Bulan: Desember 2019

Revisi UU Pendidikan Kedokteran Dinilai akan Benahi Sistem Pendidikan

Revisi UU Pendidikan Kedokteran Dinilai akan Benahi Sistem Pendidikan

Revisi UU Pendidikan Kedokteran Dinilai akan Benahi Sistem Pendidikan

Revisi UU Pendidikan Kedokteran Dinilai akan Benahi Sistem Pendidikan
Revisi UU Pendidikan Kedokteran Dinilai akan Benahi Sistem Pendidikan

Revisi Undang-Undang (UU) tentang Pendidikan Kedokteran kelak,

bila sudah disahkan akan membenahi sistem pendidikan kedokteran di sejumlah perguruan tinggi. Tidak saja kualitas, kualitas lulusan fakultas kedokteran juga sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis di berbagai daerah yang selalu kekurangan.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Supratman Andi Agtas mengemukakan hal ini, saat memimpin rapat dengar pendapat dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), yang dipimpin Daeng M Faqih, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (25/11/2019).

Revisi UU ini kembali dibahas Baleg setelah pada periode lalu tak tuntas dibahas.

RUU Pendidikan Kedokteran diproyeksikan bisa disahkan pada periode ini.

“Pada periode lalu, surat Presiden soal RUU ini sudah keluar. Namun sangat disayangkan, daftar inventaris masalah (DIM) belum keluar dan sampai akhir periode RUU ini belum diselesaikan,” ujarnya.

Banyak konten krusial dalam RUU yang diinisiasi oleh DPR RI tersebut.

Misalnya, pendidikan kedokteran diharapkan tidak terlalu lama, sehingga lulusan kedokteran bisa segera mengisi kebutuhan dokter di daerah.

“Mudah-mudahan dalam periode ini, kita dan Prolegnas yang akan datang, bisa memperbaiki tatanan lembaga pendidikan kedokteran yang diharapkan melahirkan dokter-dokter berkualitas. Pendidikannya juga tidak terlalu lama seperti sistem yang kita anut sekarang. Kebutuhan akan dokter, dokter umum, dokter layanan primer, dan dokter ahli makin hari membutuhkan kualitas dan juga kuantitas,” jelas politisi Partai Gerindra itu.

 

Sumber :

https://www.technologyreview.com/profile/danu-aji/

 

Perintah Pak Gubernur terkait Nasib Guru Honorer

Perintah Pak Gubernur terkait Nasib Guru Honorer

Perintah Pak Gubernur terkait Nasib Guru Honorer

Perintah Pak Gubernur terkait Nasib Guru Honorer
Perintah Pak Gubernur terkait Nasib Guru Honorer

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memberikan perhatian khusus kepada nasib guru honorer.

 

Dia meminta kepada bupati dan wali kota untuk memerhatikan kesejahteraan para guru, terutama yang masih honorer.

“Honor guru di setiap daerah tidak bisa disamaratakan. Soalnya, setiap daerah memiliki tingkat kesejahteraan yang berbeda-beda,” kata gubernur saat peringatan HUT ke-74 PGRI di Palembang, Kamis (12/12).
Baca Juga:

Jokowi Buka Wacana Kewenangan Urusan Guru Ditarik ke Pusat

Herman mengatakan, besaran honor guru tidak bisa disamaratakan. Menurutnya,

honor sekian ratus ribu cukup untuk guru di kabupaten tertentu. Namun belum tentu cukup untuk guru di kabupaten lain.

“Oleh karena itu kesejahteraannya yang harus diperjuangkan. Kesejahteraan guru harus utama. Wali kota maupun bupati akan terus diingatkan,” ujarnya.

Ditegaskan bahwa kemajuan suatu bangsa dan negara tidak lepas dari peran guru yang dengan tulus memberikan ilmunya meskipun kesejahteraan guru itu sendiri belum sesuai dengan yang diharapkan.
Baca Juga:

20 Tahun Mengabdi, Guru PNS Ini Tak Terima Dipecat Pemkab

“Saya tidak ingin ada guru yang akan terzalimi. Kesejahteraan guru, khususnya di Sumsel,

akan kami perjuangkan. Saya merasakan apa yang dirasakan guru saat ini, karena ayah saya dulu juga seorang guru,” katanya.

Disisi lain, gubernur juga meminta agar guru di Sumsel melek teknologi di tengah derasanya arus informasi dan teknologi (IT) di era globalisasi saat ini.

 

Sumber :

https://linda134.student.unidar.ac.id/2019/12/homedesignmakeoverapk.html

PELAPORAN KEUANGAN DAN PERUBAHAN HARGA

PELAPORAN KEUANGAN DAN PERUBAHAN HARGA

PELAPORAN KEUANGAN DAN PERUBAHAN HARGA

PELAPORAN KEUANGAN DAN PERUBAHAN HARGA
PELAPORAN KEUANGAN DAN PERUBAHAN HARGA
1. DEFINISI PERUBAHAN HARGA Dalam perubahan harga dikenal 2 istilah, yaitu :
1. Pergerakan harga umum Suatu perubahan harga umum terjadi apabila secara rata-rata harga seluruh barang dan jasa dalam suatu perekonomian mengalami perubahan. Kenaikan harga secara keseluruhan disebut inflasi (inflation), sedangkan penurunan harga disebut deflasi (deflation).
 2. Pergerakan harga spesifik Perubahan harga spesifik mengacu pada perubahan dalam harga barang atau jasa tertentu yang disebabkan oleh perubahan dalam permintaan dan penawaran. Laju inflasi lokal mempengaruhi kurs valuta asing yang digunakan untuk mentranslasikan saldo-saldo dalam mata uang asing ke dalam nilai ekuivalen dalam mata uang domestic. Selama periode inflasi, nilai aktifa yang dicatat sebesar biaya akuisisi awalnya jaang mencerminkan nilai terkininya (yang lebih tinggi). Nilai aktiva yang dinyatakan lebih rendah menghasilkan beban yang dinilai lebih rendah dan laba yang dinilai lebih tinggi. Laba yang dinilai lebih tinggi pada gilirannya akan menyebabkan :
a. Kenaikan dalam proporsi pajak.
b. Permintaan dividen lebih banyak dari pemegang saham.
c. Permintaan gaji dan upah yang lebih tinggi dari para pekerja.
d. Tindakan yang merugikan dari Negara tuan rumah (seperti pengenaan pajak keuntungan yang sangat besar). Kegagalan untuk menyesuaikan data keuangan perusahaan terhadap perubahan dalam daya beli unit moneter juga menimbulkan kesulitan bagi pembaca laporan keuangan untuk menginterpretasikan dan membandingkan kinerja operasi perusahaan yang dilaporkan. Mengakui pengaruh inflasi secara eksplisit berguna dilakukan karena beberapa alasan :
  1. Pengaruh perubahan harga sebagian bergantung pada transaksi dan keadaan yang dihadapi suatu perusahaan. Para pengguna tidak memiliki informasi yang lengkap mengenai faktor-faktor ini.
  2. Mengelola masalah yang ditimbulkan oleh perubahan harga bergantung pada pemahaman yang akurat atas permasalahan tersebut. Pemahaman yang akurat memerlukan kinerja usaha yang dilaporkan dalam kondisi-kondisi yang memperhitungkan pengaruh perubahan harga.
  3. Laporan dari para manajer mengenai permasalahan yang disebabkan oleh perubahan harga lebih mudah dipercaya apabila kalangan usaha menerbitkan informasi keuangan yang membahas masalah-masalah tersebut.
 2. JENIS-JENIS PENYESUAIAN INLASI
  1. Model historical cost – constant purchasing power – daya beli tetap – biaya historis jumlah mata uang yang disesuaikan dengan perubahan tingkat harga (daya beli) umum.
  2. Model currett-cost – biaya-kini aset dinilai dari biaya kininya daripada biaya historisnya. laba didefinisikan sebagai kekayaan bersih setelah pajak dari perusahaan.
  3. Biaya Kini disesuaikan dengan tingkat harga umum merupakan gabungan dari Model historical cost-constant purchasing power dan Model currett-cost. menggunakan indeks harga umum maupun khusus

Baca Juga : 

METODE TRANSLASI MATA UANG ASING TERHADAP LAPORAN KEUANGAN

METODE TRANSLASI MATA UANG ASING TERHADAP LAPORAN KEUANGAN

METODE TRANSLASI MATA UANG ASING TERHADAP LAPORAN KEUANGAN

METODE TRANSLASI MATA UANG ASING TERHADAP LAPORAN KEUANGAN
METODE TRANSLASI MATA UANG ASING TERHADAP LAPORAN KEUANGAN
Walaupun sebagian besar isu teknis dalam akuntansi cenderung terpecahkan dengan sendirinya sejalan dengan berlalunya waktu, translasi valuta asing terrnyata merupakan suatu pengecualian. Bahwa tren ini akan terus berlanjut didukung oleh perkembangan-perkembangan seperti runtuhnya dominasi mata uang dolar, pergerakan nilai mata uang yang disetujui oleh pemerintah, dan globalisasi pasar-pasar modal dunia, yang telah meningkatkan pentingnya pelaporan dan pengungkapan keuangan. Perkembangan-perkembangan seperti ini telah berperan besar meningkatkan ketertarikan eksekutif-¬eksekutif keuangan, akuntan, dan komunitas keuangan pada pentingnya dan konsekuensi-konsekuensi ekonomi dari translasi valuta asing. Mari kita lihat hakekat dan perkembangan dari teki-teki akuntansi intemasional ini.
 K. EVALUASI DAN PEMILIHAN METODE TRANSLASI MATA UANG ASING
    Berdasarkan metode temporal, pos-pos moneter seperti kas, piutang, dan utang ditranslasikan berdasarkan kurs kini. Pos-pos moneter ditranslasikan dengan kurs yang mempertahankan dasar pengukuran pada awalnya. Secara khusus, aktiva yang nilainya dalam laporan mata uang asing sebesar biaya histories, ditranslasikan berdasarkan kurs histories. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan biaya histories dalam mata uang asing yang ditranslasikan dengan kurs nilai tukar histories menghasilkan biaya histories dalam mata uang domestik. Keempat metode yang dibahas pada satu waktu pernah digunakan di Amerika Serikat dan dapat ditemukan hingga hari ini di berbagai Negara. Secara umum, metode ini menimbulkan hasil translasi mata uang asing yang cukup berbeda. Ketiga metode yang pertama (metode kurs kini, metode kini-non-kini, dan metode moneter-non-moneter) digunakan dalam mengidentifikasikan aktiva dan kewajiban manakah yang beresiko atau dapat dilindungi dari resiko mata uang asing. Kemudian, metode translasi diterapkan secara konsisten dengan memperhatikan perbedaan tersebut.
 L. HUBUNGAN TRANSLASI MATA UANG ASING DENGAN INFLASI
       Penggunaan kurs kini untuk mentranslasikan biaya perolehan aktiva non-moneter yang berlokasi di lingkungan berinflasi pada akhirnya akan menimbulkan nilai ekuivalen dalam mata uang domestik yang jauh lebih rendah dari pada dasar pengukuran awalnya. Pada saat yang bersamaan, laba yang ditranslasikan akan jauh lebih besar sehubungan dengan beban depresisasi yang juga lebih rendah. Hasil translasi seperti itu dengan mudah dapat lebih menyesatkan pembaca ketika memberikan informasi kepada pembaca. Penilaian dolar yang lebih rendah biasanya merendahkan kekuatan laba akutal dari aktiva luar negeri yang didukung oleh inflasi lokal dan rasio pengembalian atas investasi yang terpengaruh inflasi di suatu operasi luar negeri dapat menciptakan harapan yang palsu atas keuntungan masa depan. FASB menolak penyesuaian inflasi sebelum proses translasi, karena penyesuaian tersebut tidak konsisten dengan kerangka dasar penilaian biaya historis yang digunakan dalam laporan keuangan dasar di AS. Sebagai solusi FAS No 52 mewajibkan penggunaan dolar AS sebagai mata uang fungsional untuk operasi luar negeri yang berdomisili dilingkungan dengan hiperinflasi. Prosedur ini akan mempertahankan nilai konstan ekuivalen dolar aktiva dalam mata uang asing, karena aktiva tersebut akan ditranslasikan menurut kurs historis. Pembebanan kerugian translasi atas aktiva tetap dalam mata uang asing terhadap ekuitas pemegang saham akan menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap rasio keuangan. Masalah translasi mata uang asing tidak dapat dipisahkan dari masalah akuntansi untuk inflasi asing.

KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN TRANSLASI MATA UANG ASING

KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN TRANSLASI MATA UANG ASING

KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN TRANSLASI MATA UANG ASING

KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN TRANSLASI MATA UANG ASING
KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN TRANSLASI MATA UANG ASING
Jika sudut pandang mata uang local yang digunakan ( sudut pandang perusahaan local), masuknya penyesuaian translasi dalam laba berjalan tidak perlu dilakukan. Memasukkan keuntungan dan kerugian translasi dalam laba akan mendistorsikan hubungan keuangan yang asli dan dapat menyesatkan para pengguna informasi tersebut. Keuntungan atau kerugian translasi harus diperlakukan dari sudut pandang mata uang local sebagai penyesuaian terhadap ekuitas pemilik. Jika mata uang pelaporan induk perusahaan merupakan unit pengukuran laporan keuangan yang ditranslasikan ( sudut pandang induk perusahaan ), sangat disarankan untuk mengakui keuntungan atau kerugian translasi laba sesegera mungkin. Sudut pandang induk perusahaan melihat anak perusahaan luar negeri sebagai perluasan dari induk perusahaannya. Keuntungan dan kerugian translasi mencerminkan kenaikan atau penurunan ekuitas investasi asing dalam mata uang domestic dan harus diakui.
 I. KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN TRANSLASI MATA UANG ASING
  1. Penagguhan Perubahan nilai ekuivalen mata uang domestic dari aktiva bersih anak perusahaan luar negeri tidak direalisasikan dan tidak berpengaruh terhadap arus kas mata uang local yang dihasilkan dari entitas asing. Penyesuaian translasi harus diakumulasikan secara terpisah sebagai bagian dari ekuitas konsolidasi.
  2. Pengangguhan dan Amortisasi Penangguhan keuntungan atau kerugian translasi dan melakukan amortisasi penyesuaian ini selama masa manfaat pos-pos neraca terkait, terutama yang terkait dengan utang akan ditangguha=kandan diamortisasi selama umur aktiva tetap terkait, yaitu dibebankan terhadap laba dengan cara yang sama dengan beban depresiasi atau ditangguhkan dan diamortisasi selama sisa masa pinjaman sebagai penyesuaian terhadap beban bunga.
  3. Penangguhan parsial Keuntungan dan kerugian translasi adalah dengan mengakui kerugian sesegera mungkin setelah terjadi, tetapi mengakui keuntungan hanya setelah direalisasikan, hal ini semata-mata hanya karena merupakan keuntungan, tetap mengabaikan terjadinya perubahan kurs.
  4. Tidak ditangguhkan Mengakui keuntungan dan kerugian translasi dalam laporan laba rugi sesegera mungkin. Namun, memasukkan keuntungan dan kerugian translasi dalam laba tahun berjalan akan memperkenalkan elemen acak ke dalam laba sehingga dapat menghasilkan fluktuasi laba yang sangat signifikan apabila terjadi perubahan kurs nilai tukar. Keuntungan dan kerugian translasi ini mencerminkan kenaikan atau penurunan ekuitas investasi dalam mata uang domestic dan harus diakui.

Sumber : https://sorastudio.id/

Kantor Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Darma Agung Diresmikan

Kantor Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Darma Agung Diresmikan

Kantor Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Darma Agung Diresmikan

Kantor Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Darma Agung Diresmikan
Kantor Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Darma Agung Diresmikan

Kantor Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Yayasan Perguruan Darma Agung

diresmikan Ketua Yayasan Sariati Pardede dan Sekretaris Yayasan Hotman Martua Manurung, Senin (8/7) di Jalan DR TD Pardede kampus UDA. Direktur BKBH dipercayakan kepada Dr Gomgom TP Siregar SSos SH MSi MH.
Wakil Direktur Dr Syawal A Siregar SH SPn MM, Dr Mhd Taufiqurrahman SH MH, Sekretaris Dr Maurice Rogers SH MH, Bendahara Dr Ria Shinta Devi SH MH. Bidang Humas : Dr Drs Arifin Sihombing MSi, Nancy Yosephin Simbolon SH MH.

Bidang Advokasi Litigasi: Dr Syawal A Siregar SH SPn MM, Alusianto Hamonangan SH MH

, Lestari Sinaga SH MH. Bidang Advokasi Non Litigasi: Dr Mhd Ansori Lubis SH MM MHum, Rudolf Silaban SKom SH MH dan Dr Sarman Sinaga SE MM.
Peresmian diawali ibadah singkat dipimpin Pdt Bernard Pasaribu MMin. Gomgom Siregar mengatakan, BKBH UDA sebagai wadah bagi pencari keadilan untuk bersama-sama memperjuangkan hak-hak hukumnya, terutama masyarakat kurang mampu.
“Hal itu sesuai motto Pak Katua (alm DR TD Pardede): “bahen ma na denggan, asa sude mamparsaulihonsa”. Artinya, buatlah yang terbaik supaya semua orang mendapat menikmatinya. Saya mengajak masyarakat datang ke BKBH YPDA agar bersama-sama dicarikan solusi permasalahan hukum yang sedang dihadapi, baik secara litigasi maupun non litigasi,” ucap Gomgom.

Kepada Advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam BKBH

ini berharap agar sungguh-sungguh melayani masyarakat yang datang meminta bantuan hukum agar BKBH lebih maju. Sementara, Wakil Direktrur Syawal Siregar mengatakan, BKBH ini ibarat melayani orang sakit secara hukum dan keuangan, agar persoalan warga kurang mampu dapat tertolong.
Rektor UDA Dr Jaminuddin Marbun mengatakan, jika masyarakat berbondong-bondong datang memohon keadilan menjadi reputasi bagi BKBH. Sedangkan Dekan FH UDA Ramerson Sumbayak berpendapat, orang hukum akan bersuka cita jika yang dibelanya menang di pengadilan.
Sementara Peterson Sibarani, Rektor ISTP mengatakan, persoalan yang sulit akan dihadapi, sehingga dia berharap MKBH ini harus kuat dalam pemasaran. “Personil harus professional, di dalam maupun di luar,” tuturnya.

Ujian Jalur Diploma USU Lancar dan Aman

Ujian Jalur Diploma USU Lancar dan Aman

Ujian Jalur Diploma USU Lancar dan Aman

Ujian Jalur Diploma USU Lancar dan Aman
Ujian Jalur Diploma USU Lancar dan Aman

Pelaksanaan ujian tulis jalur Program Diploma USU berjalan lancar dan aman

. Demikian dikatakan Wakil Rektor I USU Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Kealumnian Prof Dr Ir Rosmayati MS, di sela-sela peninjauan di kampus USU, Sabtu (3/8).

Lokasi ujian di 5 lokasi dan yang ditinjau 3 lokasi Farmasi, FMIPA dan FIB.

Wakil Rektor didampingi staf ahli dan pengawas.Fakultas yang banyak peminat Teknik Informatika,Akutansi dan Manajemen,katanya.

Kepala Humas USU Elvi Sumanti ST Mhum menjelaskan

, peserta yang mendaftar dalam program D3 ini 4.139 orang, yang terdiri dari kelompok IPA 1.190 orang, IPS 2.121 dan IPC 828 orang. Ujian dilaksanakan di 5 fakultas, yakni Fakultas MIPA, Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik dan Fakultas Farmasi. Ujian mulai pukul 07.00 � 11.15 WIB, sementara IPS dan IPC 07.00 – 13.00 WIB. Hasil Seleksi Penerimaan Mahasiswa Program Diploma (SPMPD) akan diumumkan Sabtu

13 PTN dengan Ranking Tertinggi di Indonesia

13 PTN dengan Ranking Tertinggi di Indonesia

13 PTN dengan Ranking Tertinggi di Indonesia

13 PTN dengan Ranking Tertinggi di Indonesia
13 PTN dengan Ranking Tertinggi di Indonesia

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

(Kemenristekdikti) mengumumkan 100 perguruan tinggi non-vokasi dengan ranking tertinggi di Indonesia pada 2019.
Dari seluruh Perguruan Tinggi Non-Vokasi di bawah Kemenristekdikti dengan jumlah sebanyak 2.141 itu dibagi dalam lima klaster.
Klaster 1 berjumlah 13 perguruan tinggi; Klaster 2 berjumlah 70 perguruan tinggi; Klaster 3 berjumlah 338 perguruan tinggi, Klaster 4 berjumlah 955 perguruan tinggi, dan Klaster 5 berjumlah 765 perguruan tinggi.
Menristekdikti Mohamad Nasir mengatakan, klasterisasi ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi sekaligus menjadi dasar bagi Kemenristekdikti dalam memberikan kebijakan sesuai kapasitas setiap klaster perguruan tinggi tersebut.

“Tujuan kami ingin mendorong perguruan tinggi Indonesia

semakin maju dan masuk ke kelas dunia,” ungkap Menteri Nasir saat mengumumkan Klasterisasi Perguruan Tinggi Indonesia 2019 sekaligus meluncurkan Buku Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) di Jakarta, Jumat (16/8).
Adapun 13 perguruan tinggi non-vokasi dengan ranking tertinggi di Indonesia pada 2019:
1. Institut Teknologi Bandung (skor 3.671 – klaster 1)
2. Universitas Gadjah Mada (skor 3.594 – klaster 1)
3. Institut Pertanian Bogor (skor 3.577 – klaster 1)
4. Institut Teknologi Sepuluh Nopember (skor 3.462 – klaster 1)
5. Universitas Indonesia (skor 3.401 – klaster 1)
6. Universitas Diponegoro (skor 3.207 – klaster 1)
7. Universitas Airlangga (skor 3.056 – klaster 1)
8. Universitas Hasanuddin (skor 3.036 – klaster 1)
9. Universitas Brawijaya (skor 2.948 – klaster 1)
10. Universitas Padjadjaran (skor 2.906 – klaster 1)
11. Universitas Andalas (skor 2.795 – klaster 1)
12. Universitas Sebelas Maret (skor 2.711 – klaster 1)
13. Universitas Sumatera Utara (skor 2.695 – klaster 1)

Dari data tersebut menunjukkan, jika rangking UI terus menurun

. Berbeda dengan ITB yang makin berjaya. Terus merosotnya rangking UI, menurut Nasir salah satunya dilihat dari nilai outcome.
Pemeringkatan Perguruan Tinggi 2019 berfokus pada indikator atau penilaian yang berbasis Output – Outcome Base, yaitu dengan melihat kinerja masukan dengan bobot 40 % yang meliputi kinerja Input (15%) dan Proses (25%), serta Kinerja Luaran dengan bobot 60% yang meliputi Kinerja Output (25%), dan Outcome (35%).
Penambahan indikator baru tersebut sebagai upaya agar perguruan tinggi dapat secara aktif merespon perkembangan zaman, terutama revolusi industri keempat dan kebutuhan tenaga kerja.

Batasi Profesional TI Asing

Batasi Profesional TI Asing

Batasi Profesional TI Asing

Batasi Profesional TI Asing
Batasi Profesional TI Asing

Standard kompetensi itu diharapkan dapat memberikan sumbangan yang sangat berarti dalam dunia TI.

Dengan adanya kebutuhan untuk mewujudkan dan menjaga standard profesional yang tinggi tersebut, diharapkan standarisasi yang telah terbentuk nantinya akan memberikan banyak manfaat yang sejalan dengan model Link and Match, serta mendukung era perdagangan internasional.

Disamping itu, dengan menerapkan model standard yang telah diakui, tenaga TI lokal akan diakui secara regional. Perusahaan Multinasional akan mengakui keahlian tenaga TI tersebut.

Ini akan memberikan nilai tambah bagi tenaga TI lokal. Berkaitan dengan adanya freedom of movement dari tenaga kerja, standard nasional yang memenuhi standard regional ini diharapkan dapat membatasi masuknya profesional TI asing, serta menjadikan lebih diakuinya kemampuan profesional TI nasional.

Baca Juga :

Standar Profesi IT di Indonesia

Standar Profesi IT di Indonesia

Standar Profesi IT di Indonesia

Standar Profesi IT di Indonesia
Standar Profesi IT di Indonesia

Saat ini Teknologi Informasi (TI) berkembang sangat pesat. Secara tidak langsung dinamika industri di bidang ini juga meningkat dan menuntut para profesionalnya rutin dan berkesinambungan mengikuti aktifitas menambah ketrampilan dan pengetahuan baru.

Perkembangan industri TI ini membutuhkan suatu formalisasi yang lebih baik dan tepat mengenai pekerjaan profesi yang berkaitan dengan keahlian dan fungsi dari tiap jabatannya.

Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk dibentuknya suatu standar profesi di bidang tersebut. Para profesional TI, sudah sejak lama mengharapkan adanya suatu standard kemampuan yang kontinyu dalam profesi tersebut.

Jika dikaji lebih lanjut, standard yang tepat dan teliti untuk profesi ini hanya akan memiliki sedikit relevansi jika tidak adanya proses yang menjamin kemutakhiran pengetahuan profesi TI.

Secara logis dapat dikatakan, seseorang yang memenuhi persyaratan pengetahuan dan ketrampilan beberapa tahun lalu, belum tentu dapat memenuhi persyaratan sebagai profesional TI di masa kini.

IPKIN selaku perhimpunan masyarakat komputer dan Informatika di Indonesia telah membuat beberapa langkah untuk memasyarakatkan standardisasi profesinya.

Langkah-langkah yang telah disusun tersebut ada beberapa pentahapan :

1. Penyusunan kode etik profesional Teknologi Informasi,

2. Penyusunan klasifikasi pekerjaan (Job) Teknologi Informasi,

3. Penerapan mekanisme sertifikasi untuk profesional Teknologi Informasi,

4. Penerapan sistem akreditasi untuk pusat pelatihan dalam upaya pengembangan profesi,

5. Penerapan mekanisme re-sertifikasi.

Untuk memasyarakatkan standarisasi profesi TI, diperlukan media promosi yang dapat berupa radio, majalah, internet atau bahkan televisi. Terlebih lagi adalah penting untuk mempromosikan standard ini ke pada institusi pendidikan, terutama bagian kurikulum karena pendidikan dalam bidang TI harus disesuaikan agar cocok dengan standard yang akan diterapkan dalam industri.

Promosi ini memiliki berbagai sasaran dan pada tiap-tiap sasaran mempunyai tujuan yang ingin dicapai:

– Pemerintah, untuk memberi saran dan pembuat kebijakan sebagai usaha pengembangan Sumber Daya Manusia khususnya di bidang TI.

– Pemberi kerja, untuk membangkitkan kesadaran diantara para pemberi kerja tentang nilai-nilai dari standard profesional dalam meningkatkan kualitas profesional TI.

– Profesional TI, untuk mendorong agar profesional TI melihat nilai-nilai standard dalam profesi dan karir mereka.

– Institusi dan Penyusun kebijakan pendidikan, untuk memberi saran pada pembentukan kurikulum agar dapat memenuhi kebutuhan dan standard profesional TI.

– Masyarakat umum, untuk menyadarkan pada masyarakat umum bahwa standard profesional adalah penting dalam menghasilkan produk dan jasa yang berkualitas.

Instansi pemerintah telah mulai melakukan pekerjaan dalam bidang TI. Bagaimanapun juga klasifikasi pekerjaan tersebut masih belum dapat mengakomodasikannya.

Terlebih lagi, deskripsi pekerjaan setiap klasifikasi pekerjaan masih tidak jelas dalam membedakan setiap pekerjaan.

Ada beberapa industri mempunyai klasifikasi pekerjaannya sendiri dan telah mengembangkan klasifikasi pekerjaan sendiri. Hal ini mengesankan belum adanya standarisasi sehingga menimbulkan kesulitan bagi para profesional TI.

Komponen pokok yang harus diperhatikan dalam menentukan standard profesi adalah kompetensi. Kompetensi di sini mencakup :

– Pendidikan yang berkaitan dengan profesinya,

– Pengetahuan dan ketrampilan dibidang yang bersangkutan,

– Working attitude (sikap kerja),

– Kemampuan komunikasi dan sosial serta training.

Sumber : https://pesantrenkilat.id/