win box

Mengkonfigurasi Mikrotik Menggunakan WinBox

Mengkonfigurasi Mikrotik Menggunakan WinBox

Konfigurasi Mikrotik Menggunakan WinBox

Mikrotik routerOS adalah sytem operasi yang dapat menghubungkan Ethernet – Ethernet berbeda yang dapat menjalankan router network.  Mikrotik ini dapat dibuka dengan Winbox, telnet, web based. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara konfigurasi mikrotik melalui winbox.
Winbox adalah suatu software yang dapat digunakan untuk melakukan konfigurasi mikrotik dengan menggunakan antarmuka grafis  (GUI) dengan mudah dan cepat. Kita tidak perlu menghafal perintah – perintah Console.  Winbox ini dapat menggunakan Command Line Interface ( CLI ).  Untuk mendapatkan winbox
Fungsi winbox ini adalah :
  • Dapat mengatur mikrotik router, dhcp, NAT , dll
  • Dapat  mengatur berapa banyak  bandwite yang akan di beri pada jaringan internet  atau client
  • Dapat mengatur blokir sebuah situs yang berbahaya

Langkah – langkah konfigurasi mikrotik dengan winbox  menggunakan GUI :

1.  Siapkan router OS yang akan di install.
2. Kemudian kita mulai mengistall Mikrotik router OS. Ini adalah tampilan awal sebuah mikrotik router OS.
1
3.Agar lebih mudah memahami gambar di atas, saya akan memberikan keterangan untuk gambar di atas.
  • perintah ‘p’ digunakan untuk tombol ke atas.
  • perintah ‘n’ digunakan untuk tombol ke bawah
  • perintah ‘q’ digunakan untuk membatalkn installasi dan merestart ulang
  • perintah ‘I’ digunakan untuk menginstall  paket mikrotik
  • perintah Space bar digunakan untuk menandai salah satu paket mikrotik
  • perintah ‘a’ digunakan untuk menandai semua paket mikrotik
4. Pilih paket utama atau lebih baik semua paket di install dengan menggunakan perintah ‘a’.
5. Setelah semua paket di tandai (mark), kemudian tekan ‘I’ untuk mulai installasi Mikrotik Router OS. Lalu tekan y.
6. Setelah proses installasi Mikrotik router OS, tekan enter untuk merestart ( reboot ) Mikrotik Router OS.
7. Setelah itu akan muncul tampilan log in seperti di bawah ini. Kemudian ketik ” admin” password “tidak usah di isi”  lalu tekan tombol enter
8. Setelah proses installasi selesai. Kemudian kita buka winbox.
9.Di tampilan winbox, masukkan ip Mikrotik pada kolom connect to. Kemudian login :  “admin”
 password : “kosong “ lalu klik connect
10. Proses login ke winbox
11. Tampilan utama setelah login kedalam WinBox
12. Kemudian kita membuat ip address. Klik IP kemudian pilih address.
13. Ini adalah tampilan dari ip address. Kita dapat langsung memasukan ip address yang akan di gunakan.
  • Untuk menambah ip address  menggunakan tanda  +
  • untuk menghapus ip address menggunakan tanda 
  • untuk mengaktifkan Ethernet menggunakan tanda √
  • untuk menonaktifkan Ethernet menggunakan tanda X
14. Kemudian masukkan IP public (dari ISP)
15. Ini daftar IP pada 2 ethernet
16. Untuk membuat gateway. Kita klik IP lalu pilih Routers
17. Kemudian isi gateway lalu klik apply lalu OK.
18. Ini adalah hasil routing yang telah di setting.
19. Masukkan DNS primary dan secondary DNS. Kita dapat menggunakan 1 DNS tapi untuk memudahkan kinerja computer kita menggunakan 2 DNS. Kemudian klik apply lalu OK.
20. Kemudian kita membuat ip firewall NAT. klik IP pilih firewall
21. Pilih tab generalpada NAT Rule. Lalu isi chain : “srcnat” Out-interface=ether1 (Ethernet yang langsung terhubung ke internet)
22. Langkah terakhir pilih tab action isi dengan “masquerade”. Klik Apply dan OK.

Penutup

Demikian artikel yang  saya buat ini menjelaskan tentang mikrotik menggunakan Graphic  User Interface (GUI) winbox.  jika ada yang kurang jelas atau kurang di pahami tulis komentar Anda di artikel ini. Semoga artikel saya bermanfaat bagi siswa-siswi dan masyarakat pada umumnya. Terima kasih.

cara merakit komputer

Cara Merakit PC

Cara Merakit PC

cara  merakit komputer

Cara merakit komputer (PC) beserta gambarnya – bagi anda yang ingin mengetahui cara merakit komputer (PC) sendiri tutorial kali ini sangat berguna karena dijelaskan secara detail serta dikengkapi dengan gambarnya. 

Dalam tutorial kali ini selain mendapat ilmu cara merakit komputer (PC) juga akan memberi kepuasan sendiri apabila nanti anda berhasil membuatnya. Memang kegiatan merakit komputer (PC) sangat mengasikkan, apalagi bila ingin meng-upgrade bagian komponen- komponen komputer (PC), anda dapat menentukan spesifikasi komputer (PC) anda sendiri. Untuk itu yuk kita langsung saja lihat cara merakit komputer (PC) beserta gambarnya.

Persiapan Sebelum Memulai Cara Merakit Komputer (PC)

Ada beberapa komponen/perlengkapan yang harus anda siapkan sebelum memulai cara merakit komputer (PC) diantaranya :

Untuk Alat Kerja

  1. Obeng
  2. Skrup
  3. Baud

Untuk Komponen Komputer (PC)

Sebelum mempersiapkan komponen-komponen komputer (PC) sebaiknya anda memperhatikan kompabilitas/kesesuaian setiap komponen degan motherboardnya karena tidak semua jenis komponen cocok dengan motherboarnya contoh: processor socket AM3 harus disesuaikan dengan socket AM3 juga tidak bisa dipasangkan pd socket AM2, 

Untuk Mengetahui Jenis Socket Processor Baca Artikel ini:

RAM DDR3 slot pada motherboard harus DDR3, socket hardisk/dvd rom menggunakan serial ATA atau SATA, yang lebih penting pemilihan WATT power supply harus sesuai dngan kebutuhan tidak boleh kurang karena akan merusak seluruh komponen. Berikut beberapa komponen yang harus dipersiapkan:

  1. Motherboard
  2. Processor
  3. Heatsink & Kipas
  4. RAM
  5. VGA CARD (kalau perlu)
  6. Casing
  7. Power Supply
  8. Hardisk
  9. DVD/CDROM
  10. Keyboard & mouse
  11. Monitor
  12. Speaker

Untuk Software

  1. CD Sistem Operasi seperti windows 7, windows 8 atau lainnya.
  2. CD driver motherboard (VGA, Sound card, LAN,dll).
  3. Program aplikasi.

Langkah-langkah Cara Merakit Komputer (PC)

1. Cara Memasang Processor ke Motherboard

  • Pertama buka atau tarik ke atas tuas pengunci socket prosesor pada motherboard.
  • Sebelum meletakkan procesor ke socket, lihat tanda titik/segitiga di sudut prosesor lalu cocokan tanda yang sama di socket motherboard, jika sudah terpasang dengan baik kunci kembali soket procesor tersebut.
  • Lapisi atau oleskan pasta di bagias atas prosesor yang akan di pasang heatsink. Pasta berfungsi sebagai penyalur panas dari processor ke heatsink.
  • Selanjutnya pasang Heatsink di atas prosesor,kunci Heatsink sehingga tidak goyang atau tampak mau lepas.
  • Terakhir colokokan konektor power kipas Heatsink ke motherboard. Dan pastikan kembali bahwa Heatsink & Procesor sudah terpasang baik.

Perhatikan gambar dibawah ini

2. Cara Memasang RAM / Memori ke Motherboard

  • Lihat dan buka tuas penguncinya.
  • Lalu sesuaikan posisi lekukan pada RAM dengan lekukan pada slot RAM pada motherboard.
  • Kalau sudah pas lalu tekan di setiap ujung RAM hingga tuas pengunci RAM / memori kembali mengunci biasanya di tandai dengan bunyi “klik”.
  • Pastikan Memory RAM sudah terpasang baik & benar.

Perhatikan gambar dibawah ini

3. Cara Memasang Power Supply Unit (PSU) Pada Casing

Untuk power supply jika anda membeli casing biasanya sudah terpasang power supply, jika belum berikut cara pemasangnya :

  • Pasangkan PSU di atas pojok atau biasanya ada juga yang di taruh dibawah tergantung model dari casing sendiri.
  • Sesuaikan lubang sekrup pada PSU dengan lubang sekrup casing
  • Kunci PSU menggunakan sekrup yang ada menggunakan obeng (+).
  • Pastikan PSU sudah terpasang benar & tidak goyang.

Perhatikan gambar dibawah ini

4. Cara Memasang Harddisk Dan CD Atau DVR-RW

  • Letakkan casing dalam keadaan berdiri, pasang Harddisk pada casing dan kunci dengan baut menggunakan obeng plus.
  • Pasang CD atau DVR-RW di bagian atas dari depan casing dan kunci dngan sekrup agar tidak gerak.
  • Selanjutnya pasang masing-masing kabel pada Harddisk dan CD/DVD RW.

Perhatikan gambar dibawah ini

Catatan :

Untuk pemasangan kabel pastikan jenis port serial dari Hardisk & CD/DVD RW apakah menggunakan jenis ATA atau SATA. Untuk Kabel power diambil dari PSU sedangkan untuk data dipasangkan dari motherbord.  

5. Cara Memasang Motherboard ke Casing

  • Lihat lubang sekrup yang ada pada casing dan lubang sekrup pada motherbord.
  • Letakan motherbord ke dalam casing dengan mencocokan lubang sekrup yang ada pada motherbord dan casing.
  • Kunci dengan sekrup yang ada menggunakan obeng (+).

Perhatikan gambar dibawah ini

Baca juga artikel ini

6. Cara Memasang Kabel-kabel Komputer

Setelah semua komponen komponen terpasang, langkah selanjutnya adalah merakit kabel-kabel komputer, baik kabel I/O, kabel hardisk, kabel CD ROM, Kabel power CPU dll. Anda cukup memperhatikan gambar berikut ini untuk panduan Anda memasang kabel-kabel untuk merakit komputer anda. 

Sebaiknya Anda benar-benar memperhatikan langkah yang satu ini, karena ini merupakan salah satu yang paling central dalam merakit komputer, jika kabel yang Anda hubungkan ternyata salah maka akan berakibat fatal. Akan tetapi Anda tidak perlu khawatir berlebihan, setiap kabel sudah disetting sedemikian rupa agar berbeda dengan yang lain, jadi Anda tinggal mencocokkan saja dengan colokannya. Berikut adalah beberapa gambar untuk merakit kabel-kabel komputer.


7. Cara Memasang Vga Card

Untuk langkah ini hanya optional saja, bila tidak memasang device ini juga tidak apa-apa karena dalam motherboard sendiri sudah memiliki vga internal. Berikut cara memasang vga motherborad:

  • Perhatikan slot untuk memasang vga lalu buka penguncinya.
  • Pasangkan vga dengan baik dan benar.
  • Setelah terpasang kuncikan vga dengan kunci yang ada di slot vga.

Perhatikan gambar dibawah ini

8. Tahap Terakhir Dalam Cara Merakit Komputer

Kalau semua langkah-langkah merakit komputer sudah selesai, kini tutup dengan casing dan beri sekrup. Hubungkan kabel dari catu daya ke soket dinding dan juga hubungkan konektor monitor ke port video card, konektor kabel keyboard & konektor mouse ke port mouse.

9. Pemeriksaan Hasil Dalam Merakitan Komputer (PC)

Setelah merakit komputer selesai, kita lakukan pemeriksaan dan pengetesan hasilnya dengan program BIOS, caranya yaitu :

  • Nyalakan komputer dan monitor, lihat layar monitor dan juga dengarkan suara dari speaker.
  • Nah program Fost dari Bios ini akan otomatis mendeteksi hardware apa saja yg sudah dipasang pada komputr.
  • Lakukan setting untuk nilai dari kapasitas hardisk dan boot sequence.
  • Kalau sudah lalu simpan hasil settingan dan exit dari setup BIOS, maka komputer meload system operasi dngan urutan pencarian yg disesuaikan dngan settingan boot sequence pada Bios.

10. Solusi Bila Terjadi Masalah Dari Hasil Merakit Komputer

  • Hidupkan komputer, apabila komputer dan monitor tidak hidup, periksa kabel daya pada colokan listrik sudah terhubung apa belum.
  • Apabila waktu dinyalakan, tampilan layar monitor ngeblank / berwarna hitam, pasti ada kesalahan dan apabila pada CPU terdengar bunyi beep, maka betulkan penempatan RAM / memori pada soket.
  • Apabila card adapter tidak terdeteksi, periksa penempatan card adapter sudah pas apa belum keslotnya.
  • Apabila LED dari harddisk atau CD menyala terus, periksa konektornya sudah terhubung apa belum.   

Itulah langkah langkah cara merakit komputer (PC) sendiri yg dapat anda praktekan.


sumber : https://boredtekno.com

Energi alternatif di Irlandia

Energi alternatif di Irlandia

Irlandia saat ini sedang berjuang untuk kemandirian energi dan kemajuan ekonomi mereka yang kuat dengan melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan pada sumber energi alternatif. Saat artikel ini ditulis, hampir 90% kebutuhan energi Irlandia diimpor – tingkat ketergantungan tertinggi pada produk luar negeri dalam sejarah negara tersebut. Ini adalah situasi yang sangat genting dan kebutuhan untuk mengembangkan sumber energi alternatif di Irlandia sangat dirasakan.

Irlandia juga berusaha untuk memelihara dan meremajakan lingkungan alaminya yang indah dan untuk memurnikan atmosfernya melalui pengenalan sumber energi alternatif. Uni Eropa telah mengamanatkan pengurangan emisi sulfur dan nitrogen oksida untuk semua negara anggota. Energi hijau dibutuhkan untuk mencapai tujuan ini. Tenaga air telah digunakan di beberapa bagian Irlandia sejak tahun 1930-an dan terbukti sangat efisien.

Namun, lebih banyak yang harus dipasang. Irlandia juga perlu memanfaatkan energi alternatif dari Samudra Atlantik, yang di pantai baratnya merupakan sumber energi potensial yang tersedia bagi negara tersebut.

Irlandia sebenarnya memiliki potensi untuk menjadi pengekspor energi daripada negara yang sangat bergantung pada energi impor. Potensi energi ini terletak pada potensi energi alternatif Irlandia yang signifikan yang menghasilkan angin, gelombang laut, dan biomassa. Irlandia bisa menjadi pemasok listrik gelombang laut dan bahan bakar biomassa ke daratan Eropa dan, seperti yang mereka katakan, ‘membunuh’.

Fokus Irlandia saat ini adalah mencapai titik di mana ia dapat menghasilkan 15% listrik negara itu dari ladang angin, yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai target nasional untuk dicapai sekarang. 2010. Namun universitas Irlandia, lembaga penelitian dan pejabat pemerintah telah mengatakan bahwa pengembangan teknologi energi gelombang laut akan menjadi pendorong nyata ekonomi negara dan sangat membantu dalam membuat Irlandia merdeka energi.

Di Irlandia, kurang dari tiga kilometer dari An Spideal di County Galway Bay, sebuah situs uji untuk pengembangan energi gelombang laut telah didirikan. Situs percobaan pemanfaatan gelombang laut ini dikenal dengan nama “Wavebob”. Gelombang terkuat di dunia ditemukan di lepas pantai barat Irlandia, kata Dr. Peter Heffernan, CEO Irish Marine Institute.

Teknologi untuk memanfaatkan kekuatan laut baru saja mulai muncul dan Irlandia memiliki peluang untuk menjadi pemimpin di sektor ini. David Taylor, CEO dari Sustainable Energy Initiative (SEI), menjelaskan bahwa SEI berkomitmen pada inovasi dalam energi terbarukan. Energi gelombang adalah sumber energi baru terbarukan yang menjanjikan, yang suatu hari nanti dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap bauran pembangkit listrik Irlandia, yang selanjutnya mengurangi ketergantungan kita pada bahan bakar fosil.

Padraig Walshe, presiden Asosiasi Petani Irlandia, memberi tahu kita bahwa dengan penutupan industri bit gula, semakin banyak lahan di Irlandia akan tersedia untuk penggunaan alternatif, termasuk produksi bioenergi. Saat ini, sumber energi terbarukan hanya mencakup 2% dari total konsumsi energi Irlandia.

Dari sudut pandang pertanian, budidaya tanaman energi hanya akan memiliki masa depan yang berkelanjutan jika mereka menawarkan pengembalian ekonomi atas investasi dan tenaga kerja dan jika prospek pengembalian ini terjamin untuk masa depan. Saat ini, hasil tanaman energi rendah dan menghambat perkembangan industri. Energi biomassa membutuhkan penelitian lebih lanjut dari Irlandia.

Energi alternatif dari laut

Energi alternatif dari laut

Konversi Energi Panas Laut (OTEC) dirancang pada tahun 1881 oleh insinyur Prancis Jacques D’Arsonval. Namun, saat tulisan ini dibuat, Laboratorium Energi Alam Hawaii adalah rumah bagi satu-satunya fasilitas eksperimental OTEC yang beroperasi di bumi. OTEC adalah sumber energi alternatif potensial yang membutuhkan lebih banyak pendanaan dan penelitian daripada saat ini. Hambatan utama untuk mengatasi penerapan OTEC pada tingkat yang luas dan praktis adalah biaya.

Karena proses yang saat ini digunakan untuk mengontrol OTEC, sulit untuk menurunkan biaya ke tingkat yang wajar. Energi panas dari laut akan terbakar dengan sangat bersih dan tidak menambah polutan di udara. Karena pabrik OTEC saat ini diharapkan untuk dipasang dengan teknologi kami saat ini, mereka dapat mengganggu dan berpotensi merusak lingkungan setempat.

Ada tiga jenis OTEC.

“Closed Cycle OTEC” menggunakan cairan dengan titik didih rendah seperti propana sebagai cairan perantara. Sistem OTEC memompa air laut panas ke dalam ruang reaksi dan mendidihkan cairan perantara. Hal ini menyebabkan uap dari fluida perantara mendorong turbin mesin, menghasilkan listrik. Uap kemudian didinginkan dengan memasukkan air laut yang dingin.

“Open Cycle OTEC” tidak berbeda secara signifikan dari siklus tertutup, kecuali bahwa tidak ada fluida perantara dalam siklus terbuka. Air laut itu sendiri merupakan mesin dari mesin turbin dalam format OTEC ini. Air laut hangat di permukaan laut diubah menjadi uap bertekanan rendah di bawah vakum. Steam bertekanan rendah dilepaskan di area terfokus dan dapat menggerakkan turbin. Untuk mendinginkan uap dan membuat air desalinasi untuk konsumsi manusia, air dingin dari laut yang lebih dalam ditambahkan ke uap setelah menghasilkan listrik yang cukup.

“Hybrid Cycle OTEC” hanyalah sebuah teori untuk saat ini. Tujuannya adalah untuk menjelaskan bagaimana kita dapat memanfaatkan energi panas dari air laut. Sebenarnya ada dua sub-teori teori bersepeda hibrida. Yang pertama  seperti yang di lansir pada FHDpaper.com adalah menggunakan loop tertutup untuk menghasilkan listrik. Listrik ini, pada gilirannya, digunakan untuk menciptakan lingkungan vakum yang diperlukan untuk siklus terbuka. Komponen kedua adalah integrasi dua sirkuit terbuka, sehingga air minum desalinasi yang dihasilkan dua kali lebih banyak dibandingkan dengan sirkuit terbuka tunggal.

Selain menghasilkan listrik, sistem OTEC loop tertutup dapat digunakan untuk memproses bahan kimia. Sistem OTEC, baik sistem siklus terbuka maupun siklus tertutup, juga dapat digunakan untuk memompa air laut dalam yang dingin, yang kemudian dapat digunakan untuk pendinginan dan AC. Selain itu, selama fase moderasi, ketika air laut mengelilingi tanaman, area tertutup dapat digunakan untuk proyek budidaya laut dan akuakultur seperti budidaya ikan. Jelas ada sejumlah produk dan jasa yang bisa kita peroleh dari sumber energi alternatif ini.

Kebohongan - kebohongan Iran dan syi'ah

Kebohongan – kebohongan Iran dan syi’ah

Kebohongan – kebohongan Iran dan syi’ah

Kebohongan - kebohongan Iran dan syi'ah
Kebohongan – kebohongan Iran dan syi’ah

Kalau tidak hobi dusta bukan syi’ah namanya

…wong taqiyyah (berdusta) merupakan aqidah yang prinsipil bagi kaum syi’ah. Ternyata Imam Syafi’i rahimahullah telah mewanti-wanti sejak jauh-jauh hari bahwasanya syi’ah memang hobinya suka berdusta.

Al-Imam Asy-Syafii berkata :
لَمْ أَرَ أَحَدًا أَشْهَدَ بِالزُّورِ مِنَ الرَّافِضَةِ
“Aku tidak melihat seorangpun yang paling bersaksi dusta lebih dari para Rofidhoh” (Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam As-Sunan al-Kubro no 21433)

Yang menyedihkan adalah berita dusta yang disebarkan syi’ah ini disambut dan ikut disebarkan pula oleh banyak kaum yang mengaku aswaja…. Sejak dahulu hingga saat ini banyak dusta konyol yang disebarluaskan tentang kaum wahabi. Orang yang berakal sehat tentunya tatkala membaca dusta-dusta konyol itu akan tertawa dan dipenuhi tanda tanya akan kebenarannya.
Tuduhan-tuduhan dusta terhadap Syaikh Muhammad bin Abdil Wahhab rahimahullah
Sungguh terlalu banyak tuduhan dusta yang ditempelkan kepada sosok Syaikh Muhammad bin Abdil Wahhab rahimahullah. Diantara tuduhan-tuduhan dusta tersebut adalah : Beliau dituduh mengkafirkan seluruh kaum muslimin yang tidak mengikutinya. Ini tentunya tuduhan dusta yang telah beliau bantah dalam tulisan-tulisannya. Sebagai bukti : Kerajaan Arab Saudi yang meneruskan dakwah beliau ternyata tidak mengkafirkan para jama’ah haji yang berjuta-juta datang setiap tahunnya. Jika para jama’ah haji dianggap kafir dan musyrik tentunya mereka adalah najis dan tidak boleh menginjak tanah Haram di Mekah. Bahkan kenyataannya kerajaan Arab Saudi justru terus meningkatkan pelayanan kepada para jama’ah haji.

Beliau (Syaikh Muhammad bin Abdil Wahhab rahimahullah)

dituduh melarang bershalawat kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Tentunya ini merupakan tuduhan dusta. Justru beliau menganjurkan untuk bershalawat. Bahkan salah seorang ulama yang menjadi sumber inspirasi beliau yaitu Imam Ibnul Qoyyim rahimahullah (murid Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah) telah menulis sebuah buku khusus tentang keutamaan bersholawat kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam yang berjudul جَلاَءُ الأَفْهَامِ فِي فَضْلِ الصَّلاَةِ عَلَى خَيْرِ الأَنَامِ. Yang mungkin beliau larang adalah sholawat-sholawat bid’ah yang berisi makna-makna yang menyimpang. Seperti sholawat Faatih yang dipopulerkan oleh Toriqoh At-Tijaaniyah, yang keutamaan membaca shalawat ini sekali saja seperti mengkhatamkan Al-Quran 6000 kali menurut anggapan mereka. Beliau dituduh membenci ahlul bait (keluarga Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam). Ini merupakan kedustaan, bahkan beliau memberi nama anak-anak beliau dengan nama-nama ahlul bait. Diantara nama anak-anak beliau adalah Hasan, Husein, Ali, Ibrahim, Abdullah, abdulaziz, Fatimah.

Tentunya seorang yang berakal tidak akan memberi nama anaknya dengan nama orang yang ia benci akan tetapi justru sebaliknya ia akan memberinya nama dengan nama orang yang ia cintai. Beliau dituduh melarang ziarah kuburan, padahal beliau sangat menganjurkan ziarah kuburan karena ziarah kuburan merupakan sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk mengingat akhirat dan mendoakan penghuni kuburan. Akan tetapi yang beliau larang adalah ziarah kuburan yang di dalamnya ada praktek perkara-perkara yang menyelisihi sunnah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, seperti meminta atau beristighotsah kepada mayat penghuni kuburan, atau beribadah di kuburan, karena hal ini menyelisihi dan melanggar sabda-sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Beliau dituduh mengaku seorang nabi. Ini merupakan kedustaan terkonyol yang pernah disampaikan oleh Ahmad Zaini Dahlan yang dengki kepada dakwah beliau. Tuduhan-tuduhan ini sering disampaikan oleh kaum yang mengaku aswaja…., semoga Allah mengembalikan mereka kepada jalan yang lurus sehingga benar-benar menjadi aswaja yang sesungguhnya.

Tidak diragukan lagi bahwasanya syi’ah sangat berperan dalam merusak citra kaum wahabiyah. Mereka tidak sungkan-sungkan, tidak ragu-ragu untuk menyebarkan kedustaan tentang kaum wahabiyah. Justru penyebaran dusta ini adalah ibadah yang agung menurut mereka !!!

Ada beberapa dusta yang akhir-akhir ini tersebar di dunia internet tentang Arab Saudi, yang setelah diteliti ternyata sumber berita-berita dusta tersebut berasal dari sumber kantor berita Iran : FarsNews.com

Fars News Agency

merupakan corong berita pemerintah Iran yang sering menyebarkan berita-berita dusta. Diantara kedustaan yang sangat menghebohkan dunia internasional adalah :

Pada tahun ini televisi Iran sengaja merubah terjemahan pidato Presiden Mesir, Muhammad Mursi, yang disampaikan dalam bahasa Arab. Mursi mengutuk pemerintah Suriah atas pembantaian terhadap rakyatnya dan mengajak dunia untuk membantu masyarakat Suriah menuju kebebasan dan kebangkitan. Namun pidato tersebut diubah oleh Telivisi Iran dengan terjemahan bahasa Persia, agar hendaknya dunia membantu masyakarat Bahrain merdeka dari pemerintah mereka. Ternyata perubahan dengan sengaja ini terjadi berulang-ulang, bahkan diberitakan oleh beberapa corong sumber berita Iran. Ini merupakan kedustaan yang sangat memalukan !!!

Sebagaimana kita ketahui, Suriah merupakan sekutu Iran, baik dalam ideologi Syi’ah maupun pandangan politiknya. Sedangkan Bahrain adalah negara Ahlussunnah atau Sunni dan masyarakat yang memberontak adalah Syi’ah. Oleh karena itu, telivsi Iran memelesetkan terjemahan pidato Presiden Mesir agar pengaruh Teheran di dunia Arab kian kuat. Simak video perubahan pidato tersebut.

Baca Juga:

Toleransi dalam Islam

Toleransi dalam Islam

Toleransi dalam Islam

Toleransi dalam Islam
Toleransi dalam Islam

 

Toleransi dalam Islam

ketika dihadapkan pada situasi saat ini ketika Islam dihadapkan pada banyaknya kritikan bahwa Islam adalah agama intoleran, diskriminatif dan ekstrem. Islam dituduh tidak memberikan ruang kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, sebaliknya Islam sarat dengan kekerasan atas nama agama sehingga jauh dari perdamaian, kasih sayang dan persatuan.
Memang tidak dapat dipungkiri kesimpulan keliru oleh para pengkritik Islam tersebut terbentuk dari fakta-fakta sebagian kecil umat Islam yang melakukan tindakan yang mengatasnamakan jihad Islam yang tidak tepat. Tetapi meski demikian kita akui juga bahwa kekuasaan yang sewenang-wenang yang diterapkan oleh negara-negara adidaya terhadap negara-negara miskin dan negara berkembang serta standar ganda yang mereka terapkan ketika terjadi kesepakatan antara mereka dengan negara-negara berkembang yang juga termasuk negara-negara Islam- adalah penyebab alami reaksi kekerasan yang timbul. Tentu saja ini bukanlah cara-cara Islam dan benar-benar bertentangan dengan ajaran Islam.

Islam adalah

agama yang mengajarkan untuk menghormati para utusan Allah, meyakini bahwa mereka adalah para utusan Allah yang benar yang bertugas menyampaikan ajaran-ajaran yang benar sesuai dengan situasi pada masing-masing zaman. Dari hal ini bagaimana mungkin bisa dikatakan bahwa agama seperti ini tidak mengajarkan toleransi terhadap agama lain? Bagaimana bisa dikatakan agama Islam tidak mengajarkan persatuan dan kerukunan dengan agama lain? Bagaimana bisa agama Islam mengajarkan kebiasaan intoleransi agama dan menganjurkan hidup dengan orang lain tanpa cinta dan kasih sayang? Tidak mungkin. Menyatakan bahwa dalam agama Islam tidak ada nilai-nilai kesabaran dan kebebasan berpendapat atau berbicara adalah suatu tuduhan yang tidak berdasar.

Baca Juga: Doa sebelum belajar

Kata makna Islam sendiri mengandung makna antidote dari kekejaman, disharmonisasi dan intoleransi. Salah satu artinya adalah damai, penyerahan diri dan ketataatan, dan juga berarti menciptakan kerukunan dan perdamaian. Salah satu makna lainnya adalah menghindari orang yang menyakiti, arti lainnya adalah hidup bersama secara harmonis. Tujuan dari penjelasan tentang kata Islam yang diberikan oleh Allah taala pada agama Islam ini adalah karena seluruh ajaran-ajaran dan hukum-hukum yang dibawa oleh Rasulullah saw penuh dengan cinta, Toleransi, kesabaran, dan kebebasan hati nurani dan berbicara dan hak untuk mengungkapkan pendapat.

Selanjutnya lihatlah bagaimana Rasulullah saw mengajarkan kepada kita semua tentang semangat toleransi, kebebasan beragama dan berkeyakinan

Ketika Rasulullah (saw) mengklaim bahwa beliau adalah utusan Allah dan atas bimbingan Allah taala menyatakan bahwa beliau adalah seorang nabi dengan membawa syariat terakhir dan satu-satunya sarana keselamatan adalah dengan menerima Islam dan menyesuaikan diri dengan perintah-perintah Allah yang Mahakuasa – pengumuman ini kemudian dibuat oleh Allah yang Mahakuasa:

Dan katakanlah, “Inilah kebenaran dari Tuhan-mu; maka barangsiapa menghendaki, maka berimanlah, dan barangsiapa menghendaki, maka ingkarlah.” ( Q.S 18: 30 ) Selanjutnya, adalah urusan Allah taala sendiri untuk memberi balasan pada orang yang tidak beriman, di dunia maupun diakhirat. Oleh karena itu, wahai Nabi dan wahai orang-orang yang beriman pada nabi ini, tugas kalian hanyalah menyampaikan pesan tersebut. Untuk kepentingan menciptakan lingkungan yang penuh cinta dan kasih sayang serta toleransi, kalian harus menyebarkan pesan ini dengan penuh kebaikan. Karena Anda yakin bahwa dengan ajaran Tuhan yang diberikan kepadamu, agama kalian adalah benar dan berdasarkan pada kebenaran, Ini adalah persyarakat bagi terciptanya kebaikan bagi orang lain, bahwa apa yang kalian anggap benar untuk diri kalian, kalian harus menyebarkannya juga pada seluruh umat manusia dan juga melibatkan mereka dalam perintah ini.

Mungkin bisa saja orang lain akan mengajukan keberatanan seperti ini bahwa pilihan untuk beriman atau tidak beriman yang diberikan kepada orang-orang Mekah itu diberikan pada saat posisi umat Islam masih sangat lemah. Maka kalimat itulah yang dipergunakan sehingga orang-orang kafir Mekkah tidak membinasakan umat Islam secara kejam.

Keberatan ini adalah argumen yang lemah. Walaupun adanya perintah ini, Kaum kafir Makkah tidak berhenti dalam hal kekejaman mereka terhadap umat Islam. Mereka menganiaya orang Islam disebabkan karena keimanan umat Islam. Beberapa diletakkan diatas batu yang membara, beberapa lainnya disuruh berbaring diatas pasir yang panas dibawah terik matahari siang. Beberapa mereka diikat kakinya pada dua unta dan unta tersebut ditunggangi ke arah yang berlawanan yang menyebabkan kaki orang Islam terpotong menjadi dua bagian. Bahkan wanita-wanita yang dipukuli tidak terhindar dari penyiksaan ini. Jadi jika ayat sebelumnya yang saya kutip dimaksudkan untuk menyelamatkan umat Islam dari kekejaman, maka sejarah membuktikan bahwa hal itu tidak mengarah pada tujuan itu. Perintah ini tidak terbatas pada saat itu saja tapi hal itu juga berlaku dalam Quran Suci untuk saat ini.

Tidak tahan dengan kekejaman yang ditimbulkan oleh orang-orang sebangsa sendiri, kaum Muslim hijrah ke Madinah. Setelah kedatangan mereka perjanjian dibuat dengan orang-orang Yahudi Madinah yang bukan Islam pada saat itu, yang menunjukkan bagaimana masyarakat bisa hidup bersama dan tetap bebas, dan menunjukkan bagaimana hak-hak satu sama lain diperhatikan.

Namun sebelum itu ajaran Alquran suci menyatakan:

‘Tidak boleh ada paksaan dalam agama.” ( Q.S 2: 257 )
Perintah ini diturunkan di Madinah. Pada saat itu mayoritas penduduk Madinah telah menjadi Muslim, sebagian lagi adalah orang-orang yang tidak tertarik pada agama dan mereka bergabung dengan kaum Muslim seperti burung-burung pada kawanan yang sama. Bila dilihat dari sudut pandang ini, penduduk Muslim mewakili mayoritas. Di sisi lain orang-orang Yahudi yang berkuasa sebelum kedatangan Rasulullah ke madinah sekarang mereka telah berkurang dan menjadi minoritas. Sebagai konsekuensinya, dengan menjadi Kepala Negara, pemerintahan Rasulullah (saw) telah terbentuk dengan kuat. Meskipun demikian perintah tersebut menyatakan bahwa “Kalian tidak akan menggunakan paksaan dalam agama, juga tidak akan menggunakan kekuatan terhadap orang-orang lemah walaupun mereka bukan Islam yang telah bergabung dengan kalian sebagai kawan dan saudaramu, atau tidak akan menggunakan kekuatan terhadap orang Yahudi yang hidup di bawah wilayah kalian. ’

Anda sekalian dapat melihat dari Perjanjian yang disusun, bagaimana suasana cinta dan kasih sayang, kebebasan beragama dan toleransi tercipta. Perjanjian itu berbunyi sebagai berikut:
Umat Islam dan Yahudi akan hidup bersama satu sama lain dalam kebaikan dan ketulusan dan tidak akan melakukan perbuatan yang berlebihan atau kekejaman apapun terhadap satu sama lain.
Orang-orang Yahudi akan terus menjaga iman mereka sendiri dan umat Islam dengan imannya;
Kehidupan dan hak milik semua warga negara harus dihormati dan dilindungi keamanannya dalam kasus kejahatan yang dilakukan oleh seseorang

Semua perselisihan akan mengacu keputusan Nabi Allah karena dia memiliki otoritas yang menentukan, tetapi semua keputusan yang menyangkut pribadi akan didasarkan pada aturan masing-masing.

Dan, tentu saja, ada poin-poin lainnya dalam perjanjian ini selain keempat poin yang dikutip tersebut. Sekarang coba lihat upaya apa yang telah digunakan untuk membangun keadaan masyarakat yang penuh kebebasan dan kasih sayang. Pada waktu itu tidak ada hukum nasional. Setiap orang hidup sesuai dengan tradisi dan hukum klan atau suku. Nabi Muhammad (saw) tidak mengatakan bahwa Anda adalah minoritas, tetapi memang benar bahwa, Anda harus mematuhi undang-undang mayoritas Islam. Sebaliknya, kondisi dari Perjanjian itu adalah bahwa urusan Anda akan ditentukan berdasarkan undang-undang Anda sendiri. Ini adalah Piagam pertama kebebasan hati nurani dan berkeyakinan dalam Islam.

Pengertian Paragraf, Ciri-Ciri dan Fungsinya

Pengertian Paragraf, Ciri-Ciri dan Fungsinya

Pengertian Paragraf, Ciri-Ciri dan Fungsinya

Pengertian Paragraf, Ciri-Ciri dan Fungsinya
Pengertian Paragraf, Ciri-Ciri dan Fungsinya

Secara umum pengertian atau definisi paragraf

adalah sekumpulan dari kalimat yang berupa karangan dari seseorang yang dibuat dengan kebanyakan memiliki satu pokok pikiran atau gagasan utama sebagai pusat pembahasan dan disertai dengan kalimat penjelas sebagai pendukungnya dan memiliki tujuan tertentu. Lebih jelasnya, paragraf yang baik merupakan sebuah paragraf yang terdiri atas kalimat pokok dan kalimat penjelas.

Paragraf juga sering disebut sebagai sebuah wadah tampat penuangan ide, fikiran, atau informasi lainnya dari seorang penulis melalui sebuah kalimat yang saling berkaitan dan memiliki inti dari beberapa kalimat yang ada. Sebuah paragraf biasanya terdiri atas pikiran, gagasan, atau ide pokok yang disertai dengan kalimat pendukung.

Kalimat pokok atau yang sering disebut dengan gagasan utama, inti kalimat, atau topik kalimat adalah sebuah kalimat yang menjadi inti dari beberapa kalimat yang ada (kesimpulan dari beberapa kalimat dalam paragraf). Sedangkan yang disebut dengan kalimat penjelas atau kalimat pendukung adalah kalimat yang menjadi penjelas atau pendung dari kalimat pokok atau gagasan utama.

Paragraf memiliki ciri-ciri, syarat, dan fungsi yang bervariasi. Berikut mengenai beberapa hal tersebut dapat Anda simak ulasannnya dibawah ini.

Ciri-Ciri Paragraf

Beberapa ciri yang ada didalam sebuah paragraf adalah :
Memiliki letak yang agak dalam pada kalimat pertama. Artinya adalah pada kalimat pertamanya terletak sedikit lebih dalam seperti diberi jarak lima spasi untuk jenis karangan biasa dan kalimat selanjutnya dengan jarak tanpa spasi atau lebih kedepan dari pada kalimat pertama.
Memiliki inti kalimat sebagai pokok pikiran atau gagasan utama yang merupakan inti dari beberapa kalimat
Memiliki beberapa anak kalimat yang disebut dengan kalimat penjelas sebagai pengurai atau penjelas dari pokok pikiran atau kesimpulan kalimat
Terkadang topik berada di awal atau di akhir paragraf
Terkadang ditutup dengan kalimat penutup yang masih berkaitan dengan gagasan utama

Baca Juga: Bagian-bagian bunga

Syarat Paragraf

Adapun beberapa syarat agar sebuah kalimat bisa disebut dengan paragraf adalah :
Dalam beberapa kalimat mengandung pokok pikiran atau gagasan utama
Memiliki beberapa kalimat sebagai penjelas (kalimat penjelas), baik berupa penjelasan, uraiannya, ataupun contoh
Antar kalimat bersifat saling berhubungan atau padu (berkaitan satu sama lain). Dengan nama lain memiliki koherensi antar satu kalimat dengan kalimat yang lainnya.
Bersifat harmonis, semantis, normatis dan juga gramatis

Fungsi Sebuah Paragraf

1. Sebagai pengekspresian gagasan kedalam bentuk tertulis

Menuangkan segala ide, fikiran, gagasan, atau perasaan kedalam bentuk tulisan yang membentuk sebuah rangkaian kalimat yang dapat menjadi satu kesatuan.

2. Sebagai peralihan gagasan dalam karangan

Maksudnya adalah ketika dalam sebuah karangan tentu terdapat beberapa paragraf dan disetiap paragraf memiliki inti atau kalimat pokok yang berbeda. Nah, itulah yang disebut pragraf sebagai peralihan gagasan dalam sebuah karangan.

3. Sebagai pemudah dalam penulisan dan pemahaman

Maksudnya, dalam memahami inti atau gagasan yang dimaksud pada sebuah karangan akan menjadi lebih mudah ketika sebuah kalimat telah dijadikan satu dalam bentuk paragraf-paragraf. Hal ini akan jauh lebih memudahkan dalam penulisan dan pembacaan dari pada kalimat dibiarkan dan tidak dijadikan dalam bentuk paragraf.

4. Memudahkan pelebaran topik

Gagasan utama yang ada pada sebuah karangan akan menjadi lebih mudah untuk dikembangkan, dilebarkan, atau dijabarkan dalam unit atau bentuk yang lebih spesifik (unity) ketika dibentuk menjadi paragraf.

5. Memudahkan Pengendalian Variabel

Penulis atau pengarang akan menjadi lebih mudah dalam mengendalikan variabel-variabel tertentu terutama pada karangan yang terdiri dari banyak variable.

butir butir pancasila

Konsep Sentralisasi Pendidikan

Konsep Sentralisasi Pendidikan

butir butir pancasila

Sentralisasi adalah seluruh wewenang terpusat pada pemerintah pusat. Daerah tinggal menunggu instruksi dari pusat untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah digariskan menurut Undang-Undang. Menurut ekonomi manajemen sentralisasi adalah memusatkan semua wewenang kepada sejumlah kecil manager atau yang berada di suatu puncak pada sebuah struktur organisasi. Sentralisasi banyak digunakan pemerintah sebelum otonomi daerah. Kelemahan sistem sentralisasi adalah dimana sebuah kebijakan dan keputusan pemerintah daerah dihasilkan oleh orang-orang yang berada di pemerintah pusat sehingga waktu untuk memutuskan suatu hal menjadi lebih lama. Indonesia sebagai negara berkembang dengan berbagai kesamaan ciri sosial budayanya, juga mengikuti sistem sentralistik yang telah lama dikembangkan pada negara berkembang. Konsekuensinya penyelenggaraan pendidikan di Indonesia serba seragam, serba keputusan dari atas, seperti kurikulum yang seragam tanpa melihat tingkat relevansinya bagi kehidupan anak dan lingkungannya. Konsekuensinya, posisi dan peran siswa cenderung dijadikan sebagai objek agar yang memiliki peluang untuk mengembangkan kreatifitas dan minatnya sesuai dengan talenta yang dimilikinya. Dengan adanya sentralisasi pendidikan telah melahirkan berbagai fenomena yang memperhatikan seperti :

      Totaliterisme penyelenggaraan pendidikan
      Keseragaman manajemen, sejak dalam aspek perencanaan, pengelolaan, evaluasi, hingga model          pengembangan sekolah dan pembelajaran.
      Keseragaman pola pembudayaan masyarakat
      Melemahnya kebudayaan daerah
      Kualitas manusia yang robotic, tanpa inisiatif dan kreatifitas.

Dengan demikian, sebagai dampak sistem pendidikan sentralistik, maka upaya mewujudkan pendidikan yang dapat melahirkan sosok manusia yang memiliki kebebasan berpikir, mampu memecahkan masalah secara mandiri, bekerja dan hidup dalam kelompok kreatif penuh inisiatif dan impati, memiliki keterampilan interpersonal yang memadai sebagai bekal masyarakat menjadi sangat sulit untuk di wujudkan.

2.7  Konsep Desentralisasi

Desentralisasi di Indonesia sudah ada cukup lama, dimulai sejak tahun 1973, yaitu sejak diterbitkannya UU no. 5 tahun 1973 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah otonomi dan pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas pusat dan daerah. Dan terdapat pula pada PP No. 45 tahun 1992 dan dikuatkan lagi melalui PP No. 8 tahun 1995. Menurut UU No.22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, desentralisasi dikonsepsikan sebagai penyerahan wewenang yang disertai tanggung jawab pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom.

Beberapa alasan yang mendasari perlunya desentralisasi :

       Mendorong terjadinya partisipasi dari bawah secara lebih luas

       Mengakomodasi terwujudnya prinsip demokrasi

       Mengurangi biaya akibat alur birokrasi yang panjang sehingga dapat meningkatkan efisiensi

       Memberi peluang untuk memanfaatkan potensi daerah secara optimal

       Mengakomodasi kepentingan politik

       Mendorong peningkatan kualitas produk yang lebih kompetitif.

  Desentralisasi Community Based Education mengisyaratkan terjadinya perubahan kewenangan dalam pemerintah antara lain :

 Perubahan berkaitan dengan urusan yang tidak diatur oleh pemerintah pusat, secara otomatis menjadi tanggung jawab                  pemerintah daerah, termasuk dalam pengelolaan pendidikan

 Perubahan berkenaan dengan desentralisasi pengelolaan pendidikan. Dalam hal ini pelempahan wewenang dalam                        pengelolaan pendidikan dari pemerintah pusat ke daerah otonom, yang menempatkan kabupaten/kota sebagai sentra                      desentralisasi.

Desentralisasi adalah pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada orang-orang pada level bawah ( daerah ). Pada sistem pendidikan yang terbaru tidak lagi menerapkan sistem pendidikan sentralisasi, melainkan sistem otonomi daerah atau otda yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan yang tadinya diputuskan seluruhnya oleh pemerintah pusat.

Dari beberapa pengalaman di negara lain, kegagalan desentralisasi di akibatkan oleh beberapa hal :

  1. Masa transisi dari sistem sentralisasi ke desentralisasi memungkinkan terjadinya perubahan                 secara gradual dan tidak memadai serta jadwal pelaksanaan yang tergesa-gesa.
  2. Kurang jelasnya pembatasan rinci kewenangan antara pemerintah pusat, propinsi dan daerah.
  3. Kemampuan keuangan daerah yang terbatas.
  4. Sumber daya manusia yang belum memadai.
  5. Kapasitas manajemen daerah yang belum memadai.
  6. Restrukturisasi kelembagaan daerah yang belum matang.
  7. Pemerintah pusat secara psikologis kurang siap untuk kehilangan otoritasnya.

Selain dampak negatif tentu saja desentralisasi pendidikan juga telah membuktikan keberhasilannya antara lain,

  1. Mampu memenuhi tujuan politis, yaitu melaksanakan demokratisasi dalam pengelolaan pendidikan.
  2. Mampu membangun partisipasi masyarakat sehingga melahirkan pendidikan yang relevan, karena pendidikan benar-benar dari oleh dan untuk masyarakat.
    3.    Mampu menyelenggarakan pendidikan dengan memfasilitasi proses belajar mengajar yang kondusif, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas belajar siswa.

2.8  Manajemen Berbasis Sekolah

Istilah manajemen berbasis sekolah merupakan terjemahan dari school-based management. Istilah ini pertama kali muncul di Amerika Serikat ketika masyarakat mulai mempertanyakan relevansi pendidikan dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat setempat. MBS merupakan paradigma baru dalam dunia pendidikan, yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah (pelibatan masyarakat) dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Otonomi diberikan agar sekolah leluasa mengelola sumber daya dan sumber dana dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap dengan kebutuhan setempat.

Kewenangan yang bertumpu pada sekolah merupakan inti dari MBS yang dipandang memiliki tingkat efektivitas tinggi serta memberikan beberapa keuntungan sebagai berikut.

1)   Kebijakan dan kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung kepada peserta didik, orang tua dan guru.

2)   Bertujuan bagaimana memanfaatkan sumber daya lokal

3)   Efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik seperti kehadiran, hasil belajar, tingkat pengulangan, tingkat putus sekolah, moral guru, dan iklim sekolah.

4)   Adanya perhatian bersama untuk mengambil keputusan, memberdayakan guru, manajemen sekolah, rancang ulang sekolah, dan perubahan perencanaan.

  1. Tujuan MBS

MBS yang ditandai dengan otonomi sekolah dan pelibatan masyarakat merupakan respon pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul di masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mutu dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi antara lain diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya partisipasi masyarakat dan penyederhanaan birokrasi. Sementara peningkatan mutu dapat diperoleh antara lain melalui partisipasi orang tua terhadap sekolah, fleksibilitas pengelolaan sekolah dan kelas, peningkatan profesionalisme guru dan kepala sekolah, berlakunya sistem insentif dan disinsentif. Peningkatan pemerataan antara lain diperoleh melalui peningkatan partisipasi masyarakat yang memungkinkan pemerintah lebih berkonsentrasi pada kelompok tertentu.

  1. Manfaat MBS

MBS memberikan kebebasan dan kekuasaan yang besar pada sekolah, disertai seperangkat tanggung jawab. Dengan adanya otonomi yang memberikan tanggung jawab pengelolaan sumber daya dan pengembangan strategis MBS sesuai dengan kondisi setempat, sekolah dapat lebih meningkatkan kesejahteraan guru sehingga dapat lebih berkonsentrasi pada tugas. Selain itu, MBS mendorong profesionalisme guru dan kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan di sekolah.

  1. Prinsip MBS

Menurut Usman (2009:624), prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan MBS antara lain:

  1. Komitmen, kepala sekolah dan warga sekolah harus mempunyai komitmen yang kuat dalam               upaya menggerakkan semua warga sekolah untuk ber-MBS
  2. Kesiapan, semua warga sekolah harus siap fisik dan mental untuk ber-MBS.
    3.      Keterlibatan, pendidikan yang efektif melibatkan semua pihak dalam mendidik anak.
    4.      Kelembagaan, sekolah sebagai lembaga adalah unit terpenting bagi pendidikan yang efektif.
    5.      Keputusan, segala keputusan sekolah dibuat oleh pihak yang mengerti tentang pendidikan
    6.      Kesadaran, guru-guru harus memiliki kesadaran untuk membantu dalam pembuatan keputusan           program pendidikan dan kurikulum
    7.      Kemandirian, sekolah harus diberi otonomi sehingga memiliki kemandirian dalam membuat               keputusan pengalokasian dana.
    8.   Ketahanan, perubahan akan bertahan lebih lama apabila melibatkan stake holder sekolah.
    Menurut Usman (2009:629), indikator bahwa MBS sudah berhasil di sekolah ditunjukkan oleh           beberapa hal:
  1. Adanya kemandirian sekolah yang kuat.
  2. Adanya kemitraan sekolah yang efektif.
  3.  Adanya partisipasi yang kuat dari masyarakat.
  4. Adanya keterbukaan yang bertanggung jawab dan meluas dari pihak sekolah dan masyarakat  .Adanya akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan oleh sekolah.

2.9  Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah Tahun 2011

A.  Umum
1.    Dalam Bab III Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pada prinsipnya menegaskan bahwa esensi otonomi sebagai kewenangan untuk mengatur dalam arti membuat regulasi di daerah dan mengurus dalam arti mengelola urusan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, sehingga perlu dibina dan diawasi oleh Pemerintah.

  1. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Pusat telah memberikan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan azas-azas pemerintahan dengan prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, keistimewaan, kekhususan, memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, serta partisipasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.Prinsip-prinsip  tersebut telah membuka peluang dan kesempatan yang sangat luas kepada daerah otonom untuk melaksanakan kewenangannya secara mandiri, luas, nyata, dan bertanggungjawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta daya saing daerah. Pelaksanaan Otonomi tersebut memerlukan pengawasan agar selalu berada dalam koridor pencapaian tujuan otonomi daerah.
  2. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan tetap memperhatikan asas sentralisasi dan desentralisasi secara bersama-sama, dengan penekanan yang bergeser secara dinamis dari waktu ke waktu dengan penjaminan eksistensi sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh  Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
  3. Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pengawasan, Pemerintah dapat menerapkan sanksi kepada penyelenggaraan pemerintahan daerah apabila diketemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran.

Pos-Pos Terbaru

hak asasi masusia

stilah dan Pengertian Sentralisasi

stilah dan Pengertian Sentralisasi

hak asasi masusia

 Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang atas segala urusan yang menyangkut pemerintahan kepada tingkat pusat.. Sentralisasi banyak digunakan pada pemerintahan lama di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah. Bahkan pada zaman kerajaan, pemerintahan kolonial, maupun di zaman kemerdekaan.Istilah sentralisasi sendiri sering digunakan dalam kaitannya dengan kontrol terhadap kekuasaan dan lokasi yang berpusat pada satu titik.

Dewasa ini, urusan- urusan yang bersifat sentral adalah :

  Luar Negeri

  Peradilan

  Hankam

  Moneter dalam arti mencetak uang, menentukan nilai uang, dan sebagainya

  Pemerintahan Umum

Istilah dan Pengertian Desentralisasi

Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana di definisikan sebagai penyerahan kewenangan. Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan Indonesia, desentralisasi akhir-akhir ini seringkali dikaitkan dengan sistem pemerintahan karena dengan adanya desentralisasi sekarang menyebabkan perubahan paradigma pemerintahan di Indonesia.

Desentralisasidi bidang pemerintahan adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada satuan organisasi pemerintahan di wilayah untuk meyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok penduduk yang mendiami wilayah tersebut.

Dengan demikian, prakarsa, wewenang,dan tanggung jawab mengenai urusan yang diserahkan pusat menjadi tanggung jawab daerah , baik mengenai politik pelaksanaannya, perencanaan, dan pelaksanaannya maupun mengenai segi pembiayaannya. Perangkat pelaksananya adalah perangkat daerah itu sendiri.

Desentralisasi juga dapat diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab, kewenangan, dan sumber-sumber daya (dana, manusia dll) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Menurut UU Nomor 5 Tahun 1974, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah dari pusat kepada daerah. Pelimpahan wewenang kepada Pemerintahan Daerah, semata- mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien.

Tujuan dari desentralisasi adalah :

  1. Mencegah pemusatan keuangan;
  2. Sebagai usaha pendemokrasian Pemerintah Daerah untuk mengikutsertakan rakyat bertanggung          jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
  3. Penyusunan program-program untuk perbaikan sosial ekonomi pada tingkat local sehingga dapat         lebih realistis.

Desentralisasi dapat dilakukan melalui empat bentuk kegiatan utama, yaitu:

 Dekonsentrasi wewenang administratif

    Dekonsentrasi berupa pergeseran volume pekerjaan dari departemen pusat kepada perwakilannya        yang ada di daerah tanpa adanya penyerahan atau pelimpahan kewenangan untuk mengambil              keputusan atau keleluasaan untuk membuat keputusan.

 Delegasi kepada penguasa otorita

    Delegasi adalah pelimpahan pengambilan keputusan dan kewewenangan manajerial untuk                    melakukan tugas –tugas khusus kepada suatu organisasi yang secara langsung berada di bawah            pengawasan pusat.

 Devolusi kepada pemerintah daerah

Devolusi adalah kondisi dimana pemerintah pusat membentuk unit-unit pemerintahan di luar pemerintah pusat dengan menyerahkan sebagian fungsi-fungsi tertentu kepada unit-unit itu untuk dilaksanakan secara mandiri. Devolusi adalah bentuk desentralisasi yang lebih ekstensif untuk merujuk pada situasi di mana pemerintah pusat mentransfer kewenangan kepada pemerintah daerah dalam hal pengambilan keputusan , keuangan dan manajemen.

 Pemindahan fungsi dari pemerintah kepada swasta

Yang di sebut sebagai pemindahan fungsi dari pemerintahan kepada swasta atau privatisasi adalah menyerahkan beberapa otoritas dalam perencanaan dan tanggung jawab admistrasi tertentu kepada organisasi swasta.

2.3  Hakekat Sentralisasi dan Desentralisasi

 Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PP No 6/2005 tentang pemilihan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah membawa Indonesia pada titik di mana masalah peran pusat dan daerah masuk kembali pada wacana publik. Sentralisasi dan desentralisasi sebagai bentuk penyelenggaraan negara adalah persoalan pembagian sumber daya dan wewenang. Pembahasan masalah ini sebelum tahun 1980-an terbatas pada titik perimbangan sumber daya dan wewenang yang ada pada pemerintah pusat dan pemerintahan di bawahnya. Dan tujuan “baik” dari perimbangan ini adalah pelayanan negara terhadap masyarakat.

Seperti telah diketahui, pemahaman dan tujuan “baik” semacam itu sudah dipandang ketinggalan zaman. Saat ini desentralisasi dikaitkan pertanyaan apakah prosesnya cukup akuntabel untuk menjamin kesejahteraan masyarakat lokal. Semata birokrasi untuk pelayanan tidak cukup untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, bahkan sering merupakan medium untuk melencengkan sumber daya publik. Kontrol internal lembaga negara sering tak mampu mencegah berbagai macam pelanggaran yang dilakukan pejabat negara.

 Di Indonesia sejak tahun 1998 hingga baru-baru ini, pandangan politik yang dianggap tepat dalam wacana publik adalah bahwa desentralisasi merupakan jalan yang meyakinkan, yang akan menguntungkan daerah. Pandangan ini diciptakan oleh pengalaman sejarah selama masa Orde Baru di mana sentralisme membawa banyak akibat merugikan bagi daerah. Sayang, situasi ini mengecilkan kesempatan dikembangkannya suatu diskusi yang sehat bagaimana sebaiknya desentralisasi dikembangkan di Indonesia. Jiwa desentralisasi di Indonesia adalah “melepaskan diri sebesarnya dari pusat” bukan “membagi tanggung jawab kesejahteraan daerah”. Karena takut dianggap tidak politically correct, banyak orang enggan membahas peran pusat dan daerah secara kritis. Kini sudah saatnya proses pembahasan dibuka kembali dengan mempertimbangkan fakta-fakta secara lebih jujur.

Sentralisasi dan desentralisasi tidak boleh ditetapkan sebagai suatu proses satu arah dengan tujuan pasti. Pertama- tama, kedua “sasi” itu adalah masalah perimbangan. Artinya, peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan selalu merupakan dua hal yang dibutuhkan. Tak ada rumusan ideal perimbangan. Selain proses politik yang sukar ditentukan, seharusnya ukuran yang paling sah adalah argumen mana yang terbaik bagi masyarakat. Kedua, batas antara pusat dan daerah tidak selalu jelas. Kepentingan di daerah bisa terbelah antara para elite penyelenggara negara dan masyarakat lokal. Adalah mungkin pemerintah pusat memainkan peran menguatkan masyarakat lokal dalam menghadapi kesewenangan kekuasaan. Ketiga, dalam suatu masyarakat yang berubah, tanggung jawab pusat maupun daerah akan terus berubah pula.

 Dalam penyelenggaraan negara selalu ada aspek dan definisi baru tentang peran pusat dan daerah. Misalnya, globalisasi akan meningkatkan kembali campur tangan pusat di daerah di sisi-sisi tertentu. Karena itu, desentralisasi dan sentralisasi dapat terjadi bersamaan pada aspek-aspek berbeda. Pusat mempunyai kecenderungan untuk mendorong sentralisasi karena berbagai alasan. Untuk alasan “negatif” dapat disebut alasan seperti kontrol sumber daya dan menjadikan daerah sebagai sapi perah. Namun, ada alasan-alasan yang dapat bersifat “positif”, seperti kestabilan politik dan ekonomi, menjaga batas kesenjangan agar tidak terlalu buruk, dan mendorong program secara cepat. Harus diingat, dalam banyak negara, termasuk Indonesia, pusat mempunyai sumber daya manajerial, kecakapan lebih banyak dalam berinteraksi secara global, dan ada pada domain di mana pengaruh etik pembangunan yang diterima secara internasional. Pemerintah pusat juga berada pada hot spot proses politik. Adalah lebih mungkin terjadi situasi di mana pemerintah di bawah tekanan jika kekuatan masyarakat sipil bersatu.

Bagaimana hal-hal itu dapat menghasilkan sesuatu yang positif atau negatif tergantung pada situasinya. Pertama yang penting adalah legitimasi politik pemerintah pusat. Secara sederhana, harus dibedakan antara legitimasi terhadap para pemimpin di tingkat nasional dan legitimasi terhadap birokrasi. Pemerintah pusat sering harus mengandalkan birokrasi untuk programnya terhadap daerah. Kepopuleran individu selalu tidak bertahan lama dan dapat segera dirusak oleh ketidakmampuan memperbaiki mutu birokrasi. Di Indonesia, birokrasi yang sebenarnya memiliki kompetensi dan orientasi lumayan pada awal reformasi kini mulai dibelokkan kekuatan politik partai dan kelompok. Penyelenggara negara di tingkat pusat terdiri dari beberapa partai politik. Kombinasi antara partai politik yang hampir seluruhnya punya masalah akuntabilitas dan sistem politik representasi (oleh partai politik yang dapat dikatakan sama di DPRD) yang tidak akuntabel di tingkat lokal membuat masyarakat lokal tidak mudah memercayai “pusat”. Jika ingin memperbaikinya, pemerintah pusat harus mampu membuat standar akuntabilitas sendiri agar mendapat dukungan masyarakat lokal. Indonesia kini mulai mengalami apatisme terhadap desentralisasi. Situasi ini bisa dimanfaatkan pemerintah pusat untuk melakukan perubahan di tingkat daerah. Kasus Argentina dan Brasil yang bersifat federalis menunjukkan jatuhnya legitimasi para elite politik lokal memberikan kesempatan kepada elite nasional untuk melakukan resentralisasi di bidang ekonomi untuk bidang- bidang tertentu. Kedua pemerintahan banyak menggunakan struktur internal (birokrasi) untuk mengubah arah, tanpa terlalu banyak berurusan dengan struktur politik yang ada.

Kembali kepada persoalan awal, masalah sentralisasi dan desentralisasi bukan lagi dipandang sebagai persoalan penyelenggara negara saja. Pada akhirnya kekuatan suatu bangsa harus diletakkan pada masyarakatnya. Saat ini di banyak wilayah, politik lokal dikuasai selain oleh orang-orang partai politik juga kelompok-kelompok yang menjalankan prinsip bertentangan dengan pencapaian tujuan kesejahteraan umum. Kekuatan kelompok pro pembaruan lemah di banyak daerah dan langsung harus berhadapan dengan kekuatan-kekuatan politik lokal dengan kepentingan sempit. Pemerintah pusat seharusnya memperkuat elemen masyarakat untuk berhadapan dengan kekuatan tadi. Sebagai contoh, KPU daerah diberi wewenang untuk merekomendasikan penghentian pilkada, bukan melalui gubernur dan DPRD. Namun, sebagai institusi KPU daerah harus diperkuat secara institusional dan organisatoris. Meskipun pemerintah pusat mungkin tidak diharapkan untuk ikut mendorong perubahan sistem politik yang ada sekarang, perbaikan penegakan hukum di daerah-daerah sangat membantu kekuatan masyarakat pro perubahan.

Birokrasi sekali lagi adalah alat pemerintah pusat untuk melakukan perbaikan daerah. Birokrasi, jika dirancang secara sungguh-sungguh, bisa berperan sebagai alat merasionalisasikan masyarakat. Pemerintah pusat, misalnya, membantu pemerintah daerah dalam mendesain pelayanan publik yang akuntabel. Pemerintah daerah sering pada situasi terlalu terpengaruh dengan kepentingan perpolitikan lokal. Terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah representasi persoalan daerah di tingkat pusat. Sekarang ini sistem perwakilan daerah yang ada baik di DPR maupun asosiasi bersifat elitis. Tetap yang berlaku antara hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Persoalan daerah harus ditangani oleh sesuatu badan yang lebih independen dari kepentingan yang ada di pusat dan daerah. Badan ini seharusnya mampu membahas apa peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang paling diperlukan untuk kesejahteraan daerah. Perlu dipikirkan suatu badan yang otoritatif untuk membuat advokasi, rekomendasi kebijakan, dan pemonitoran yang mewakili orang-orang kompeten baik unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat.

  Dampak Positif dan Negatif Sentralisasi

  1. a)Segi Ekonomi

Dari segi ekonomi, efek positif yang di berikan oleh sistem sentralisasi ini adalah perekonomian lebih terarah dan teratur karena pada sistem ini hanya pusat saja yang mengatur perekonomian. Sedangkan dampak negatifnya adalah daerah seolah-olah hanya di jadikan sapi perahan saja dan tidak dibiarkan mengatur kebijakan perekonomiannya masing- masing sehingga terjadi pemusatan keuangan pada Pemerintah Pusat.

  1. b)Segi Sosial Budaya

Dengan di laksanakannya sistem sentralisasi ini, perbedaan-perbadaan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia dapat di persatukan.Sehingga, setiap daerah tidak saling menonjolkan kebudayaan masing-masing dan lebih menguatkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang di miliki bangsa Indonesia.

  1. c)Segi Keamanan dan Politik

Dampak positif yang dirasakan dalam penerapan sentralisasi ini adalah keamanan lebih terjamin karena pada masa di terapkannya sistem ini, jarang terjadi konflik antar daerah yang dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional Indonesia. Tetapi, sentralisasi juga membawa dampak negatif dibidang ini. Seperti menonjolnya organisasi-organisasi kemiliteran. Sehingga, organisasi-organisasi militer tersebut mempunyai hak yang lebih daripada organisasi lain. Dampak positif yang dirasakan di bidang politik sebagai hasil penerapan sistem sentralisasi adalah pemerintah daerah tidak harus pusing-pusing pada permasalahan yang timbul akibat perbedaan pengambilan keputusan, karena seluluh keputusan dan kebijakan dikoordinir seluruhnya oleh pemerintah pusat. Sehingga keputusan yang dihasilkan dapat terlaksana secara maksimal karena pemerintah daerah hanya menerima saja.

Sedangkan dampak negatifnya adalah terjadinya kemandulan dalam diri daerah karena hanya terus bergantung pada keputusan yang di berikan oleh pusat. Selain itu, waktu yang dihabiskan untuk menghasilkan suatu keputusan atau kebijakan memakan waktu yang lama dan menyebabkan realisasi dari keputusan tersebut terhambat, dan pemerintah pusat begitu dominan dalam menggerakkan seluruh aktivitas negara. Dominasi pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah telah menghilangkan eksistensi daerah sebagai tatanan pemerintahan lokal yang memiliki keunikan dinamika sosial budaya tersendiri, keadaan ini dalam jangka waktu yang panjang mengakibatkan ketergantungan kepada pemerintah pusat yang pada akhirnya mematikan kreasi dan inisiatif lokal untuk membangun lokalitasnya.

2.5  Dampak Positif dan Negatif Desentralisasi

 Segi Ekonomi

Dari segi ekonomi banyak sekali keuntungan dari penerapan sistem desentralisasi ini dimana pemerintahan daerah akan mudah untuk mengelola sumber daya alam yang dimilikinya, dengan demikian apabila sumber daya alam yang dimiliki telah dikelola secara maksimal maka pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat akan meningkat. Seperti yang diberitakan pada majalah Tempo Januari 2003 “Desentralisasi: Menuju Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Berbasis Komunitas Lokal”. Tetapi, penerapan sistem ini membukan peluang yang sebesar-besarnya bagi pejabat daerah (pejabat yang tidak benar) untuk melalukan praktek KKN. Seperti yang dimuat pada majalah Tempo Kamis 4 November 2004 (www.tempointeraktif.com) “Desentralisasi Korupsi Melalui Otonomi Daerah”.

“Setelah Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, resmi menjadi tersangka korupsi pembelian genset senilai Rp 30 miliar, lalu giliran Gubernur Sumatera Barat Zainal Bakar resmi sebagai tersangka kasus korupsi anggaran dewan dalam APBD 2002 sebesar Rp 6,4 miliar, oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Dua kasus korupsi menyangkut gubernur ini, masih ditambah hujan kasus korupsi yang menyangkut puluhan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di berbagai wilayah di Indonesia, dengan modus mirip: menyelewengkan APBD”.

Berikut ini beberapa modus korupsi di daerah :

  1. Korupsi Pengadaan Barang dengan modus :
  2. Penggelembungan (mark up) nilai barang dan jasa dari harga pasar.
  3. Kolusi dengan kontraktor dalam proses tender.
  4. Penghapusan barang inventaris dan aset negara (tanah) dengan modus :
  5. Memboyong inventaris kantor untuk kepentingan pribadi.
  6. Menjual inventaris kantor untuk kepentingan pribadi.
  7. Pungli penerimaan pegawai, pembayaran gaji, keniakan pangkat, pengurusan pensiun dan                   sebagainya.

     Modus : Memungut biaya tambahan di luar ketentuan resmi.

  1. Pemotongan uang bantuan sosial dan subsidi (sekolah, rumah ibadah, panti asuhan dan jompo)            dengan modus :
  2. Pemotongan dana bantuan sosial.
  3. Biasanya dilakukan secara bertingkat (setiap meja).
  4. Bantuan fiktif

Dengan modus membuat surat permohonan fiktif seolah-olah ada bantuan dari pemerintah ke pihak luar.

  1. Penyelewengan dana proyek dengan modus :
  2. Mengambil dana proyek pemerintah di luar ketentuan resmi.
  3. Memotong dana proyek tanpa sepengtahuan orang lain.
  4. Proyek fiktif fisik

Dengan Modus dana dialokasikan dalam laporan resmi, tetapi secara fisik proyek itu nihil.

  1. Manipulasi hasil penerimaan penjualan, penerimaan pajak, retribusi dan iuran dengan modus :
  2. Jumlah riil penerimaan penjualan, pajak tidak dilaporkan.
  3. Penetapan target penerimaan.

  Segi Sosial Budaya

        Dengan diadakannya desentralisasi, akan memperkuat ikatan sosial budaya pada suatu daerah. Karena dengan diterapkannya sistem desentralisasi ini pemerintahan daerah akan dengan mudah untuk mengembangkan kebudayaan yang dimiliki oleh daerah tersebut. Bahkan kebudayaan tersebut dapat dikembangkan dan di perkenalkan kepada daerah lain. Yang nantinya merupakan salah satu potensi daerah tersebut.

Sedangkan dampak negatif dari desentralisasi pada segi sosial budaya adalah masing- masing daerah berlomba-lomba untuk menonjolkan kebudayaannya masing-masing. Sehingga, secara tidak langsung ikut melunturkan kesatuan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu sendiri.

 Segi Keamanan dan Politik

Dengan diadakannya desentralisasi merupakan suatu upaya untuk mempertahankan kesatuan Negara Indonesia, karena dengan diterapkannya kebijaksanaan ini akan bisa meredam daerah-daerah yang ingin memisahkan diri dengan NKRI, (daerah-daerah yang merasa kurang puas dengan sistem atau apa saja yang menyangkut NKRI). Tetapi disatu sisi desentralisasi berpotensi menyulut konflik antar daerah. Sebagaimana pada artiket Asian Report 18 juli 2003 ”Mengatur Desentralisasi Dan Konflik Disulawesi Selatan”

”……………..Indonesia memindahkan kekuasaannya yang luas ke kabupaten-kabupaten dan kota-kota – tingkat kedua pemerintahan daerah sesudah provinsi – diikuti dengan pemindahan fiskal cukup banyak dari pusat. Peraturan yang mendasari desentralisasi juga memperbolehkan penciptaan kawasan baru dengan cara pemekaran atau penggabungan unit-unit administratif yang eksis. Prakteknya, proses yang dikenal sebagai pemekaran tersebut berarti tidak bergabung tetapi merupakan pemecahan secara administratif dan penciptaan beberapa provinsi baru serta hampir 100 kabupaten baru.

 Dengan beberapa dari kabupaten itu menggambarkan garis etnis dan meningkatnya ekonomi yang cepat bagi politik daerah, ada ketakutan akan terjadi konflik baru dalam soal tanah, sumber daya atau perbatasan dan adanya politisi lokal yang memanipulasi ketegangan untuk kepentingan personal. Namun begitu, proses desentralisasi juga telah meningkatkan prospek pencegahan dan manajemen konflik yang lebih baik melalui munculnya pemerintahan lokal yang lebih dipercaya……..”

Dibidang politik, dampak positif yang didapat melalui desentralisasi adalah sebagian besar keputusan dan kebijakan yang berada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa adanya campur tangan dari pemerintahan di pusat. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah lebih aktif dalam mengelola daerahnya.

Tetapi, dampak negatif yang terlihat dari sistem ini adalah euforia yang berlebihan di mana wewenang tersebut hanya mementingkat kepentingan golongan dan kelompok serta digunakan untuk mengeruk keuntungan pribadi atau oknum. Hal tersebut terjadi karena sulit untuk dikontrol oleh pemerintah di tingkat pusat


Sumber : Belajar PKN Online

lambang pancasila

Desentralisasi dan Dekonsentrasi Menurut UU No. 32 Tahun 2004

Desentralisasi dan Dekonsentrasi Menurut UU No. 32 Tahun 2004

lambang pancasila

1. Desentralisasi

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) menjelaskan pengertian desentralisasi yang terdapat pada Pasal 1 angka 7 yang menyebutkan bahwa “Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Sesuai dengan pengertiannya, desentralisasi dipahami bahwa otonomi daerah merupakan bagian yang melekat dari implementasi sistem desentralisasi. Dalam suatu negara yang menganut kebijakan desentralisasi, ditandai dengan adanya penyerahan sebagian urusan pemerintahan yang sebelumnya menjadi kewenangan pusat untuk menjadi kewenangan daerah.

Pada era reformasi dewasa ini kita menerapkan pola otonomi luas, dimana daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kepentingan masyarakat daerah. Dalam koridor otonomi luas setidaknya terdapat 31 sektor pemerintahan yang merupakan urusan pemerintahan yang didesentralisasikan ke daerah baik yang terkait dengan urusan yang bersifat wajib untuk menyelenggarakan pelayanan dasar maupun urusan yang bersifat pilihan untuk menyelenggarakan pengembangan sektor unggulan, dimana pelaksanaannya berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Adapun urusan-urusan pemerintahan pusat yang didesentralisasikan ke pemerintahan daerah yaitu :

  • Pertama

Urusan wajib yang meliputi pendidikan, pemuda dan olahraga, kesehatan, pekerjaan umum, lingkungan hidup, perumahan, penanaman modal, UKM, kependudukan, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informasi (kominfo), pertanahan, kesatuan bangsa, pemberdayaan masyarakat desa, sosial. Sedangkan urusan pilihan meliputi kelautan dan perikanan laut, pertanian, perkebunan, peternakan, tanaman pangan, perikanan darat, kehutanan, pertambangan, pariwisata dan kebudayaan, industri, perdagangan.

UU No. 32 Tahun 2004 telah mengatur kriteria pembagian urusan yang dikerjakan bersama oleh Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan menggunakan tiga kriteria yakni eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi. Urusan pemerintahan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut, pertama, pemerintah pusat membuat aturan main dalam bentuk norma, standar dan prosedur untuk melaksanakan suatu urusan pemerintahan; menegakkan aturan main dalam bentuk monitoring, evaluasi dan supervisi agar urusan pemerintahan tersebut dilaksanakan dalam koridor norma, standar, prosedur yang dibuat pusat; melakukan fasilitasi dalam bentuk pemberdayaan/capacity building agar daerah mampu melaksanakan otonominya dalam norma, standard dan prosedur yang dibuat pusat; melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang berdampak nasional/lintas provinsi dan internasional.

  • Kedua

Pemerintah provinsi mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam skala provinsi (lintas kabupaten/kota) sesuai norma, standar, prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan gubernur sebagai wakil pemerintahan di wilayah provinsi.

  • Ketiga

Kabupaten/kota mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan dalam skala kabupaten/ kota sesuai norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah pusat. Walaupun terdapat pembagian urusan pemerintahan antar tingkatan pemerintahan (pusat, provinsi dan kabupaten / kota), namun tetap terdapat hubungan keterkaitan/interrelasi dan ketergantungan/ interdependensi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi domain masing-masing sebagai satu kesatuan sistem.

  • Dekonsentrasi

Pengertian dekonsentrasi dalam UU No. 32 Tahun 2004 terdapat pada Pasal 1 angka 8 yang berbunyi “Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.” Adapun ciri-ciri dari asas dekonsentrasi yaitu sebagai berikut:

  1.  Merupakan suatu pelimpahan wewenang
  2.  Pelimpahan wewenang yang secara vertikal
  3.  Yang dilimpahkan wewenang berstatus mewakili yang mempunyai wewenang, sehingga yang dilimpahkan tidak memegang tanggung jawab sendiri.

Oleh karena itu tidak semua urusan pemerintahan dapat dikonsentrasikan. Menurut asas dekonsentrasi, segala urusan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada pejabatnya didaerah tetap menjadi tanggung jawab dari pemerintah pusat yang meliputi; kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan, pembiyaan, dan perangkat pelaksanaan.

Berbeda dengan desentralisasi, dekonsentrasi mengatur mengenai pelimpahan wewenang secara vertikal, misalnya pelimpahan wewenang Presiden ke Gubernur atau pelimpahan wewenang Menteri Perhubungan kepada Dinas Perhubungan Provinsi. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubenur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi. Gubernur sebagai kepala daerah provinsi berfungsi pula selaku wakil Pemerintah di daerah, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah kabupaten dan kota. Dasar pertimbangan dan tujuan diselenggarakannya asas dekonsentrasi yaitu:

  1.  terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2.  terwujudnya pelaksanaan kebijakan nasional dalam mengurangi kesenjangan antar daerah;
  3.  terwujudnya keserasian hubungan antar susunan pemerintahan dan antarpemerintahan di daerah;
  4.  teridentifikasinya potensi dan terpeliharanya keanekaragaman sosial budaya daerah;
  5.  tercapainya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, serta pengelolaan pembangunan dan pelayanan terhadap kepentingan umum masyarakat; dan
  6.  terciptanya komunikasi sosial kemasyarakatan dan sosial budaya dalam sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  7. Masalah Terhadap Desentralisasi dan Dekonsentrasi

Pelaksanaan asas desentralisasi dapat dibilang sangat berguna terhadap pengelolaan pemerintahan daerah. Namun, pelaksanaan asas desentralisasi masih dapat menimbulkan masalah-masalah terhadap :

  1.  Pembagian kewenangan pusat dan daerah,
  2.  Pemilu kepala daerah,
  3.  Pengembangan aparatur daerah,
  4.  Keuangan daerah,
  5.  Pelayanan publik,
  6.  Peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, dan
  7.  Peraturan daerah.

Sebenarnya dalam mengatasi masalah-masalah diatas, telah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004, hanya saja yang menjadi permasalahan adalah pelaksanaannya. Penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, menjadikan kewenangan pemerintah pusat terhadap pemerintahan daerah berkurang, sehingga dapat dijadikan celah. Begitupun pada asas dekonsentrasi, masalah yang timbul juga terkadang ditimbulkan dari pelaksanaannya.


Pos-Pos Terbaru