya adalah pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor).
B. Membiayai pengeluaran reproduktif (pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat seperti pengeluaran untuk pengairan dan pertanian).
C. Membiayai pengeluaran yang bersifat tidak self liquiditing dan tidak reproduktif (contohnya adalah pengeluaran untuk pendirian monumen dan objek rekreasi.
D. Membiayai pengeluaran yang tidak produktif (contohnya adalah pengeluaran untuk membiayai pertahanan negara atau perang untuk membiayai pertahanan negara atau perang dan pengeluaran untuk penghematan di masa yang akan datang yaitu pengeluaran untuk anak yatim piatu).

Pajak yang dipungut oleh negara dilakukan berdasarkan asas pemungutan pajak dan sistem pemungutan pajak yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak digunakan untuk pengeluaran publik, seperti kesehatan, pendidikan, keamanan, transportasi, dan infrastruktur.

Pos-Pos Terbaru